Connect with us

Berita Provinsi

Serahkan Bantuan Pupuk dan Benih, Pj. Gubernur Heru Perkuat Sinergi Wujudkan Ketahanan Pangan Warga Jakarta

Published

on

Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Danang Suryo Wibowo dan beberapa pejabat lainnya membagikan pupuk dan berbagai bibit tanaman pangan 31 kelompok tani (Foto : @www.beritajakarta.id)

Jakarta Selatan, goindonesia.co – Untuk mewujudkan aspek ketahanan pangan yang berkelanjutan bagi warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta memperkuat sinergi lintas sektor, termasuk dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan PT Pupuk Indonesia. Sinergi tersebut diwujudkan dengan penyerahan pupuk dan bibit tanaman pangan kepada kelompok tani Jakarta di Jalan M. Kahfi I, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Jumat (13/9).

Dalam kesempatan ini, Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Danang Suryo Wibowo dan beberapa pejabat lainnya membagikan pupuk dan berbagai bibit tanaman pangan 31 kelompok tani, yang juga menghadirkan perwakilan lima orang dari masing-masing wilayah kota administrasi. Adapun jenis bibit yang diberikan terdiri dari sawit, cabai, bawang, jagung, pepaya, kacang panjang, alpukat, serta lebah madu.

“Kami sangat menyambut baik apa yang dilakukan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melalui kegiatan Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara atas penyaluran pupuk dan benih tanaman yang bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pupuk Indonesia dan Perumda PAM Jaya kepada 31 kelompok tani Jakarta. Hal ini harus kita lanjutkan agar kegiatan urban farming terus berkelanjutan di Jakarta,” ujar Pj. Gubernur Heru.

Pj. Gubernur Heru berharap, kegiatan tersebut bisa menjadi babak baru bagi lintas sektor lainnya untuk ikut serta membangun ketahanan pangan di Kota Jakarta. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, sehingga membantu kelompok tani di Jakarta dalam melaksanakan urban farming.

“Semoga kegiatan seperti ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi perusahaan lainnya, baik swasta, BUMN, maupun BUMD untuk bersinergi membantu petani melakukan kegiatan urban farming secara berkelanjutan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini,” ungkap Pj. Gubernur.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati menambahkan, Pemprov DKI Jakarta memanfaatkan aset yang dimiliki untuk mendorong kegiatan urban farming. Salah satunya, Kelompok Tani Muda Berdaya, yang melakukan kegiatan urban farming di lahan aset milik Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

“Kita menilai, keterbatasan lahan di Jakarta tidak menyurutkan semangat masyarakat dalam melakukan urban farming untuk turut mewujudkan ketahanan pangan, melestarikan lingkungan, dan menjadi sumber pendapatan atau lapangan kerja,” jelas Suharini.

Suharini pun menilai, pemanfaatan aset untuk produksi pertanian, seperti di kelompok tani ini, selain bermanfaat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekitar, juga meningkatkan fungsi aset sebagai sarana kegiatan yang produktif.  Sehingga, untuk mendorong pemanfaatan lahan-lahan yang belum dimanfaatkan, para lurah ditugaskan untuk melakukan kegiatan penataan kawasan di wilayahnya, termasuk untuk urban farming.

“Pupuk dan benih merupakan sarana produksi yang menjadi kebutuhan petani dalam melakukan urban farming. Oleh karena itu, bantuan pupuk dan benih yang diberikan kepada petani sangat membantu mengurangi biaya produksi dan menghemat pengeluaran, sehingga dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan lainnya,” pungkas Suharini.

Di sisi lain, Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Danang Suryo Wibowo menyampaikan, kegiatan Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara atas penyaluran pupuk dan benih tanaman ini adalah langkah pemerintah dan instansi dalam menyentuh kehidupan masyarakat. Menurutnya, hal ini juga menjadi kewajiban bagi BUMD dan BUMN untuk mematuhi aturan terkait CSR, sehingga dampaknya terasa bagi masyarakat.

“Maksud kegiatan ini adalah dalam menjalankan kewajiban bagi BUMD dan BUMN di Jakarta atas kegiatan CSR-nya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 PP Nomor 47 Tahun 2012, lalu terwujudnya dukungan riil BUMD/BUMN di Jakarta atas peran masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana ketentuan Pasal 86 PP Nomor 17 Tahun 2015. Bentuk tanggung jawab ini adalah dengan pembagian pupuk dan bibit pangan kepada 31 kelompok tani yang ada di Jakarta,” pungkas Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Danang Suryo Wibowo.

Adapun total bantuan pupuk yang diberikan mencapai 18,15 ton, terdiri dari urea, TSP (Triple Superphosphate), dan KCL (Kalium Klorida), sementara bantuan benih mencapai 1,052 ton terdiri dari 25 jenis. Bantuan tersebut dapat memenuhi kebutuhan pertanian kota seluas 18,85 hektare selama satu tahun. Pemberian bantuan ini sangat tepat, mengingat di Jakarta bulan ini sudah mulai turun hujan dan saatnya para petani melakukan penanaman.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung RI Rudi Margono, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Premi Lasari, serta Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin. (***)

*Dinas Kominfotik Pemprov DKI Jakarta

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita Provinsi

Pj Bahtiar Hadiri Seminar Harhubnas Sulbar 2024, Dorong Peningkatan Transportasi

Published

on

Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin saat menghadiri seminar Harhubnas 2024 dengan tema, Transportasi Sulbar Maju Menuju Nusantara Baru, Sulbar Tumbuh Bersama IKN dan Sulbar Menyanggah IKN Melalui Ekonomi Hijau dan Biru (Foto : @berita.sulbarprov.go.id)

Mamuju, goindonesia.co – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Bahtiar Baharuddin bakal mendorong pembangunan pelabuhan kontainer di provinsi ke 33 ini. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar untuk tumbuh bersama Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal itu disampaikan langsung Bahtiar Baharuddin, saat menghadiri seminar Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2024 dengan tema, transportasi Sulbar maju menuju Nusantara baru, Sulbar tumbuh bersama IKN dan Sulbar menyanggah IKN melalui ekonomi hijau dan biru, Kamis, 19 September 2024.

Bahtiar Baharuddin mengungkapkan, masalah perhubungan menjadi bagian dari tantangan yang harus segera diselesaikan Pemprov Sulbar dalam menghadapi permintaan dari IKN, khususnya transportasi laut dan udara.

“Jadi, kalau mau membangun koneksi daerah ini adalah membangun dari udara dan laut. Misalnya, kita sudah produksi hasil bumi yang banyak, keluar dari daerah harus pakai transportasi. Nah, disamping itu harus ada pelabuhan. Pelabuhannya gimana, pelabuhannya harus representatif untuk kapal-kapal. Dan sampai saat ini, kita belum ada pelabuhan kontainer,” kata Bahtiar Baharuddin.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu juga mengungkapkan, kapal kontainer ada dua macam, yakni kontainer untuk hasil bumi yang kering dan hasil bumi yang basah. Menurutnya, infrastruktur bukan hanya kapal, tapi pelabuhan yang representatif.

“Jadi, saya mendorong betul ada bantuan dan perhatian dari pemerintah pusat, supaya bangun pelabuhan kontainer di Sulbar. Selama pelabuhan kontainer nggak diselesaikan, maka diskusi kita tentang ekosistem laut masih bermasalah. Arus barang dari dan kembali ke Sulbar itu bermasalah. Kita harus bawah jauh lagi ke Makassar, jauh sekali,” ungkapnya.

Sementara untuk transportasi udara, Bahtiar Baharuddin menjelaskan, Pemprov Sulbar harus membuka akses ke seluruh daerah dengan mendahulukan yang paling prioritas. Misalnya, kata dia, ke Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

“Nah, kalau udara, kita harus membuka akses semua daerah, tetapi mana yang prioritas. Makassar sudah, balik papan sudah, sekarang yang prioritas adalah Surabaya Jawa Timur. Karena hampir seluruh ekonomi Indonesia timur, semua ujungnya Jawa Timur. Nah, kalau kita bisa membangun jalur laut langsung ke Surabaya, itu keren sekali,” tutur Bahtiar Baharuddin. (***)

*Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Continue Reading

Berita Provinsi

Kebijakan Pemprov Kalteng Memajukan Pendidikan: Program Beasiswa, Bantuan Guru dan Fasilitas Belajar Siswa

Published

on

Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran saat meluncurkan berbagai program bantuan yang signifikan untuk mendukung pendidikan di wilayah Kalteng (Foto : @mmc.kalteng.go.id)

Palangka Raya, goindonesia.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Prov. Kalteng telah meluncurkan berbagai program bantuan yang signifikan untuk mendukung pendidikan di wilayah tersebut. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan bagi mahasiswa, guru, serta siswa di provinsi ini.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemprov Kalteng melalui Disdik memberikan bantuan kepada guru-guru, yaitu perhatian khusus melalui program “5000 Rumah Guru Berkah.” Dalam program ini Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran membantu pembayaran uang muka (DP) rumah guru sebesar 10 jt rupiah sehingga DP 0%. Cicilan dimulai di bulan ke 3 dan tanpa biaya administrasi apapun. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan memberikan kepastian tempat tinggal bagi mereka.

Peningkatan gaji bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) juga merupakan bagian dari kebijakan terbaru Disdik Kalteng. Kenaikan gaji ini bertujuan untuk memberikan apresiasi dan insentif yang layak bagi tenaga pendidik yang selama ini telah berkontribusi pada dunia pendidikan. Gaji GTT dan PTT naik signifikan. GTT semula Rp. 1.500.000,00 naik menjadi Rp. 2.450.000,00. dan untuk PTT dari Rp. 750.000,00 naik menjadi Rp. 1.750.000,00.

Tak hanya guru-guru, siswa juga mendapatkan bantuan atau kemudahan, Disdik Kalteng telah menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung pendidikan mereka. Mulai dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang gratis bagi calon siswa SMA, hingga Asesmen Minat dan Bakat (AMB) gratis untuk 20 ribu siswa kelas X. Ini bertujuan untuk memfasilitasi penentuan jalur pendidikan yang tepat bagi setiap siswa.

Sedangkan bagi siswa kelas XII, Disdik Kalteng menyediakan try out UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) gratis untuk 30.700 siswa, sebagai persiapan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa siswa siap menghadapi ujian yang akan menentukan masa depan akademis mereka.

Selain itu, bagi siswa kelas XII, Disdik Kalteng menyediakan kuota sebanyak 10.000 kuliah gratis untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Program ini dirancang untuk meringankan beban biaya kuliah dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Siswa SMK juga tidak terlewatkan dari program bantuan ini. Disdik Kalteng memberikan sertifikasi melalui Sertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi siswa SMK sehingga mereka lebih siap memasuki dunia kerja.

Tak hanya itu, kalangan mahasiswa juga tidak luput dari perhatian Pemprov Kalteng, seperti Tabungan Beasiswa (TABE) BERKAH dengan nilai Rp 7,5 juta per mahasiswa per tahun. Program ini diperuntukkan bagi lebih dari 13 ribu mahasiswa, memberikan mereka dukungan finansial yang diperlukan untuk melanjutkan studi mereka tanpa beban biaya yang berat.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo menyampaikan, “Program-program ini adalah bagian dari komitmen Pak Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran dan Wagub Kalteng H. Edy Pratowo untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah. Kami percaya bahwa dengan dukungan yang tepat, kita dapat menciptakan generasi muda yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan”, ujar Reza Prabowo di ruang kerjanya, Kamis (19/9/2024).

Muhammad Reza Prabowo juga menambahkan bahwa, “Kami berusaha untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik dan mendukung tenaga pendidik serta siswa dengan berbagai bantuan yang sesuai. Dengan langkah ini, kami berharap dapat mendorong kemajuan pendidikan di wilayah ini secara signifikan,” tambahnya.

Reza Prabowo juga menyebutkan bahwa Disdik Kalteng saat ini juga melakukan pemerataan digitalisasi pembelajaran secara bertahap dengan penyediaan 1.238 papan tulis interaktif dan 156 TV interaktif sehingga pembelajaran dapat lebih optimal, tidak lagi menggunakan papan tulis kapur atau spidol.

Inisiatif-inisiatif yang diluncurkan oleh Disdik Kalteng menunjukkan komitmen dan dedikasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta kesejahteraan pendidik dan siswa. Program-program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik di Kalimantan Tengah.

Dalam setiap kesempatan Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran menyampaikan komitmen seriusnya dalam peningkatan SDM unggul melalui sektor pendidikan.

“Pendidikan adalah investasi untuk masa depan bangsa, melalui pendidikan kita akan mampu melahirkan generasi unggul yang mampu menjawab tantangan era global yang sangat kompetitif”, ucap Sugianto Sabran.(***)

*MULTIMEDIA CENTER PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Continue Reading

Berita Provinsi

Pj Gubernur Launching Penggunaan Kartu Elektronik Untuk Transaksi Pemerintahan

Published

on

Acara High Level Meeting Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan launching penggunaan KKPD Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar di Ballroom Hotel Maleo Mamuju (Foto : @berita.sulbarprov.go.id)

Mamuju, goindonesia.co – Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Barat dan launching penggunaan KKPD Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar di Ballroom Hotel Maleo Mamuju, Kamis 19 September 2024.

Acara ini turut dihadiri Bupati Mamuju, Bupati Pasangkayu, Pj Bupati Mamasa, perwakilan Pemkab, Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Kepala BI Sulbar dan lembaga vertikal lainnya.

Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo mengatakan kegiatan ini dimaksudkan menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antara seluruh anggota TP2DD serta mengevaluasi kinerja TP2DD.

“Ada juga menyusun strategi dan rencana tindakan untuk percepatan digitalisasi daerah dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerinah Daerah di Sulbar,” kata Masriadi.

Ia menambahkan kegiatan ini juga mendorong inovasi dan optimalisasi Pajak daerah dan retribusi Daerah (PDRD) serta belanja daerah.

“Semoga terbangun sinergitas pemungutan Opsen Pajak antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Termasuk kerjasama pemungutan pajak dan pemanfaatan data,” harapnya.

Sedangkan, Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin mengungkapkan kegiatan ini sangat inovatif dengan meluncurkan Ospen pajak.

“Jadi ini sebuah inovasi yang bagus, dimana memperkuat transaksi non tunai. Ini sangat penting karena akan meningkat akuntabilitas dan mengurangi praktek ilegal dalam hal transaksi keuangan,” ungkap Bahtiar.

Pemerintah pusat sendiri sudah lama dilakukan ini, semua kementerian memakai kartu elektronik dalam bertransaksi.

“Saya sebagai Pj Gubernur respect dan hormat inovasi yang dilakukan BPKPD, mau tidak mau kita sudah harus masuk dunia digital. Berkat dukungan BI Sulbar dan Bank Sulselbar bisa terlaksana inovasinya, mari kita semua sama-sama mengembangkan ini,” tandasnya.

Pada akhir acara penandatanganan pakta integritas antara Pemprov dan seluruh Pemkab dilakukan.

Termasuk, diberikan penghargaan kepada masing-masing kabupaten yang ikut serta mensupport program tersebut.(***)

*Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Continue Reading

Trending