Kabupaten

Kepala Disnakertrans Garut Apresiasi Dodol Picnic Atas Raihan Paritrana Award 2024

Published

3 months ago

25 August, 2024

Acara Paritrana Award 2024 di Gedung Sate, Kota Bandung (Foto : @www.garutkab.go.id)

Bandung, goindonesia.co – Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat menggelar acara Paritrana Award 2024 di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Jumat (24/8/2024). Acara ini diadakan untuk memberikan apresiasi kepada instansi pemerintah daerah dan perusahaan swasta di Jawa Barat yang telah berhasil mengimplementasikan perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dengan baik.

Salah satu penerima penghargaan tersebut adalah PT. Herlina Cipta Pratama, perusahaan asal Garut yang dikenal dengan produk Dodol Picnic Garut. Perusahaan ini dinilai unggul dalam melaksanakan program Jamsostek secara menyeluruh bagi karyawannya, mencakup Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), hingga Jaminan Pensiun.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Garut, Muksin, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Dodol Picnic Garut harus menjadi contoh bagi perusahaan lain di seluruh wilayah.

“Jamsostek ini tidak hanya penting bagi pekerja formal, tetapi juga bagi pekerja informal seperti pedagang bakso, ojek online, pedagang pasar, hingga petani. Semua pihak yang mempekerjakan orang harus memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan,” tegasnya.

Muksin juga menjelaskan berbagai manfaat yang bisa diperoleh peserta Jamsostek, termasuk perlindungan penuh dalam hal kecelakaan kerja, santunan kematian sebesar Rp42 juta, beasiswa untuk anak-anak peserta hingga perguruan tinggi, serta santunan bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ia berharap cakupan Jamsostek di Kabupaten Garut dapat terus meningkat melalui partisipasi aktif dari seluruh pihak.

“Makanya apresiasi ini tentunya harus menjadi contoh untuk semua perusahaan ataupun siapapun yang mempekerjakan, itu harus memberikan jaminan sosial Ketenagakerjaan ya, baik itu di sektor pekerja formal maupun di sektor pekerja informal,” ujar Muksin.

Oleh karena itu, Muksin berharap cakupan Jamsostek di Kabupaten Garut bisa terus meningkat, dengan partisipasi semua pihak. Terlebih, menurutnya semua profesi bisa mendapat jaminan ketenagakerjaan ini.

“Kita akan terus-terusan mensosialisasikan jaminan sosial Ketenagakerjaan ini, agar dapat memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat Kabupaten Garut,” ungkapnya.

Apresiasi terhadap pentingnya perlindungan tenaga kerja juga disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, yang turut hadir dalam acara tersebut. Bey menyebutkan, dari 18,9 juta pekerja di Jawa Barat yang berhak mendapatkan perlindungan sosial, baru 31,4% atau sekitar 5,9 juta orang yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami mengapresiasi Paritrana Award sebagai upaya meningkatkan kepesertaan program Jamsostek,” ujar Bey melansir di Siaran Pers Humas Jabar.

Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jabar, Romie Erfianto, juga menegaskan komitmennya untuk memperluas cakupan kepesertaan program Jamsostek, khususnya di sektor perdesaan, pasar, UKM, e-commerce, dan pekerja rentan.

“Untuk optimalisasi program pelaksanaan Jamsostek, BPJS Jabar fokus pada strategi perluasan kepesertaan pada ekosistem desa, ekosistem pasar, UKM, e-commerce serta pekerja rentan,” sebut Romie.

Romie berharap bahwa Paritrana Award ini dapat menjadi pemicu bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk terus berinovasi dalam upaya melindungi tenaga kerja.

“Pemerintah daerah dan pelaku usaha harus berlomba-lomba melahirkan inovasi baru untuk melindungi pekerja,” tandasnya.

*Pemerintah Kabupaten Garut

Kabupaten

FPRB Kelurahan Tanjung Benoa Tampil dalam “The 2nd UNESCO-IOC Global Tsunami Symposium” Aceh

Published

4 days ago

19 November, 2024

goindonesia1

“The 2nd UNESCO-IOC Global Tsunami Symposium dalam rangka memperingati 20 Tahun Tsunami Aceh” (Foto : @setda.badungkab.go.id)

Badung, goindonesia.co – Pulau Bali memiliki 3 sumber gempabumi yakni Megathrust sumba di perairan Selatan Bali, Busur naik belakang Flores di bagian Utara dan 30 sesar di darat. Hal tersebut menjadikan Pulau Bali rawan terhadap bencana gempabumi dan tsunami.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, perlu adanya upaya mitigasi struktural dan non struktural yang dilakukan oleh berbagai pihak. Salah satu upaya non struktural yang dapat dilakukan adalah dengan mengikuti program Tsunami Ready Community (Komunitas Siaga Tsunami). Tsunami Ready Community adalah program pembentukan komunitas siaga tsunami yang bertujuan untuk membangun masyarakat tangguh yang memiliki kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana tsunami sehingga dapat meminimalisir korban jiwa serta kerugian ekonomi.

Pada Tahun 2022, Kelurahan Tanjung Benoa Badung menjadi desa pertama di Indonesia yang dikukuhkan sebagai Tsunami Ready Community oleh UNESCO. Keberhasilan tersebut diraih dengan dukungan Balai Besar MKG Wilayah III sebagai fasilitator dalam memenuhi 12 indikator tsunami ready serta kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten Kota dan multihelix di Bali.

Tahun ini bertepatan dengan kegiatan “The 2nd UNESCO-IOC Global Tsunami Symposium dalam rangka memperingati 20 Tahun Tsunami Aceh” yang diselenggarakan di Banda Aceh, Ketua FPRB Kelurahan Tanjung Benoa Dr. I Wayan Deddy Sumantra diundang sebagai komunitas yang telah berhasil menjadi contoh baik dimata dunia.

Peran Komunitas FPRB Tanjung Benoa dalam acara ini adalah untuk menyampaikan pesan bahwa pengakuan tsunami ready community harus dipertahankan dengan upaya mitigasi kebencanaan yang berkelanjutan. Selain itu, Deddy Sumantra juga menceritakan dampak positif sebagai tsunami ready community terhadap kehidupan pariwisata di Tanjung Benoa.

Keberhasilan Kelurahan Tanjung Benoa di bawah kepemimpinan I Wayan Sudiana, SH.,MH, dalam meraih pengakuan tsunami ready community menjadi bukti bahwa sinergitas MulitiHelix dari BMKG, Pemerintah Daerah, BPBD, Masyarakat, Pihak Swasta, dll mampu mendukung upaya mewujudkan cita-cita Zero Victim saat terjadi bencana. (***)

*Pemerintah Kabupaten Badung

Kabupaten

Bantu Warga Terdampak Banjir Rob, BPBD Kirim Bantuan ke Muaragembong

Published

5 days ago

19 November, 2024

goindonesia1

Pemukiman warga di Desa Pantai Mekar Kecamatan Muaragembong yang terkena dampak banjir rob. (Foto : Refki Maulana/Newsroom Diskominfosantik, @www.bekasikab.go.id)

Cikarang Pusat, goindonesia.co – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi mencatat sebanyak empat desa di Kecamatan Muaragembong terkena banjir rob akibat naiknya air pasang laut.

Keempat desa tersebut yakni Desa Pantai Sederhana, Desa Pantai Mekar, Desa Pantai Bahagia, dan Desa Pantai Harapan Jaya.

Selain itu banjir rob juga melanda Kampung Sembilangan Desa Samudrajaya Kecamatan Tarumajaya.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi Dodi Supriadi mengatakan, pihaknya bersama dinas dan stakeholder terkait akan turun mengirimkan bantuan bagi warga yang terdampak.

“Ya, air pasang yang naik di pesisir Muaragembong sudah empat hari ke belakang. Hari ini kita akan turun mengirimkan logistik,” katanya.

Dodi mengatakan, pendataan saat ini terus dilakukan oleh tim relawan dari Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan tim di tingkat desa di wilayah Kecamatan Muaragembong dan Tarumajaya.

Dia menuturkan, air pasang laut naik di siang hari dan surut di sore hari. Tinggi air di tiap lokasi yang terkena banjir rob bervariasi antara 20 hingga 50 cm.

“Sejauh ini yang terdampak tiap tahunnya masih lokasi yang sama, yakni pemukiman warga yang berada di pinggir pantai,” ujarnya.

Pihaknya mengimbau warga yang terdampak banjir rob di sejumlah desa di Kecamatan Muaragembong dan Tarumajaya untuk tetap siaga.

“Kondisi kesehatan warga yang terdampak banjir rob menjadi prioritas kami. Selain itu kebutuhan logistik juga,” katanya.

Ia mengatakan, BPBD Kabupaten Bekasi sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan PMI untuk menurunkan tim kesehatan.

“Dinas Sosial dan Baznas juga sudah mulai bergerak untuk menyalurkan bantuan,” imbuhnya. (***)

*Portal Resmi Kabupaten Bekasi, @www.bekasikab.go.id

Kabupaten

Tanpa Batas, BPJS Ketenagakerjaan Merauke Biayai Pengobatan Bagi Cleaning Service Korban Pembacokan

Published

6 days ago

18 November, 2024

goindonesia1

Kunjungan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Merauke Lisawanti Lisuallo kepada pasien di RSUD Merauke (Foto : @suara.merauke.go.id)

Merauke, goindonesia.co – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Merauke memberikan santunan dengan membiayai pengobatan bagi salah satu peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi korban pembacokan belum lama ini.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Merauke, Lisawanti Lisuallo mengatakan, biaya pengobatan yang diberikan kepada korban atas nama Serilus Yamlean ini akan dilakukan tanpa batas artinya hingga korban benar-benar sembuh karena korban sudah tercover dalam dua program BPJS Ketenagakerjaan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Pria malang itu diketahui dibacok di depan SMP Negeri 2 Merauke pada Kamis, 14 November pagi saat dirinya dalam perjalanan menuju ke tempat kerja yakni sebagai petugas kebersihan (cleaning service) di UPBU Bandara Mopah Merauke.

“Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab kami dari BPJS Ketenagakerjaan, untuk biaya pengobatan dan perawatannya ditanggung BPJS Ketenagakerjaan tanpa batas sesuai dengan indikasi medis,” ujar Lisawanti, Senin, (18/11/2024) di Merauke.

Selain itu, peserta akan mendapatkan manfaat lainnya, jika sembuh dalam kondisi cacat fisik atau anatomis maka BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan. Setelah sembuh, korban tidak dimungkinkan untuk kembali bekerja maka akan mendapatkan santunan tidak mampu bekerja selama 12 bulan dengan besaran 100 persen upah, selanjutnya 50 persen upah sampai dinyatakan sembuh dan siap bekerja kembali.

“Ini bukti bahwa BPJS Ketenagakerjaan komit memberikan perlindungan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan yang sudah tercover dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” tandas Lisawanti.

Program BPJS Ketenagakerjaan ini sangat bermanfaat bagi peserta sehingga diharapkan masyarakat Papua Selatan yang bekerja sebagai pekerja informal atau mandiri segera mendaftar sebagai peserta mandiri BPJS Ketenagakerjaan. Iurannya sangat kecil tidak menguras isi kantong yakni hanya Rp 16.800/orang/bulan namun manfaat yang diterima sangat besar.

Petugas BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan sosialisasi agar masyarakat lebih banyak mengetahui dan mengerti akan manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan. (***)

*Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Merauke