Berita

Industri Kelapa Sawit Berkomitmen Capai Net Zero Emission Lewat Hilirisasi dan Pengelolaan Biomassa Berkelanjutan

Published

2 months ago

11 September, 2024

Pilot Plant Fraksionasi TKKS merupakan kolaborasi antara Kemenperin dengan Institut Teknologi Bandung dan PT Rekayasa Industri, atas pendanaan BPDPKS (Foto : @www.kemenperin.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Industri kelapa sawit merupakan salah satu prioritas dari program hilirisasi industri yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor Indonesia. Pada tahun 2023, nilai ekonomi sektor perkelapasawitan, dari hulu hingga hilir, mencapai lebih dari Rp750 Triliun, yang berkontribusi sekitar 3,5% terhadap PDB Nasional. Industri kelapa sawit telah menjadi penghela pertumbuhan perekonomian Indonesia, serta meningkatkan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa.

Kementerian Perindustrian berkomitmen mendukung program nasional hilirisasi industri berbasis sumber daya alam sejalan dengan upaya untuk mendorong sektor industri untuk berkontribusi pada upaya global pengurangan emisi gas rumah kaca melalui pencapaian Net Zero Emission (NZE) yang dipercepat.

Sesuai dengan amanat Presiden RI, Kementerian Perindustrian senantiasa konsisten mendukung penumbuhan industri hilir pengolahan sumber daya alam serta menciptakan industri hijau yang ramah lingkungan dan lestari berkelanjutan. “Salah satu upaya konkret adalah pemanfaatan produk samping tandan kosong kelapa sawit (TKKS) menjadi aneka produk hilir bernilai tambah tinggi,” ujar Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/9).

Putu menyampaikan, pengolahan TKKS sebagai sumber daya industri menjadikan posisi TKKS naik kelas, dari yang semula dianggap sebagai limbah, menjadi produk samping yang mempunyai nilai ekonomis yang potensial. “Dengan teknologi enzymatic, TKKS yang semula tidak diinginkan karena dapat menjadi tempat bertumbuhnya hama penyakit kelapa sawit, dapat diolah menjadi produk industri biokimia untuk substitusi impor, termasuk untuk produksi bioethanol, asam-asam organik, dan bahan kimia bernilai tambah lainnya,” jelasnya.

Salah satu inovasi pengelolaan biomassa sawit yang diinisiasi Kementerian Perindustrian adalah pengembangan teknologi fraksionasi TKKS menjadi aneka prekursor bahan kimia terbarukan, yaitu glukosa, xylosa, dan lignin. Prekursor adalah bahan baku dasar untuk menghasilkan aneka produk kima berbasis nabati yang menjadi kunci penumbuhan hilirisasi industri.

Kemenperin telah memiliki Pilot Plant Fraksionasi TKKS berkapasitas 1 Ton biomassa per hari untuk mendukung penumbuhan industri bioethanol, industri asam organik, dan prekursor bioplastik/ biopolimer bernilai tambah tinggi. Fasilitas Pilot Plant ini merupakan kolaborasi antara Kemenperin dengan Institut Teknologi Bandung dan PT Rekayasa Industri, atas pendanaan BPDPKS dan telah diresmikan oleh Menteri Perindustrian pada tanggal 8 Agustus 2024 yang lalu,

Fraksionasi TKKS menghasilkan glukosa dan xylosa yang dapat diaplikasikan secara luas dalam industri, termasuk untuk produksi bioethanol, pakan ternak, dan bahan baku untuk pembuatan plastik. Selain itu, lignin, yang diperoleh dari proses ini, dapat digunakan dalam industri kertas, biokomposit, dan sebagai bahan bakar alternatif.

“Dengan mengolah biomassa sawit menjadi bahan baku yang berguna, kita tidak hanya menciptakan nilai tambah bagi industri kelapa sawit, tetapi juga mendukung upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, Inovasi ini sejalan dengan komitmen kita untuk menuju kebijakan industri yang berkelanjutan dan pro-lingkungan,” ungkap Putu

Inovasi dalam pengelolaan biomassa ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga meningkatkan keberlanjutan sektor perkelapasawitan di Indonesia. Dengan memanfaatkan limbah sebagai sumber daya, diharapkan industri kelapa sawit dapat bertransformasi menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan.

Ditjen Industri Agro Kemenperin saat ini tengah menyusun peta jalan (roadmap) bertajuk “Sawit Indonesia Emas 2045.” Peta jalan ini diharapkan dapat mewujudkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan, mencakup semua aspek dari hulu hingga hilir, hingga tahun 2045. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan sektor kelapa sawit di Indonesia, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian dan lingkungan.

Sebagai komoditas yang paling siap mendukung pencapaian net zero emission pada sektor industri tahun 2050, Roadmap Sawit Indonesia Emas 2045 telah dirancang dengan fokus untuk mengeliminasi emisi karbon dalam industri nasional. Inisiatif ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kelapa sawit sebagai salah satu solusi dalam mengurangi dampak perubahan iklim, sekaligus menjaga keberlanjutan produksi dan menguntungkan perekonomian Indonesia. (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin

Berita

Panglima TNI Hadiri Rakor Tingkat Menteri Dipimpin Menko PMK

Published

16 hours ago

23 November, 2024

goindonesia1

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rakor Tingkat Menteri di Jakarta (Foto : @tni.mil.id)

Jakarta, goindonesia.co – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rapat Kordinasi (Rakor) Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK RI) Pratikno, bertempat di ruang Rapat Kemenko PMK RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

Pada rapat tersebut membahas tentang kesiapan menghadapi libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru 2024-2025) serta puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada tanggal 24 Desember 2024 dan puncak arus balik 2 Januari 2025. Selain itu dalam rapat juga dibahas bagaimana mengelola dan mengantisipasi terkait adanya beberapa hari yang kejepit pada libur Nataru.

Turut hadir pada rapat tersebut diantaranya Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Dudy Pirwagandhi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo serta perwakilan Menteri dan Lembaga lainnya.(***)

*PUSPEN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia

Berita

Jelang Pilkada 2024, MUI Ingatkan Umat Islam Memilih Pemimpin Hukumnya Wajib

Published

18 hours ago

23 November, 2024

goindonesia1

Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di Indonesia pada 27 November 2024. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan umat Islam bahwa memilih pemimpin hukumnya wajib.

“Memilih pemimpin (nashu al-imam) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan (imamah) dan pemerintahan (imarah) dalam rangka menjaga keberlangsungan agama dan kehidupan bersama,” kata MUI dalam Tausiyah Kebangsaan yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan pada Kamis, 21/11/2024).

Oleh karena itu, MUI menekankan, keterlibatan umat Islam dalam pemilihan kepala daerah hukumnya wajib. Selain itu, MUI juga memberikan himbauan kepada umat Islam dalam keterlibatan tersebut untuk senantiasa berpegang teguh terhadap ketentuan, sebagaimana berikut.

Pertama, pilihan didasarkan atas keimanan, ketaqwaan kepada Allah Subhanu wa Ta’ala, kejujuran, amanah, kompetensi, dan integritas.

Kedua, bebas dari suap (risywah), politik uang (money politik), kecurangan (khida’), korupsi (ghulul), oligarki, dinasti politik, dan hal-hal yang terlarang secara syar’i.

Dalam menggunakan hak pilihnya, MUI menyampaikan, umat Islam wajib menentukan calon pemimpin yang mampu mengemban tugas amar ma’ruf nahi mungkar.

Dengan memilih calon pemimpin yang beriman, bertakwa, jujur, terpercaya, aktif, dan aspiratif, mempunyai kemampuan dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, serta kemaslahatan bangsa.

“Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas, atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat atau ada yang mendekati syarat ideal, adalah haram,” tegasnya. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Berita

Sejalan Visi Presiden, Balai Kemenperin Ciptakan Inovasi Pendukung Industri Hijau

Published

1 day ago

22 November, 2024

goindonesia1

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Perindustrian berkomitmen mengakselerasi penerapan industri hijau untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, industri perlu memanfaatkan inovasi teknologi dan sumber daya nasional secara optimal, sehingga dapat berkontribusi terhadap tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan.

“Dengan fokus pada sasaran tersebut, diharapkan terciptanya pengembangan ekosistem yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan visi Bapak Presiden, yakni pentingnya mewujudkan swasembada energi sebagai langkah strategis untuk memastikan kedaulatan bangsa dan keberlanjutan pembangunan ekonomi,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/11).

Sejalan upaya itu, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin menandatangani nota kesepahaman dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuan MoU ini guna menjaga sinergi dan objektivitas pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan di sektor industri sehingga mendorong daya saing industri nasional.

“Unit pelayanan teknis (UPT) di lingkungan BSKJI harus senantiasa memberikan kontribusi nyata dalam menguatkan industri hijau dan mengoptimalkan jasa layanan industri serta sumber daya yang telah dimiliki,” ungkap Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi pada kegiatan Knowledge Hub Electricity Connect 2024 di Jakarta.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Industri Hijau BSKJI Kemenperin, Apit Pria Nugraha menyampaikan, pentingnya sektor manufaktur memegang prinsip industri hijau yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas sumber daya, fungsi lingkungan, dan bermanfaat bagi masyarakat. “Implementasi prinsip industri hijau oleh industri mengacu pada Standar Industri Hijau (SIH) yang berlaku dengan perolehan sertifikasi dapat diproses di UPT BSKJI,” tutur Apit.

Menanggapi peluang tersebut, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) Semarang sebagai salah satu UPT BSKJI berkomitmen memperluas akses pasar jasa layanan yang dimiliki sehingga semakin dikenal dan berkontribusi dalam memajukan industri berkelanjutan.

“BBSPJPPI terus mengembangkan inovasi layanan, menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, memastikan standar kualitas layanan tetap terjaga, dan memasuki potensi pasar luas dengan mengikuti beragam aktivitas promosi efektif,” papar Kepala BBSPJPPI, Sidik Herman.

Dalam rangkaian ajang Electricity Connect 2024 yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) pada tanggal 20-22 November 2024, BBSPJPPI turut serta sebagai exhibitor pada booth B-34. BBSPJPPI berkesempatan membuka diri kepada pengunjung dan exhibitor lainnya dengan konsep booth yang berfokus pada layanan utama dan menjadi kebutuhan sektor industri yang bergerak di bidang energi.

Adapun beragam layanan jasa yang ditawarkan BBSPJPPI, antara lain adalah audit Continuous Emission Monitoring System (CEMS), Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Sertifikasi Industri Hijau, Pengujian, Kalibrasi, Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri, Konsultansi, serta penjualan produk Adaptive Monitoring Systems (AiMS).

“Menjadi exhibitor pada berbagai ajang pameran bergengsi seperti Electricity Connect 2024 ini adalah langkah strategis dalam membuka akses potensi pasar jasa layanan yang lebih besar dan diharapkan dapat menjadi platform yang efektif untuk menampilkan keunggulan dan melejitkan kontribusi BBSPJPPI kepada industri,” pungkas Sidik. (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin