Connect with us

Berita

Kementerian PANRB Paparkan Kebijakan Manajemen Talenta di Hadapan Para Pimpinan Instansi Publik Singapura

Published

on

Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik Abdul Hakim (kanan) dalam 31st Senior Management Programme (SMP) Study Visit to The Ministry of State Secretariat of The Republic of Indonesia di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta (Foto : @menpan.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memaparkan kebijakan dan implementasi manajemen talenta yang telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia di hadapan para senior leader dari berbagai instansi publik di Singapura dalam kegiatan 31st Senior Management Programme di Kantor Sekretariat Negara, Rabu (31/07).

Turut hadir dalam kegiatan ini Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Duta Besar Singapura untuk Indonesia Mr. Kwok Fook Seng, dan 39 pimpinan instansi publik dari berbagai instansi pemerintah di Singapura, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Sekretariat Negara.

Dalam kesempatan ini, Kementerian PANRB yang diwakili oleh Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik Abdul Hakim menyambut baik forum yang diselenggarakan, sebagai tukar pengalaman kebijakan dan praktik baik di kedua negara. Hakim sepakat bahwa manajemen talenta yang sangatlah penting untuk mendorong ASN yang professional dan kompeten.

“Pasal 46 dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 menggarisbawahi pentingnya pengembangan talenta dan karier aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah (IP). Pengembangan ini bertujuan untuk menciptakan ASN yang profesional dan kompeten dalam menjalankan tugasnya,” ujar Hakim.

Disampaikan bahwa terdapat beberapa komponen kunci utama dalam manajemen talenta di Indonesia yaitu pengklasifikasian talenta; penetapan talent pool; pengembangan talenta; retensi talenta; dan akuisisi talenta.

Pengklasifikasian talenta dilakukan dengan mengkategorikan ASN berdasarkan predikat kinerja tahunan dan metode lain yang relevan. Setelah pengklasifikasian, akan dilakukan penetapan talent pool bagi para ASN berpredikat unggul. Lalu dilakukan pengembangan talenta dengan berbagai program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan karier untuk meningkatkan kompetensi ASN. “Ke depan, untuk porsi untuk pengembangan talenta melalui experimental learning bagi ASN Indonesia, akan ditingkatkan kuatitas dan kualitasnya,” tutur Hakim.

Kebijakan talenta di Indonesia juga mencakup retensi talenta yaitu menjaga ASN berpotensi tinggi agar tetap dalam sistem pemerintahan. Lalu yang terakhir, selain pengembangan dan retensi, akuisisi talenta juga akan menjadi fokus utama. Ini mencakup upaya untuk menarik talenta-talenta baru yang memiliki kualifikasi tinggi untuk bergabung dan meningkatkan kinerja birokrasi Indonesia.

“Keseluruhan proses manajemen talenta tersebut akan dikelola oleh Komite Talenta dan Sekretariat Komite Talenta, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen talenta dilakukan secara transparan, objektif, dan sesuai dengan prinsip meritokrasi,” kata Hakim

Selain paparan dari Kementerian PANRB, dalam forum ini juga dipaparkan berbagai praktik baik dari transformasi tata kelola pemerintahan yang ada di Singapura terutama dalam aspek digitalisasi pemerintahan.

“Digitalisasi pemerintahan merupakan upaya yang kami lakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Singapura sekaligus memutus silo-silo yang ada antar instansi pemerintah di Singapura,” ujar Director Business Partnerships, Public Service Division Pemerintah Singapura Jackson Koh.

Para peserta 31st Senior Management Programme antusias menggali kebijakan dan praktik baik dari tata kelola manajemen ASN di Indonesia, antara lain bagaimana cara pemerintah Indonesia mengajak talenta muda untuk masuk ke dalam birokrasi, termasuk strategi kebijakan perpindahan ASN ke ke Ibukota Nusantara (IKN) dan bagaimana mengajak anak-anak muda untuk menjadi bagian dari birokrasi dan pemerintahan di IKN. Delegasi Singapura juga mendalami praktik pengisian jabatan pimpinan tinggi dari talenta private sector. Apa tantangan yang dihadapi untuk menciptakan manajemen ASN yang kompatibel dengan private sector.

Forum diskusi yang produktif antar kedua negara ini, diharapkan dapat menjadi wadah pembelajaran bersama antar negara sekaligus menguatkan kerjasama antar negara dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (***)

*HUMAS MENPANRB

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Silaturahim ke MUI, BPH Sebut Penyelenggaraan Haji 2025 Masih di Bawah Kemenag

Published

on

Kepala Badan Penyelenggara Haji , KH Moch Irfan Yusuf (Gus Irfan) (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Badan Penyelenggara Haji (BPH) Indonesia kunjungi Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah resmi dilantik oleh Pesiden Parabowo Subianto pada 22 Oktober 2024 lalu di Istana Negara.

Agenda Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH), KH Moch Irfan Yusuf (Gus Irfan) dan Wakil Kepala Badan penyelenggara Haji, Dr Dahnil Anzar Simanjutak.

“Siang ini kami mendapatkan kesempatan untuk bersilaturahim dengan sesepuh kami yang juga orang tua kami di MUI. Kami mendapatkan banyak masukan dan juga bimbingan dari beliau-beliau, yang insyaallah akan memberikan manfaat untuk pelaksanaan ibadah haji umat muslim di Indonesia yang lebih baik,” ujar Gus Irfan, Rabu (30/10/24).

Dalam kunjungan tersebut Gus Irfan juga menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu payung hukum untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan penyelenggara Haji (BPH).

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa penyelenggaraan haji pada 2025 yang akan mendatang masih dibawah Kementerian Agama.

“Penyelenggaraan haji 2025 Badan penyelenggara Haji (BPH) belum menyelenggarakan. Karena belum ada payung hukumnya,” kata dia.

“Di dalam undang-undang haji disebutkan bahwa penyelenggara haji adalah Kementerian Agama. Jadi, pada 2025 nanti penyelenggaranya masih dari Kementerian Agama, dalam hal ini adalah Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag,” imbuhnya menjelaskan.

Sembari menunggu ketetapan payung terkait tugas dan fungsinya, Gus irfan mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Kemenag dan juga pihak-pihak terkait penyelenggara haji termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan harapan dapat mengemban amanah negara dengan baik ke depannnya.

“Kita akan mengambil hal-hal yang baik dari penyelenggaraan haji sebelumnya yang dilakukan oleh kemenag dan akan berusaha menyempurnakan serta memperbaiki hal-hal yang kita anggap kurang,” tuturnya.

“Evaluasi haji dari tahun ke tahun kita lihat ada banyak peningkatan, tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada juga beberapa kekurangan, dan itulah yang nantinya akan menjadi fokus kami ke depan,” kata dia menambahkan.

Agenda kunjungan silaturahim tersebut dilaksanakan di Aula Buya Hamka Gedung MUI dan dihadiri oleh beberapa pimpinan MUI, di antaranya Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar, Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud, Sekjend MUI Buya Amirsyah Tambunan, Ketua MUI Bidang Fatwa KHAsroru Ni’am Sholeh, dan Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH M Cholil Nafis serta jajaran pimpinan lainnya. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Continue Reading

Berita

Perkuat Etika Digital, Ketua MUI Bidang Infokom Ungkap 4 Pilar Literasi Digital

Published

on

Ketua MUI Bidang Infokom, KH Masduki Baidlowi (Foto : @mui.or.id)

Lampung, goindonesia.co – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) KH Masduki Baidlowi menyampaikan, digital etik sangat penting untuk masyarakat karena menjadi bagian penting dari 4 pilar literasi digital. 

Kiai Masduki mengungkapkan, 4 pilar tersebut yaitu etika digital, kecakapan digital, budaya digital, dan keamanan digital. 

“Empat pilar itu penting dilakukan karena masyarakat Indonesia masih begitu mudah terperangkap simpul berita-berita bohong dan hoax,” kata Kiai Masduki dalam Studium Generale Digital Ethic di Ruang Teater, Gedung Rektorat, UIN Raden Intan Lampung, Selasa (29/10/2024). 

Kiai Masduki menerangkan, hal itu dipengaruhi oleh sistem algoritma yang seringkali memberikan informasi yang sepihak, karena tidak ada pembandingnya. 

Lebih lanjut, jelasnya, informasi tersebut sangat rasional untuk dipercaya sehingga, menjadi kepercayaan. Hal inilah yang membuat adanya istilah bias informasi. 

“Kemudian menciptakan kepercayaan yang bohong. Kebohongan yang berulang akan dipercaya, itulah post truth. Kebenaran bukan karena fakta-fakta, hal-hal semestinya dipercaya, tapi diciptakan berdasarkan citra, berdasarkan keyakinan dan itu sekarang merajalela,” ungkapnya. 

Menurutnya, hal itu menjadi salah satu penyakit yang berbahaya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Komisi Infokom MUI melakukan langkah-langkah penting untuk literasi digital. 

“Baik bagaimana cara media sosial yang etik, produktif, dan bisa membangun kebersamaan dan kolaboratif untuk dakwah dan lainnya,” tutupnya. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Continue Reading

Berita

Mahasiswi UHN Sugriwa Jadi Delegasi English Camp Kedubes AS

Published

on

Kadek Yukiana Dewi, Mahasiswi UHN I Gede Sugriwa, Bali (Foto : @kemenag.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Prestasi membanggakan berhasil ditorehkan Kadek Yukiana Dewi, mahasiswi Universitas Hindu Negeri (UHN) I Gusti Bagus Sugriwa, Bali.

Mahasiswi jurusan bahasa inggris ini berhasil terpilih menjadi salah satu delegasi dalam English Camp yang diselenggarakan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Kegiatan yang akan digelar di Bandung, mulai 4-16 November 2024 ini akan diikuti 55 peserta dari Indonesia dan Timor Leste.

“Saya bersyukur dapat terpilih menjadi peserta dalam kegiatan ini,” ungkap Kadek melalui pesan singkat, Rabu (30/10/2024).

“Saya berharap, kegiatan ini juga dapat meningkatkan kemampuan saya, terutama dalam mengajar Bahasa Inggris,” sambungnya.

Kadek menjelaskan English Camp merupakan kegiatan yang didesain Kedubes AS bagi mahasiswa Jurusan Bahasa Inggris tingkat akhir. Kegiatan bertajuk Camp EPIC (Empower, Prepared, Inspired, and Connected) ini sekaligus pelatihan guru pra-jabatan gratis yang disponsori sepenuhnya oleh Regional English Language Office (RELO), Kedutaan Besar AS di Jakarta.

“Jadi targetnya tentu memperdalam ilmu mengajar, menambah kemahiran berbahasa, dan memahami teknik mengajar terbarukan dengan konteks global,” tutur Kadek.

Sebelumnya, ia juga mengikuti tahapan seleksi penilaian portofolio. “Saya mengirimkan portofolio, termasuk di dalamnnya membuat essay serta surat rekomendasi dari Ketua Jurusan. Mohon doanya, agar bisa mengikuti program ini dengan lancar,” pinta Kadek. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Trending