Connect with us

Berita Provinsi

Pemprov Kalteng Berkomitmen dalam Penataan Pengelolaan Pertambangan di Wilayah Kalimantan Tengah

Published

on

Kepala Dinas ESDM Prov.Kalteng Vent Christway (Foto : Minerba, @mmc.kalteng.go.id)

Palangka Raya, goindonesia.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen dalam penataan pengelolaan pertambangan, dimana pada tahun 2024 ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah bidang Pertambangan, sebagai upaya untuk memperbarui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan yang sudah tidak relevan lagi.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Pemerintah Provinsi mengelola perizinan sebanyak 271 IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan 105 SIPB (Surat Izin Pertambangan Batuan) untuk Komoditas MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan).

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Vent Christway saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/9/2024) mengatakan bahwa pemerintah provinsi telah melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang berpotensi dan perhitungan potensi sumber daya dan cadangan untuk komoditas pertambangan di Kalimantan Tengah. “Dinamika regulasi sektor pertambangan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sampai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor pertambangan,” bebernya.

Dijelaskan pula, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2022, secara garis besar terdapat tiga bentuk pendelegasian, yakni Perizinan Sertifikat Standar dan Izin, Pembinaan atas Pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan, sampai pada Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

“Dinas ESDM Prov. Kalteng telah mengupayakan kegiatan pelayanan perizinan onsite ke kabupaten-kabupaten serta pengajuan permohonan secara elektronik dengan tujuan mempermudah masyarakat untuk membuat izin pertambangan, sehingga dapat mengurangi jumlah PETI di masing-masing kabupaten,” jelasnya.

Selanjutnya, kewenangan pembinaan dan pengawasan perizinan MBLB belum sepenuhnya didelegasikan, sehingga masih harus mengoptimalkan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat (Inspektur Tambang) dalam melaksanakan pengawasan. Serta, dalam melakukan penyidikan terhadap suatu perkara pidana sektor pertambangan belum bisa dilakukan, karena belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sektor pertambangan pada Pemerintah Provinsi.

“Kemudian, kurang optimalnya pelaporan produksi, penjualan dan pajak pertambangan. Oleh karena itu, Dinas ESDM Prov. Kalteng melaksanakan rekonsiliasi pajak dan produksi bersama Badan Pendapatan kabupaten/kota secara berkala dan melaksanakan pengendalian harga patokan mineral,” katanya.

“Upaya-upaya penataan pengelolaan pertambangan MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan) di Kalteng merupakan salah satu langkah dalam rangka menjamin efektifitas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing sehingga mendukung pembangunan daerah, kawasan industri/ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalteng bertekad untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan telah terbukti membuahkan hasil yang signifikan. Berdasarkan data hasil pengawasan kegiatan produksi dan penjualan sektor pertambangan melalui Dinas ESDM Prov. Kalteng pada tahun 2024 per bulan Agustus, Realisasi Pajak MBLB telah mencapai Rp15.068.938.434 dan capaian PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sampai dengan 31 Agustus tahun 2024 telah mencapai Rp7.596.486.660.551, atau 58,55 % dari realisasi tahun 2023 yakni Rp12.975.431.785.649. Capaian ini adalah wujud nyata dari tekad Pemprov Kalteng dalam penyelamatan SDA Kalteng untuk peningkatan PAD Kalteng dari sektor pertambangan yang terus mengalami kenaikan sejak tahun 2016.

“Dinas ESDM terus berupaya agar capaian kenaikan pendapatan pada sektor pertambangan tersebut menjadi acuan Pemprov Kalteng, dalam hal ini Dinas ESDM, untuk terus meningkatkan kinerja pengawasan dan pemantauan sektor pertambangan agar tidak ada lagi potensi PAD yang hilang,” tandasnya. (***)

*MULTIMEDIA CENTER PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita Provinsi

Pj Gubernur Launching Penggunaan Kartu Elektronik Untuk Transaksi Pemerintahan

Published

on

Acara High Level Meeting Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan launching penggunaan KKPD Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar di Ballroom Hotel Maleo Mamuju (Foto : @berita.sulbarprov.go.id)

Mamuju, goindonesia.co – Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Barat dan launching penggunaan KKPD Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar di Ballroom Hotel Maleo Mamuju, Kamis 19 September 2024.

Acara ini turut dihadiri Bupati Mamuju, Bupati Pasangkayu, Pj Bupati Mamasa, perwakilan Pemkab, Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Kepala BI Sulbar dan lembaga vertikal lainnya.

Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo mengatakan kegiatan ini dimaksudkan menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antara seluruh anggota TP2DD serta mengevaluasi kinerja TP2DD.

“Ada juga menyusun strategi dan rencana tindakan untuk percepatan digitalisasi daerah dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerinah Daerah di Sulbar,” kata Masriadi.

Ia menambahkan kegiatan ini juga mendorong inovasi dan optimalisasi Pajak daerah dan retribusi Daerah (PDRD) serta belanja daerah.

“Semoga terbangun sinergitas pemungutan Opsen Pajak antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Termasuk kerjasama pemungutan pajak dan pemanfaatan data,” harapnya.

Sedangkan, Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin mengungkapkan kegiatan ini sangat inovatif dengan meluncurkan Ospen pajak.

“Jadi ini sebuah inovasi yang bagus, dimana memperkuat transaksi non tunai. Ini sangat penting karena akan meningkat akuntabilitas dan mengurangi praktek ilegal dalam hal transaksi keuangan,” ungkap Bahtiar.

Pemerintah pusat sendiri sudah lama dilakukan ini, semua kementerian memakai kartu elektronik dalam bertransaksi.

“Saya sebagai Pj Gubernur respect dan hormat inovasi yang dilakukan BPKPD, mau tidak mau kita sudah harus masuk dunia digital. Berkat dukungan BI Sulbar dan Bank Sulselbar bisa terlaksana inovasinya, mari kita semua sama-sama mengembangkan ini,” tandasnya.

Pada akhir acara penandatanganan pakta integritas antara Pemprov dan seluruh Pemkab dilakukan.

Termasuk, diberikan penghargaan kepada masing-masing kabupaten yang ikut serta mensupport program tersebut.(***)

*Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Continue Reading

Berita Provinsi

Mahakam Investment Forum 2024, Instrumen Percepatan Transformasi Ekonomi Kalimantan Timur 

Published

on

Acara The Journey of Mahakam Investment Forum 2024 di The Stones Hotel Bali(Foto : @www.kaltimprov.go.id)

Bali, goindonesia.co – Sejalan dengan peran strategis Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai penunjang utama Ibu Kota Nusantara (IKN), penguatan investasi menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan pembangunan berkelanjutan. 

Menyadari pentingnya peran investasi dalam kemajuan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terus melakukan berbagai inisiatif, kesepakatan, dan peluang baru untuk penguatan investasi di Benua Etam. 

Salah satunya adalah dengan mengadakan Mahakam Investment Forum (MIF) 2024. Forum ini diharapkan dapat mendorong peningkatan minat dan realisasi investasi di Kaltim yang nantinya akan menampilkan pengelola kawasan dan proyek Green Investment and Blue Economy di Kaltim. 

Kegiatan ini juga menyampaikan highlight project investasi Kaltim kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat menghadirkan investor potensial di Kalimantan Timur. 

Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim, Ujang Rachmad mengungkapkan perlunya akselerasi dan percepatan dalam menggalang investasi di Kaltim. Investasi bukan hanya sekadar pendorong ekonomi, tetapi juga tonggak bagi pembangunan berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Melalui forum ini, kami berkomitmen untuk menampilkan potensi terbaik Kalimantan Timur. Kami ingin menunjukkan kepada para investor bahwa daerah ini memiliki kekayaan sumber daya alam, potensi energi terbarukan, serta komitmen kuat terhadap pengembangan ekonomi berbasis lingkungan,” kata Ujang Rachmad saat mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim di acara The Journey of Mahakam Investment Forum 2024 di The Stones Hotel Bali, Kamis (19/9/2024). 

Ia juga menekankan posisi Kalimantan Timur sebagai superhub bagi IKN, memberikan peluang besar bagi semua pihak untuk ikut serta dalam transformasi ekonomi dan pembangunan jangka panjang.

Mahakam Investment Forum 2024 juga dirangkai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) dengan Anhui Guanxin Agrochemical dari Tiongkok serta antara Fajar Bumi Bhakti dengan Zhejiang Ruizhi Fuel Co.Ltd.

Kerja sama strategis ini diharapkan dapat memperkuat posisi Kalimantan Timur sebagai wilayah yang menarik bagi investor internasional. Sekaligus memperluas sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan secara bersama-sama. (***)

*Diskominfo Kaltim

Continue Reading

Berita Provinsi

Peringati Rapat Raksasa Ikada, Pj. Gubernur Heru Serukan Semangat Gotong Royong Bangun Jakarta

Published

on

Upacara Peringatan Hari Rapat Raksasa Ikada ke-79 Tahun 2024, di Lapangan Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat (Foto : @www.beritajakarta.id)

Jakarta Pusat, goindonesia.co – Pemprov DKI Jakarta menggelar Upacara Peringatan Hari Rapat Raksasa Ikada ke-79 Tahun 2024, di Lapangan Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, pada Kamis (19/9). Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) dan memimpin upacara yang dihadiri oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Sigit membacakan sambutan Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Rapat Raksasa IKADA merupakan peristiwa penting yang menandai semangat gotong royong, keberanian, dan tekad dari berbagai daerah untuk bersatu menegaskan kedaulatan Indonesia.

“Kita memperingati perjuangan dan keteguhan rakyat Indonesia dalam menyuarakan tekadnya kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan,” ujarnya.

Sigit juga menyatakan, semangat gotong royong yang terus mengalir telah menjadi landasan untuk membangun bangsa. “Peristiwa ini menjadi bukti bahwa sejak awal kemerdekaan, Jakarta berperan penting dalam berbagai pergerakan dan perjuangan bangsa. Peran ini pun berkembang hingga menjadikan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, pusat pemerintahan, serta episentrum pertumbuhan  ekonomi Indonesia,” ungkapnya.

Ketika Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta disahkan, Sigit melanjutkan, Jakarta akan melepaskan statusnya sebagai Ibu Kota Negara dan bersiap menjalani peran baru menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global. “Sinergi dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat  dibutuhkan untuk mewujudkannya,” tambahnya.

Ia juga mengatakan, peringatan Hari Rapat Raksasa Ikada ke-79 menjadi momentum bagi semua ASN untuk terus menguatkan tekad dan semangat gotong royong dalam mengoptimalkan segala potensi Kota Jakarta. Sehingga, Jakarta mampu bersaing dengan kota-kota maju lainnya di dunia.

“Ke depan, arah pengembangan Jakarta menuju kota global berfokus pada perwujudan Jakarta sebagai pusat ekonomi Asia Tenggara; pengembangan sumber daya manusia unggul, produktif, dan sejahtera; serta penurunan emisi gas rumah kaca menuju net zero emission tahun 2050,” ujarnya.

Ia berpesan agar para ASN memegang peran strategis dalam menghadirkan solusi inovatif untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. “Komitmen, kompetensi, integritas dan profesionalisme harus ditingkatkan dalam membangun Jakarta untuk terus melaju, berkontribusi mewujudkan  cita-cita Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera,” tandasnya. (***)

*Dinas Kominfotik Pemprov DKI Jakarta

Continue Reading

Trending