Connect with us

Berita Provinsi

12 Kabupaten dan Kota Se Riau Telah Capai Predikat UHC

Published

on

Acara penyerahan penghargaan UHC kepada Kabupaten Rohil dan Rohul di Pekanbaru (Foto : @mediacenter.riau.go.id)

Pekanbaru, goindonesia.co – 12 kabupaten dan kota se-Provinsi Riau telah mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC). Hal ini membuktikan komitmen Provinsi Riau dalam mendukung implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penjabat (Pj) Sekda, Indra sampaikan, di mana terhitung sejak 1 Juli 2024, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dengan persentase UHC 98,50 persen dan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dengan persentase UHC 97,42 persen telah meraih predikat UHC. 

Maka dari itu, sebut Pj Sekda, 12  kabupaten dan kota se-Provinsi Riau Pada 2024 telah mencapai Predikat Universal Health Coverage (UHC). 

“Saya mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Rohil dan Pemkab Rohul atas pencapaian Universal Health Coverage (UHC). Artinya saat ini 12 kabupaten dan kota se-Riau telah berpredikat UHC,” ucapnya saat menyerahkan penghargaan UHC kepada Kabupaten Rohil dan Rohul di Pekanbaru, (31/7/2024).

Terwujudnya predikat UHC di Kabupaten Rohil dan Rohul ini berdampak kepada angka UHC Provinsi Riau yang berhasil mencapai 98,9 persen.

“Maka dari itu, kita berikan apresiasi yang sebesarnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau beserta seluruh jajaran yang telah bersama-sama berupaya bagaimana seluruh kabupaten dan kota se-Riau dapat tercover melalui UHC,” kata Pj Sekda.

Lebih lanjut, Pj Sekda mengingatkan bahwa masih terdapat 75.691 jiwa penduduk di Provinsi Riau yang belum memiliki jaminan kesehatan. Maka, ia mendorong stakeholder terkait untuk terus membuktikan komitmen Provinsi Riau dalam mendukung implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Kami sangat berharap dan menghimbau kepada Pimpinan Daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar terus melakukan upaya-upaya dalam rangka memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat,” katanya.

“Sehingga tidak ada lagi masyarakat di Provinsi Riau yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan mengalami kendala dalam mengakses pelayanan kesehatan, serta tetap melakukan langkah-langkah penting demi keberlangsungan UHC di Provinsi Riau ditahun-tahun selanjutnya,” tutupnya. (***)

*(BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK, Mediacenter Riau)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita Provinsi

Pj Bahtiar Hadiri Seminar Harhubnas Sulbar 2024, Dorong Peningkatan Transportasi

Published

on

Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin saat menghadiri seminar Harhubnas 2024 dengan tema, Transportasi Sulbar Maju Menuju Nusantara Baru, Sulbar Tumbuh Bersama IKN dan Sulbar Menyanggah IKN Melalui Ekonomi Hijau dan Biru (Foto : @berita.sulbarprov.go.id)

Mamuju, goindonesia.co – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Bahtiar Baharuddin bakal mendorong pembangunan pelabuhan kontainer di provinsi ke 33 ini. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar untuk tumbuh bersama Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal itu disampaikan langsung Bahtiar Baharuddin, saat menghadiri seminar Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2024 dengan tema, transportasi Sulbar maju menuju Nusantara baru, Sulbar tumbuh bersama IKN dan Sulbar menyanggah IKN melalui ekonomi hijau dan biru, Kamis, 19 September 2024.

Bahtiar Baharuddin mengungkapkan, masalah perhubungan menjadi bagian dari tantangan yang harus segera diselesaikan Pemprov Sulbar dalam menghadapi permintaan dari IKN, khususnya transportasi laut dan udara.

“Jadi, kalau mau membangun koneksi daerah ini adalah membangun dari udara dan laut. Misalnya, kita sudah produksi hasil bumi yang banyak, keluar dari daerah harus pakai transportasi. Nah, disamping itu harus ada pelabuhan. Pelabuhannya gimana, pelabuhannya harus representatif untuk kapal-kapal. Dan sampai saat ini, kita belum ada pelabuhan kontainer,” kata Bahtiar Baharuddin.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu juga mengungkapkan, kapal kontainer ada dua macam, yakni kontainer untuk hasil bumi yang kering dan hasil bumi yang basah. Menurutnya, infrastruktur bukan hanya kapal, tapi pelabuhan yang representatif.

“Jadi, saya mendorong betul ada bantuan dan perhatian dari pemerintah pusat, supaya bangun pelabuhan kontainer di Sulbar. Selama pelabuhan kontainer nggak diselesaikan, maka diskusi kita tentang ekosistem laut masih bermasalah. Arus barang dari dan kembali ke Sulbar itu bermasalah. Kita harus bawah jauh lagi ke Makassar, jauh sekali,” ungkapnya.

Sementara untuk transportasi udara, Bahtiar Baharuddin menjelaskan, Pemprov Sulbar harus membuka akses ke seluruh daerah dengan mendahulukan yang paling prioritas. Misalnya, kata dia, ke Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

“Nah, kalau udara, kita harus membuka akses semua daerah, tetapi mana yang prioritas. Makassar sudah, balik papan sudah, sekarang yang prioritas adalah Surabaya Jawa Timur. Karena hampir seluruh ekonomi Indonesia timur, semua ujungnya Jawa Timur. Nah, kalau kita bisa membangun jalur laut langsung ke Surabaya, itu keren sekali,” tutur Bahtiar Baharuddin. (***)

*Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Continue Reading

Berita Provinsi

Kebijakan Pemprov Kalteng Memajukan Pendidikan: Program Beasiswa, Bantuan Guru dan Fasilitas Belajar Siswa

Published

on

Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran saat meluncurkan berbagai program bantuan yang signifikan untuk mendukung pendidikan di wilayah Kalteng (Foto : @mmc.kalteng.go.id)

Palangka Raya, goindonesia.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Prov. Kalteng telah meluncurkan berbagai program bantuan yang signifikan untuk mendukung pendidikan di wilayah tersebut. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan bagi mahasiswa, guru, serta siswa di provinsi ini.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemprov Kalteng melalui Disdik memberikan bantuan kepada guru-guru, yaitu perhatian khusus melalui program “5000 Rumah Guru Berkah.” Dalam program ini Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran membantu pembayaran uang muka (DP) rumah guru sebesar 10 jt rupiah sehingga DP 0%. Cicilan dimulai di bulan ke 3 dan tanpa biaya administrasi apapun. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan memberikan kepastian tempat tinggal bagi mereka.

Peningkatan gaji bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) juga merupakan bagian dari kebijakan terbaru Disdik Kalteng. Kenaikan gaji ini bertujuan untuk memberikan apresiasi dan insentif yang layak bagi tenaga pendidik yang selama ini telah berkontribusi pada dunia pendidikan. Gaji GTT dan PTT naik signifikan. GTT semula Rp. 1.500.000,00 naik menjadi Rp. 2.450.000,00. dan untuk PTT dari Rp. 750.000,00 naik menjadi Rp. 1.750.000,00.

Tak hanya guru-guru, siswa juga mendapatkan bantuan atau kemudahan, Disdik Kalteng telah menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung pendidikan mereka. Mulai dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang gratis bagi calon siswa SMA, hingga Asesmen Minat dan Bakat (AMB) gratis untuk 20 ribu siswa kelas X. Ini bertujuan untuk memfasilitasi penentuan jalur pendidikan yang tepat bagi setiap siswa.

Sedangkan bagi siswa kelas XII, Disdik Kalteng menyediakan try out UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) gratis untuk 30.700 siswa, sebagai persiapan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa siswa siap menghadapi ujian yang akan menentukan masa depan akademis mereka.

Selain itu, bagi siswa kelas XII, Disdik Kalteng menyediakan kuota sebanyak 10.000 kuliah gratis untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Program ini dirancang untuk meringankan beban biaya kuliah dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Siswa SMK juga tidak terlewatkan dari program bantuan ini. Disdik Kalteng memberikan sertifikasi melalui Sertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi siswa SMK sehingga mereka lebih siap memasuki dunia kerja.

Tak hanya itu, kalangan mahasiswa juga tidak luput dari perhatian Pemprov Kalteng, seperti Tabungan Beasiswa (TABE) BERKAH dengan nilai Rp 7,5 juta per mahasiswa per tahun. Program ini diperuntukkan bagi lebih dari 13 ribu mahasiswa, memberikan mereka dukungan finansial yang diperlukan untuk melanjutkan studi mereka tanpa beban biaya yang berat.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo menyampaikan, “Program-program ini adalah bagian dari komitmen Pak Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran dan Wagub Kalteng H. Edy Pratowo untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah. Kami percaya bahwa dengan dukungan yang tepat, kita dapat menciptakan generasi muda yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan”, ujar Reza Prabowo di ruang kerjanya, Kamis (19/9/2024).

Muhammad Reza Prabowo juga menambahkan bahwa, “Kami berusaha untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik dan mendukung tenaga pendidik serta siswa dengan berbagai bantuan yang sesuai. Dengan langkah ini, kami berharap dapat mendorong kemajuan pendidikan di wilayah ini secara signifikan,” tambahnya.

Reza Prabowo juga menyebutkan bahwa Disdik Kalteng saat ini juga melakukan pemerataan digitalisasi pembelajaran secara bertahap dengan penyediaan 1.238 papan tulis interaktif dan 156 TV interaktif sehingga pembelajaran dapat lebih optimal, tidak lagi menggunakan papan tulis kapur atau spidol.

Inisiatif-inisiatif yang diluncurkan oleh Disdik Kalteng menunjukkan komitmen dan dedikasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta kesejahteraan pendidik dan siswa. Program-program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik di Kalimantan Tengah.

Dalam setiap kesempatan Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran menyampaikan komitmen seriusnya dalam peningkatan SDM unggul melalui sektor pendidikan.

“Pendidikan adalah investasi untuk masa depan bangsa, melalui pendidikan kita akan mampu melahirkan generasi unggul yang mampu menjawab tantangan era global yang sangat kompetitif”, ucap Sugianto Sabran.(***)

*MULTIMEDIA CENTER PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Continue Reading

Berita Provinsi

Pj Gubernur Launching Penggunaan Kartu Elektronik Untuk Transaksi Pemerintahan

Published

on

Acara High Level Meeting Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan launching penggunaan KKPD Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar di Ballroom Hotel Maleo Mamuju (Foto : @berita.sulbarprov.go.id)

Mamuju, goindonesia.co – Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Barat dan launching penggunaan KKPD Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar di Ballroom Hotel Maleo Mamuju, Kamis 19 September 2024.

Acara ini turut dihadiri Bupati Mamuju, Bupati Pasangkayu, Pj Bupati Mamasa, perwakilan Pemkab, Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Kepala BI Sulbar dan lembaga vertikal lainnya.

Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo mengatakan kegiatan ini dimaksudkan menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antara seluruh anggota TP2DD serta mengevaluasi kinerja TP2DD.

“Ada juga menyusun strategi dan rencana tindakan untuk percepatan digitalisasi daerah dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerinah Daerah di Sulbar,” kata Masriadi.

Ia menambahkan kegiatan ini juga mendorong inovasi dan optimalisasi Pajak daerah dan retribusi Daerah (PDRD) serta belanja daerah.

“Semoga terbangun sinergitas pemungutan Opsen Pajak antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Termasuk kerjasama pemungutan pajak dan pemanfaatan data,” harapnya.

Sedangkan, Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin mengungkapkan kegiatan ini sangat inovatif dengan meluncurkan Ospen pajak.

“Jadi ini sebuah inovasi yang bagus, dimana memperkuat transaksi non tunai. Ini sangat penting karena akan meningkat akuntabilitas dan mengurangi praktek ilegal dalam hal transaksi keuangan,” ungkap Bahtiar.

Pemerintah pusat sendiri sudah lama dilakukan ini, semua kementerian memakai kartu elektronik dalam bertransaksi.

“Saya sebagai Pj Gubernur respect dan hormat inovasi yang dilakukan BPKPD, mau tidak mau kita sudah harus masuk dunia digital. Berkat dukungan BI Sulbar dan Bank Sulselbar bisa terlaksana inovasinya, mari kita semua sama-sama mengembangkan ini,” tandasnya.

Pada akhir acara penandatanganan pakta integritas antara Pemprov dan seluruh Pemkab dilakukan.

Termasuk, diberikan penghargaan kepada masing-masing kabupaten yang ikut serta mensupport program tersebut.(***)

*Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Continue Reading

Trending