Berita

Penuhi Mandat Presiden, BRGM akan Gencarkan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove di Tahun 2022

Published

3 years ago

1 January, 2022

(Foto:Dok.Badan Restorasi Gambut dan Mangrove)

Jakarta, goindonesia.co – Selama tahun 2021, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) telah melakukan berbagai kegiatan guna menjalankan tugas dan fungsi utamanya dalam memulihkan ekosistem gambut dengan target seluas 1,2 juta hektare dan rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare hingga tahun 2024.

“Meskipun dengan beban yang semakin berat, BRGM merasa bangga dan tertantang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan Presiden Jokowi. Alhamdulillah dengan bantuan semua partisipasi, tugas yang diberikan kepada BRGM dan stakeholder bisa diselesaikan dengan baik,” ujar Kepala BRGM Hartono.

“Meski belum sempurna, tapi Presiden dan publik bisa melihat BRGM dan stakeholder serta mitra, cukup signifikan mengurangi frekuensi kebakaran, terutama di lahan gambut,” sambungnya.

Upaya restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove ini, lanjut Hartono, terutama yang sudah terbasahi, terpulihkan dan dilindungi masyarakat juga merupakan upaya Indonesia dalam memenuhi komitmen NDC Indonesia untuk mengurangi emisi karbon. Mengingat kemampuan kedua ekosistem ini dalam menyimpan cadangan karbon dunia.

Capaian BRGM 2021

Dari target yang diberikan pemerintah, BRGM berhasil merestorasi gambut seluas 300.000 hektare di tahun 2021 melalui strategi 3R, yaitu Rewetting (pembangunan 774 unit sekat kanal dan 110 unit sumur bor), Revegetasi seluas 325 hektare dan Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat sebanyak 279 unit.

Restorasi gambut dilakukan di 7 tujuh provinsi prioritas, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua.

Selain pembangunan IPG, tahun 2021 ini BRGM melakukan pemeliharan sebanyak 4.032 unit sumur bor dan 8.059 unit sekat kanal. Juga melakukan perbaikan terhadap 586 sumur bor dan 339 unit sekat kanal yang dibangun pada periode sebelumnya.

Sementara untuk rehabilitasi mangrove BRGM di tahun 2021 mencapai 34.911,72 hektare atau sebesar 105,79%, hasil tersebut melebihi target penanaman tahun ini seluas 33.000 hektare yang dilakukan di 9 provinsi prioritas yaitu Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat.

Rehabilitasi mangrove yang dilakukan BRGM ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi ekologis mangrove, seperti mencegah terjadinya abrasi, pertahanan wilayah pesisir dari tsunami, tempat pemijahan biota laut. Bukan itu saja, program ini juga dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, karena pulihnya ekosistem mangrove dapat dijadikan sentra pariwisata.

Keberhasilan BRGM ini, tutur Hartono, tak lepas dari kerja sama antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, pihak swasta lainnya serta masyarakat. Oleh karena itu, BRGM mendirikan 110 Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) dan 220 Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) yang terintegrasi dengan pembangunan kawasan perdesaan. Di mana DMPG dan DMPM pada tahun 2021 meliputi kegiatan edukasi, sosialisasi dan pelatihan yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Alhamdulillah dengan adanya BRGM ini, Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat yang rentan kebakaran hutan dan lahan mendapatkan bantuan 12 sekat kanal, sekaligus dana hibah tiga sekat kanal yang hingga saat ini masih bermanfaat dan berguna untuk warga desa. Bahkan ada pula yang mendapatkan bantuan R3 atau revitalisasi ekonomi yang juga sangat memberikan manfaat,” ungkap Waluyo, selaku Ketua Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Limbung.

Target BRGM 2022

Setelah melakukan evaluasi dan monitoring, BRGM akan menambah luasan target restorasi gambut pada tahun 2022 sekitar 360.000 hektare. BRGM akan menggunakan pendekatan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang merupakan solusi permanen dalam restorasi dan pengelolaan ekosistem gambut secara sistematis, terpadu, tepat dan teruji.

Selain itu, konsolidasi KHG juga bakal dilakukan untuk memastikan Infrastruktur Pembasahan Gambut (IPG) yang telah terbangun berfungsi efektif dan terintegrasi dengan pembangunan daerah lainnya.

Sementara untuk target luasan rehabilitasi mangrove juga diperkirakan akan bertambah pada tahun 2022, mengingat target rehabilitasi mangrove hingga tahun 2024 adalah 600.000 hektare. (***)

Berita

Panglima TNI Hadiri Rakor Tingkat Menteri Dipimpin Menko PMK

Published

2 hours ago

23 November, 2024

goindonesia1

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rakor Tingkat Menteri di Jakarta (Foto : @tni.mil.id)

Jakarta, goindonesia.co – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rapat Kordinasi (Rakor) Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK RI) Pratikno, bertempat di ruang Rapat Kemenko PMK RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

Pada rapat tersebut membahas tentang kesiapan menghadapi libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru 2024-2025) serta puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada tanggal 24 Desember 2024 dan puncak arus balik 2 Januari 2025. Selain itu dalam rapat juga dibahas bagaimana mengelola dan mengantisipasi terkait adanya beberapa hari yang kejepit pada libur Nataru.

Turut hadir pada rapat tersebut diantaranya Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Dudy Pirwagandhi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo serta perwakilan Menteri dan Lembaga lainnya.(***)

*PUSPEN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia

Berita

Jelang Pilkada 2024, MUI Ingatkan Umat Islam Memilih Pemimpin Hukumnya Wajib

Published

3 hours ago

23 November, 2024

goindonesia1

Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di Indonesia pada 27 November 2024. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan umat Islam bahwa memilih pemimpin hukumnya wajib.

“Memilih pemimpin (nashu al-imam) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan (imamah) dan pemerintahan (imarah) dalam rangka menjaga keberlangsungan agama dan kehidupan bersama,” kata MUI dalam Tausiyah Kebangsaan yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan pada Kamis, 21/11/2024).

Oleh karena itu, MUI menekankan, keterlibatan umat Islam dalam pemilihan kepala daerah hukumnya wajib. Selain itu, MUI juga memberikan himbauan kepada umat Islam dalam keterlibatan tersebut untuk senantiasa berpegang teguh terhadap ketentuan, sebagaimana berikut.

Pertama, pilihan didasarkan atas keimanan, ketaqwaan kepada Allah Subhanu wa Ta’ala, kejujuran, amanah, kompetensi, dan integritas.

Kedua, bebas dari suap (risywah), politik uang (money politik), kecurangan (khida’), korupsi (ghulul), oligarki, dinasti politik, dan hal-hal yang terlarang secara syar’i.

Dalam menggunakan hak pilihnya, MUI menyampaikan, umat Islam wajib menentukan calon pemimpin yang mampu mengemban tugas amar ma’ruf nahi mungkar.

Dengan memilih calon pemimpin yang beriman, bertakwa, jujur, terpercaya, aktif, dan aspiratif, mempunyai kemampuan dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, serta kemaslahatan bangsa.

“Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas, atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat atau ada yang mendekati syarat ideal, adalah haram,” tegasnya. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Berita

Sejalan Visi Presiden, Balai Kemenperin Ciptakan Inovasi Pendukung Industri Hijau

Published

10 hours ago

22 November, 2024

goindonesia1

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Perindustrian berkomitmen mengakselerasi penerapan industri hijau untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, industri perlu memanfaatkan inovasi teknologi dan sumber daya nasional secara optimal, sehingga dapat berkontribusi terhadap tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan.

“Dengan fokus pada sasaran tersebut, diharapkan terciptanya pengembangan ekosistem yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan visi Bapak Presiden, yakni pentingnya mewujudkan swasembada energi sebagai langkah strategis untuk memastikan kedaulatan bangsa dan keberlanjutan pembangunan ekonomi,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/11).

Sejalan upaya itu, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin menandatangani nota kesepahaman dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuan MoU ini guna menjaga sinergi dan objektivitas pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan di sektor industri sehingga mendorong daya saing industri nasional.

“Unit pelayanan teknis (UPT) di lingkungan BSKJI harus senantiasa memberikan kontribusi nyata dalam menguatkan industri hijau dan mengoptimalkan jasa layanan industri serta sumber daya yang telah dimiliki,” ungkap Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi pada kegiatan Knowledge Hub Electricity Connect 2024 di Jakarta.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Industri Hijau BSKJI Kemenperin, Apit Pria Nugraha menyampaikan, pentingnya sektor manufaktur memegang prinsip industri hijau yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas sumber daya, fungsi lingkungan, dan bermanfaat bagi masyarakat. “Implementasi prinsip industri hijau oleh industri mengacu pada Standar Industri Hijau (SIH) yang berlaku dengan perolehan sertifikasi dapat diproses di UPT BSKJI,” tutur Apit.

Menanggapi peluang tersebut, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) Semarang sebagai salah satu UPT BSKJI berkomitmen memperluas akses pasar jasa layanan yang dimiliki sehingga semakin dikenal dan berkontribusi dalam memajukan industri berkelanjutan.

“BBSPJPPI terus mengembangkan inovasi layanan, menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, memastikan standar kualitas layanan tetap terjaga, dan memasuki potensi pasar luas dengan mengikuti beragam aktivitas promosi efektif,” papar Kepala BBSPJPPI, Sidik Herman.

Dalam rangkaian ajang Electricity Connect 2024 yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) pada tanggal 20-22 November 2024, BBSPJPPI turut serta sebagai exhibitor pada booth B-34. BBSPJPPI berkesempatan membuka diri kepada pengunjung dan exhibitor lainnya dengan konsep booth yang berfokus pada layanan utama dan menjadi kebutuhan sektor industri yang bergerak di bidang energi.

Adapun beragam layanan jasa yang ditawarkan BBSPJPPI, antara lain adalah audit Continuous Emission Monitoring System (CEMS), Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Sertifikasi Industri Hijau, Pengujian, Kalibrasi, Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri, Konsultansi, serta penjualan produk Adaptive Monitoring Systems (AiMS).

“Menjadi exhibitor pada berbagai ajang pameran bergengsi seperti Electricity Connect 2024 ini adalah langkah strategis dalam membuka akses potensi pasar jasa layanan yang lebih besar dan diharapkan dapat menjadi platform yang efektif untuk menampilkan keunggulan dan melejitkan kontribusi BBSPJPPI kepada industri,” pungkas Sidik. (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin