Berita

Beredar 4 Bakal Calon PBNU di Muktamar ke-34 NU di Lampung, Berikut Profilnya

Published

3 years ago

22 December, 2021

Photo : Istimewa

Jakarta, goindonesia.co – Empat bakal calon ketua umum PBNU beredar jelang pelaksanaan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang akan berlangsung mulai 22-23 Desember 2021 di Lampung. Keempatnya adalah KH Prof Dr KH Said Aqil Siradj, KH Dr As’ad Said Ali, KH Yahya Cholil Staquf, dan KH Marzuki Mustamar.

Pemilihan ketua umum PBNU sendiri dijadwalkan digelar pada Kamis (23/12/2021) malam.
Namun dari empat bakal calon tersebut, ada dua nama yang memiliki dukungan kuat untuk menjadi ketum PBNU. Keduanya yakni KH Yahya Cholil Staquf dan KH Prof Dr KH Said Aqil Siradj.

KH Said Aqil Siroj saat ini masih menjabat Ketum PBNU. Sementara KH Yahya Cholil Staquf adalah Katib Aam PBNU. Tentunya menarik untuk dinantikan siapa yang akan terpilih menjadi ketum PBNU.

KH Said Aqil Siradj

Pria kelahiran Cirebon, 3 Juli 1953 ini merupakan Ketua Umum PBNU dua periode dari 2010 hingga 2021. Tercatat, Kiai Said pernah menimba ilmu di sejumlah pondok pesantren, seperti Hidayatul Mubtadi’en Lirboyo dan Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta.

Selepas dari pesantren, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas King Abdul Aziz Arab Saudi di bidang Ushuluddin pada 1980-1982. Kemudian, ia melanjutkan studi masternya di Universitas Ummul al-Qura, Mekkah jurusan Perbandingan agama pada 1982-1987. Masih di jurusan dan universitas yang sama, Saiq meraih gelar doktoral pada 1987-1994.

Setelah Gus Dur terpilih sebagai presiden pada tahun 1999, Kiai Saiq menjadi anggota MPR Fraksi Utusan Golongan dari NU hingga 2004, menggantikan posisi Gus Dur. Selain itu, Kiai Saiq juga menjadi dosen Pascasarjana di UIN Jakarta, dosen pascasarjana di Unisma Malang dan dosen pascasarjana kajian timur tengah Universitas Indonesia Jakarta.

Ia mulai bergabung di kepengurusan PBNU pada 1994 di bawah Ketua Umum Gus Dur sebagai wakil katib ‘am.

KH Yahya Cholil Staquf

Pria yang akrab disapa Gus Yahya ini merupakan kelahiran Rembang, 16 Februari 1966.
Ia saat ini menjabat sebagai Katiba Aam PBNU. Gus Yahya merupakan kakak dari Menteri Agama saat ini, Yaqut Cholil Quomas.

Di era Presiden Gus Dur, Gus Yahya dipercaya menjadi juru bicara. Pada 2018, ia juga diangkat menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) oleh Presiden Joko Widodo.
Dalam pencalonan Ketua Umum PBNU tahun ini, Gus Yahya mendapat dukungan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur. Bahkan, sebanyak 42 pengurus cabang NU di Jawa Timur solid mendukung Gus Yahya.

KH Dr As’ad Said Ali

Kiai As’ad pernah menjabat sebagai Wakil Ketua PBNU periode 2010-2015 dan Wakil Ketua Badan Intelijen Negara (BIN) 2000-2011. Di NU, Kiai As’ad banyak melakukan kaderisasi di level bawah dengan mendirikan Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PKPNU).
Alumni PKPNU tercatat sudah banyak tersebar di seluruh penjuru negeri.

KH Marzuki Mustamar

Pria kelahiran Blitar, 22 September 1966 ini menjadi nama terakhir yang muncul sebagai bakal calon Ketua Umum PBNU. Melansir laman resmi PWNU Jatim, Kiai Marzuki pernah pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Bahasa Arab Universitas Islam Malang. Ia juga pernah menjadi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Malang. Selain menjadi dosen di UIN Malang, Kiai Marzuki saat ini menjabat sebagai Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur. Meski masuk dalam bakal calon Ketum PBNU, Kiai Marzuki dan PWNU Jawa Timur telah memberikan dukungannya kepada Gus Yahya.

Proses pemilihan
Hanief menuturkan, proses pemilihan Ketua Umum akan diawali dengan penetapan dua tata terbi, yaitu tata tertib muktamar dan tata tertib pemilihan ketua umum tanfidziyah, serta tata tertib pemilihan ketua umum.

“Bila tatib ini sudah ketuk palu dan berlaku, maka muktamirin diminta melakukan Pemilihan tahap awal (penjaringan),” kata dia kepada Kompas.com, Senin (20/12/2021).

“Setelah penjaringan dilakukan, kandidat diperkenalkan kepada muktamirin. Lalu kandidat (bakal calon) ditetapkan oleh pimpinan sidang menjadi calon,” sambungnya.

Ia menuturkan, proses pemilihan calon ketua umum akan dilakukan pada Kamis (23/12/2021) malam jika tidak ada perubahan

Berita

Panglima TNI Hadiri Rakor Tingkat Menteri Dipimpin Menko PMK

Published

4 hours ago

23 November, 2024

goindonesia1

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rakor Tingkat Menteri di Jakarta (Foto : @tni.mil.id)

Jakarta, goindonesia.co – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rapat Kordinasi (Rakor) Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK RI) Pratikno, bertempat di ruang Rapat Kemenko PMK RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

Pada rapat tersebut membahas tentang kesiapan menghadapi libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru 2024-2025) serta puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada tanggal 24 Desember 2024 dan puncak arus balik 2 Januari 2025. Selain itu dalam rapat juga dibahas bagaimana mengelola dan mengantisipasi terkait adanya beberapa hari yang kejepit pada libur Nataru.

Turut hadir pada rapat tersebut diantaranya Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Dudy Pirwagandhi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo serta perwakilan Menteri dan Lembaga lainnya.(***)

*PUSPEN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia

Berita

Jelang Pilkada 2024, MUI Ingatkan Umat Islam Memilih Pemimpin Hukumnya Wajib

Published

6 hours ago

23 November, 2024

goindonesia1

Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di Indonesia pada 27 November 2024. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan umat Islam bahwa memilih pemimpin hukumnya wajib.

“Memilih pemimpin (nashu al-imam) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan (imamah) dan pemerintahan (imarah) dalam rangka menjaga keberlangsungan agama dan kehidupan bersama,” kata MUI dalam Tausiyah Kebangsaan yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan pada Kamis, 21/11/2024).

Oleh karena itu, MUI menekankan, keterlibatan umat Islam dalam pemilihan kepala daerah hukumnya wajib. Selain itu, MUI juga memberikan himbauan kepada umat Islam dalam keterlibatan tersebut untuk senantiasa berpegang teguh terhadap ketentuan, sebagaimana berikut.

Pertama, pilihan didasarkan atas keimanan, ketaqwaan kepada Allah Subhanu wa Ta’ala, kejujuran, amanah, kompetensi, dan integritas.

Kedua, bebas dari suap (risywah), politik uang (money politik), kecurangan (khida’), korupsi (ghulul), oligarki, dinasti politik, dan hal-hal yang terlarang secara syar’i.

Dalam menggunakan hak pilihnya, MUI menyampaikan, umat Islam wajib menentukan calon pemimpin yang mampu mengemban tugas amar ma’ruf nahi mungkar.

Dengan memilih calon pemimpin yang beriman, bertakwa, jujur, terpercaya, aktif, dan aspiratif, mempunyai kemampuan dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, serta kemaslahatan bangsa.

“Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas, atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat atau ada yang mendekati syarat ideal, adalah haram,” tegasnya. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Berita

Sejalan Visi Presiden, Balai Kemenperin Ciptakan Inovasi Pendukung Industri Hijau

Published

13 hours ago

22 November, 2024

goindonesia1

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Perindustrian berkomitmen mengakselerasi penerapan industri hijau untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, industri perlu memanfaatkan inovasi teknologi dan sumber daya nasional secara optimal, sehingga dapat berkontribusi terhadap tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan.

“Dengan fokus pada sasaran tersebut, diharapkan terciptanya pengembangan ekosistem yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan visi Bapak Presiden, yakni pentingnya mewujudkan swasembada energi sebagai langkah strategis untuk memastikan kedaulatan bangsa dan keberlanjutan pembangunan ekonomi,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/11).

Sejalan upaya itu, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin menandatangani nota kesepahaman dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuan MoU ini guna menjaga sinergi dan objektivitas pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan di sektor industri sehingga mendorong daya saing industri nasional.

“Unit pelayanan teknis (UPT) di lingkungan BSKJI harus senantiasa memberikan kontribusi nyata dalam menguatkan industri hijau dan mengoptimalkan jasa layanan industri serta sumber daya yang telah dimiliki,” ungkap Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi pada kegiatan Knowledge Hub Electricity Connect 2024 di Jakarta.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Industri Hijau BSKJI Kemenperin, Apit Pria Nugraha menyampaikan, pentingnya sektor manufaktur memegang prinsip industri hijau yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas sumber daya, fungsi lingkungan, dan bermanfaat bagi masyarakat. “Implementasi prinsip industri hijau oleh industri mengacu pada Standar Industri Hijau (SIH) yang berlaku dengan perolehan sertifikasi dapat diproses di UPT BSKJI,” tutur Apit.

Menanggapi peluang tersebut, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) Semarang sebagai salah satu UPT BSKJI berkomitmen memperluas akses pasar jasa layanan yang dimiliki sehingga semakin dikenal dan berkontribusi dalam memajukan industri berkelanjutan.

“BBSPJPPI terus mengembangkan inovasi layanan, menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, memastikan standar kualitas layanan tetap terjaga, dan memasuki potensi pasar luas dengan mengikuti beragam aktivitas promosi efektif,” papar Kepala BBSPJPPI, Sidik Herman.

Dalam rangkaian ajang Electricity Connect 2024 yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) pada tanggal 20-22 November 2024, BBSPJPPI turut serta sebagai exhibitor pada booth B-34. BBSPJPPI berkesempatan membuka diri kepada pengunjung dan exhibitor lainnya dengan konsep booth yang berfokus pada layanan utama dan menjadi kebutuhan sektor industri yang bergerak di bidang energi.

Adapun beragam layanan jasa yang ditawarkan BBSPJPPI, antara lain adalah audit Continuous Emission Monitoring System (CEMS), Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Sertifikasi Industri Hijau, Pengujian, Kalibrasi, Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri, Konsultansi, serta penjualan produk Adaptive Monitoring Systems (AiMS).

“Menjadi exhibitor pada berbagai ajang pameran bergengsi seperti Electricity Connect 2024 ini adalah langkah strategis dalam membuka akses potensi pasar jasa layanan yang lebih besar dan diharapkan dapat menjadi platform yang efektif untuk menampilkan keunggulan dan melejitkan kontribusi BBSPJPPI kepada industri,” pungkas Sidik. (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin