Berita

Perkuat Kerja Sama Hilirisasi dan Industri Hijau, Sekjen Kemenperin Sambut Kunjungan Wakil Menteri Industri dan Teknologi Informasi RRT

Published

2 months ago

27 September, 2024

Pertemuan antara Sekjen Kemenperin dengan Wakil Menteri Industri dan Teknologi Informasi RRT, Wang Jiangping di kantor Kementerian Perindustrian (Foto : @www.kemenperin.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Perindustrian mendorong kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan hilirisasi dan perwujudan industri hijau di Indonesia. Selain itu, Kemenperin juga mengusulkan kerja sama dengan Tiongkok pada industri photovoltaic, serta bersama-sama menyusun kembali tata kelola industri smelter yang sebagian dibangun oleh perusahaan-perusahaan asal Tiongkok.

Beberapa isu tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Eko SA Cahyanto pada pertemuan dengan Vice Minister of Industry and Information Technology (Wakil Menteri Industri dan Teknologi Informasi) RRT Wang Jiangping di kantor Kementerian Perindustrian, Rabu (25/9).

“Kami mengharapkan kunjungan Wakil Menteri Industri dan Teknologi Informasi RRT kali ini akan meningkatkan dan memperkuat hubungan yang sudah terjalin baik antara kedua negara, khususnya dalam memperkuat kerja sama sektor industri,” kata Eko dalam kesempatan tersebut.

Terkait hilirisasi industri, saat ini terdapat enam mineral yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia, yaitu Molibdenum, Antimon, Kromium, Kobalt, Lithium, dan Logam Tanah Jarang. Pemerintah juga telah menerapkan kebijakan sesuai dengan pengaturan pada UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan peraturan turunan lainnya dalam rangka implementasi Roadmap Hilirisasi Mineral Logam.

Hilirisasi mineral tidak lepas dari upaya penerapan prinsip-prinsip berkelanjutan. Indonesia telah memiliki standar industri hijau dengan tiga pilar industrialisasi hijau, meliputi peningkatan struktur industri yang berkesinambungan, peningkatan efisiensi energi di semua tahap produksi, dan promosi transisi energi dan ekonomi sirkular. “Indonesia membuka peluang kerja sama dengan Tiongkok dalam rangka mewujudkan industri hijau, khususnya pada sektor industri baja,” jelas Sekjen.

Kemenperin juga menyampaikan keinginan kerja sama di bidang photovoltaic, dengan mempertimbangkan kemajuan energi baru terbarukan yang dimiliki Tiongkok, serta untuk mewujudkan komitmen atas pengurangan emisi menjadi misi bersama negara-negara di dunia. Untuk meningkatkan kedalaman industri produk photovoltaic untuk Indonesia, pihak Indonesia mengundang industri pengolahan silika dan komponen photovoltaic Tiongkok berinvestasi di Indonesia.

Sekjen Kemenperin juga menyampaikan bahwa pihaknya menaruh perhatian besar terhadap tata kelola industri smelter yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asal Tiongkok, yang banyak membangun kawasan industri dan smelter khususnya nikel di wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Kemenperin memandang perlunya reformasi tata kelola, di antaranya melalui pembinaan dan pengawasan intens terhadap kawasan industri dan industri smelter. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan industri sesuai standar yang berlaku secara nasional maupun internasional.

Pertemuan antara Sekjen Kemenperin dengan Wakil Menteri Industri dan Teknologi Informasi RRT merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Industri dan Teknologi Informasi RRT Mr. Jin Zhuanglong di Beijing, Juni lalu. Pada pertemuan tersebut, Menperin menyampaikan situasi bisnis di Indonesia, yang sangat strategis bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk menjalankan aktivitas industrinya.

Dalam pertemuan hari ini, kedua pihak kembali membahas kerja sama antara Kemenperin dengan MIIT RRT yang saat ini tengah dalam pembahasan untuk dua Nota Kesepahaman. Penandatanganan MoU antara Kementerian Perindustrian RI dan MIIT RRT tentang Kerja Sama Sektor Industri telah dilaksanakan pada saat perhelatan KTT ASEAN di Jakarta, September 2023 lalu.

Pertemuan juga membahas isu peningkatan cakupan ASEAN-China Free Trade Agreement untuk memastikan inklusivitas, modern, komprehensif, dan saling menguntungkan kedua belah pihak. TIongkok diharapkan dapat memberikan dukungan pada keberhasilan negosiasi peningkatan cakupan kerja sama tadi. (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin

Berita

Panglima TNI Hadiri Rakor Tingkat Menteri Dipimpin Menko PMK

Published

3 hours ago

23 November, 2024

goindonesia1

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rakor Tingkat Menteri di Jakarta (Foto : @tni.mil.id)

Jakarta, goindonesia.co – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rapat Kordinasi (Rakor) Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK RI) Pratikno, bertempat di ruang Rapat Kemenko PMK RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

Pada rapat tersebut membahas tentang kesiapan menghadapi libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru 2024-2025) serta puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada tanggal 24 Desember 2024 dan puncak arus balik 2 Januari 2025. Selain itu dalam rapat juga dibahas bagaimana mengelola dan mengantisipasi terkait adanya beberapa hari yang kejepit pada libur Nataru.

Turut hadir pada rapat tersebut diantaranya Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Dudy Pirwagandhi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo serta perwakilan Menteri dan Lembaga lainnya.(***)

*PUSPEN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia

Berita

Jelang Pilkada 2024, MUI Ingatkan Umat Islam Memilih Pemimpin Hukumnya Wajib

Published

5 hours ago

23 November, 2024

goindonesia1

Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di Indonesia pada 27 November 2024. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan umat Islam bahwa memilih pemimpin hukumnya wajib.

“Memilih pemimpin (nashu al-imam) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan (imamah) dan pemerintahan (imarah) dalam rangka menjaga keberlangsungan agama dan kehidupan bersama,” kata MUI dalam Tausiyah Kebangsaan yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan pada Kamis, 21/11/2024).

Oleh karena itu, MUI menekankan, keterlibatan umat Islam dalam pemilihan kepala daerah hukumnya wajib. Selain itu, MUI juga memberikan himbauan kepada umat Islam dalam keterlibatan tersebut untuk senantiasa berpegang teguh terhadap ketentuan, sebagaimana berikut.

Pertama, pilihan didasarkan atas keimanan, ketaqwaan kepada Allah Subhanu wa Ta’ala, kejujuran, amanah, kompetensi, dan integritas.

Kedua, bebas dari suap (risywah), politik uang (money politik), kecurangan (khida’), korupsi (ghulul), oligarki, dinasti politik, dan hal-hal yang terlarang secara syar’i.

Dalam menggunakan hak pilihnya, MUI menyampaikan, umat Islam wajib menentukan calon pemimpin yang mampu mengemban tugas amar ma’ruf nahi mungkar.

Dengan memilih calon pemimpin yang beriman, bertakwa, jujur, terpercaya, aktif, dan aspiratif, mempunyai kemampuan dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, serta kemaslahatan bangsa.

“Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas, atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat atau ada yang mendekati syarat ideal, adalah haram,” tegasnya. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Berita

Sejalan Visi Presiden, Balai Kemenperin Ciptakan Inovasi Pendukung Industri Hijau

Published

12 hours ago

22 November, 2024

goindonesia1

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Perindustrian berkomitmen mengakselerasi penerapan industri hijau untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, industri perlu memanfaatkan inovasi teknologi dan sumber daya nasional secara optimal, sehingga dapat berkontribusi terhadap tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan.

“Dengan fokus pada sasaran tersebut, diharapkan terciptanya pengembangan ekosistem yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan visi Bapak Presiden, yakni pentingnya mewujudkan swasembada energi sebagai langkah strategis untuk memastikan kedaulatan bangsa dan keberlanjutan pembangunan ekonomi,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/11).

Sejalan upaya itu, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin menandatangani nota kesepahaman dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuan MoU ini guna menjaga sinergi dan objektivitas pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan di sektor industri sehingga mendorong daya saing industri nasional.

“Unit pelayanan teknis (UPT) di lingkungan BSKJI harus senantiasa memberikan kontribusi nyata dalam menguatkan industri hijau dan mengoptimalkan jasa layanan industri serta sumber daya yang telah dimiliki,” ungkap Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi pada kegiatan Knowledge Hub Electricity Connect 2024 di Jakarta.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Industri Hijau BSKJI Kemenperin, Apit Pria Nugraha menyampaikan, pentingnya sektor manufaktur memegang prinsip industri hijau yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas sumber daya, fungsi lingkungan, dan bermanfaat bagi masyarakat. “Implementasi prinsip industri hijau oleh industri mengacu pada Standar Industri Hijau (SIH) yang berlaku dengan perolehan sertifikasi dapat diproses di UPT BSKJI,” tutur Apit.

Menanggapi peluang tersebut, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) Semarang sebagai salah satu UPT BSKJI berkomitmen memperluas akses pasar jasa layanan yang dimiliki sehingga semakin dikenal dan berkontribusi dalam memajukan industri berkelanjutan.

“BBSPJPPI terus mengembangkan inovasi layanan, menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, memastikan standar kualitas layanan tetap terjaga, dan memasuki potensi pasar luas dengan mengikuti beragam aktivitas promosi efektif,” papar Kepala BBSPJPPI, Sidik Herman.

Dalam rangkaian ajang Electricity Connect 2024 yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) pada tanggal 20-22 November 2024, BBSPJPPI turut serta sebagai exhibitor pada booth B-34. BBSPJPPI berkesempatan membuka diri kepada pengunjung dan exhibitor lainnya dengan konsep booth yang berfokus pada layanan utama dan menjadi kebutuhan sektor industri yang bergerak di bidang energi.

Adapun beragam layanan jasa yang ditawarkan BBSPJPPI, antara lain adalah audit Continuous Emission Monitoring System (CEMS), Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Sertifikasi Industri Hijau, Pengujian, Kalibrasi, Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri, Konsultansi, serta penjualan produk Adaptive Monitoring Systems (AiMS).

“Menjadi exhibitor pada berbagai ajang pameran bergengsi seperti Electricity Connect 2024 ini adalah langkah strategis dalam membuka akses potensi pasar jasa layanan yang lebih besar dan diharapkan dapat menjadi platform yang efektif untuk menampilkan keunggulan dan melejitkan kontribusi BBSPJPPI kepada industri,” pungkas Sidik. (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin