Rakernas KONI Tahun 2024 (Foto : @koni.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun 2024 resmi dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo pada 3 Juli 2024 di Hotel Pullman Podomoro City, Jakarta. Pemukulan gong menjadi simbol telah resmi dibukanya Rakernas bertema “Dengan Semangat Bersatu Kita Juara, Sukseskan PON XXI/2024 Aceh-Sumut”.

Hari ini merupakan Rakernas pertama pada periode kedua kepemimpinan Ketum KONI Pusat Letjen TNI Purn Marciano Norman.

“Pada Rakernas kali ini, kami berharap penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut Tahun 2024 menjadi fokus bersama antara pemerintah, KONI dan juga seluruh cabang olahraga. Dua minggu lalu saya bersama dengan Pak Marciano hadir dalam Rapat Terbatas memberikan jaminan kepada Bapak Presiden bahwa PON XXI Aceh-Sumut Tahun 2024 tetap berjalan sesuai waktu dan juga sukses penyelenggaraan,” jelas Menpora RI pasca membuka resmi Rakernas KONI 2024.

PON XXI Aceh-Sumut Tahun 2024 merupakan PON pertama di dua Provinsi sejak PON I/1948 di Kota Surakarta, dan menjadi PON pertama yang diikuti oleh Provinsi terbanyak yakni 38 Provinsi termasuk Daerah Otonom Baru (DOB) dan juga ditambah kehadiran Ibu Kota Negara (IKN). Multievent nasional terbesar ini juga menjadi momentum bersatunya Bangsa Indonesia pasca rangkaian pemilu dengan mengusung semangat ‘Bersatu Kita Juara’.

Makna penting PON XXI juga sebagai pesta akbar perpisahan masyarakat olahraga prestasi dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin yang akan mengakhiri masa baktinya beberapa hari setelah PON XXI selesai.

Dalam upaya mengawasi persiapan PON XXI, Menpora sampaikan adanya Satgas Pengawalan Penyelenggaraan PON XXI yang dipimpin dirinya dan Ketua Harian dijabat oleh Deputi 3 Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Komjen Pol. Purn. Drs.Rudy Sufahriadi. Ada juga Satgas Tata Kelola, yang dipimpin Jaksa Agung RI Prof.Dr.H.Sanitiar Burhanuddin.

Pada pelaksanaannya nanti, Menpora berpesan agar Field of Play tidak boleh ada kesalahan. Di samping itu, Dito juga tegaskan agar memberikan perhatian terhadap medis. “Tenaga medis di setiap venue harus dipersiapkan dengan matang agar reaksi cepat/ tindakan cepat jika ada kondisi yang tidak kita inginkan,” pesannya.

Menpora juga sampaikan arahan agar pembinaan atlet usia dini semakin diberikan atensi. “Tadi saya sudah sampaikan beberapa poin krusial dimana pada Rakernas ini kita harap, pertama KONI mendorong agar federasi nasional olahraga fokus pembinaan usia dini dimana nantinya bisa kolaborasi menggunakan Cibubur Youth Elite Sport Center yang tahun ini siap digunakan,” tambah Menpora. Rencananya, fasilitas olahraga tersebut rampung pada Oktober mendatang.

Menanggapi arahan Menpora RI, Ketum KONI Pusat menjelaskan bahwa pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut Tahun 2024 harus dipersiapkan dengan maksimal.

“Dari penekanan Menpora tadi, kami ingin menekankan dengan pimpinan cabang olahraga, dengan KONI Provinsi yang mengirimkan atletnya ke Aceh dan Sumatera Utara serta Panitia Besar (PB.) PON XXI Aceh dan Sumatera Utara agar pada 8 September hingga 20 September 2024 dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” Tegas Ketum KONI Pusat.

“Kami berharap PON XXI yang pertama ini lebih baik dari PON-PON sebelumnya dan akan terjadi pemecahan rekor-rekor internasioal, yang mana ini adalah atlet-atlet yang disiapkan ke depan untuk mewakili Indonesia pada single/multi event internasional.,” pesan Marciano.

Kepada media, Ketum KONI Pusat juga mengajak untuk turut sukseskan PON XXI, tidak hanya dengan publikasi namun juga memberikan kritik agar pelaksanaan PON XXI tercapai sukses, baik penyelenggaraan, prestasi, administrasi, dan perekonomian.

PON XXI Aceh-Sumut Tahun 2024 mempertandingkan 33 cabang olahraga di Aceh. Total 43 disiplin, 515 nomor pertandingan dihelat pada venuenya tersebar di 10 kabupaten/kota. Nantinya sekitar 6854 atlet akan berlaga di Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Tenggara.

Sedangkan di Sumut mempertandingkan 34 cabang olahraga, dengan 46 disiplin, 527 nomor pertandingan di 37 venue di 10 kabupaten/kota. Sekitar 6281 atlet, 3142 ofisial dan 5600 panitia pelaksana yang tersebar di Kota Binjai, Kota Medan, Kab. Langkat, Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai, Kota Pematang Siantar, Kab. Toba, Kab. Simalungun, Kab. Karo, Kab. Samosir. (***)

*KONI

Server (Foto : REUTERS/Heinz-Peter Bade, @www.cnbcindonesia.com)

Jakarta, goindonesia.co – Pemulihan layanan pemerintah akibat serangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara di Surabaya membutuhkan waktu berhari-hari karena sebagian besar data tidak di-backup. Kementerian Komunikasi dan Informatika membeberkan alasan hanya sekitar 2 persen data di PDN Surabaya yang punya backup.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi memaparkan bahwa Kominfo bekerja sama dengan Telkom dan Lintasarta sebagai pengelola Pusat Data Nasional (PDN) sudah menyediakan infrastruktur backup data yang memadai.

Namun, hanya sebagian kecil dari kementerian dan lembaga sebagai pemilik data di PDN Sementara yang memanfaatkan kapasitas backup tersebut.

Dalam sistem PDN Sementara, tersedia 1.630 virtual machine (fasilitas penyimpan data) yaitu 28,5% dari 5.709 virtual machine yang saat ini digunakan untuk menyimpan data.

“Jumlah virtual machine kami ada 1.630, itu 28,5% dari 5.709. Kenapa hanya sedikit yang melakukan backup pada fasilitas PDNS. Fasilitas backup ini ada di PDNS 1 dan 2,” ia menjelaskan.

Dia memaparkan bahwa peran Kominfo terbatas hanya sebagai pengelola yang tidak berhak mengakses data yang ada di PDN. Oleh karena itu, hanya kementerian dan lembaga pemilik data yang bisa melakukan backup.

Pihaknya tidak menyalahkan kementerian/lembaga pemilik data karena regulasi yang berlaku masih belum mewajibkan backup data di PDN. Oleh karena itu, Kominfo segera mengubah aturan sehingga semua data di PDN harus ada cadangannya.

“Ke depan kami akan buat wajib, karena ini penting,” kata Budi Arie.

Menkominfo kemudian memaparkan penyebab tidak semua kementerian/lembaga melakukan backup data serta alasan regulasi sebelumnya belum mewajibkan backup data.

“Kenapa enggak punya backup, persoalan terkait keterbatasan anggaran dan kesulitan menjelaskan ke keuangan dan auditor,” ia menjelaskan.

Dia mengatakan bahwa banyak entitas kementerian/lembaga yang tidak memiliki anggaran untuk menggunakan infrastruktur backup. 

“Anggaran backup data harus di-cover. [Auditor bertanya] kenapa ada dua, satu saja. Yakinkan ke auditor di masa depan keamanan data dianggap penting kita harus bantu dorong,” kata Budi Arie.

Dirjen Aptika Kominfo Semuel A. Pangerapan menjelaskan bahwa peran Kominfo dalam pengelolaan PDN telah dibatasi oleh Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.  

Dalam aturan tersebut, prosesor data tidak boleh mengakses data yang disimpan di infrastruktur miliknya. Data hanya bisa diakses oleh penyewa fasilitas yang statusnya adalah pengendali data.

“Kami ini processor, ada kontraknya. Pengguna wajib melakukan, ini bicara dalam tatanan backup,” kata Semmy. “[Untuk] keamanan, tidak terlindunginya [PDN] tanggung jawab kami.

Kronologi Serangan Ke Pusat Data Nasional

Dalam rapat yang sama, Badan Siber dan Sandi Negara memaparkan hasil sementara forensik digital atas kronologi peristiwa serangan siber di Pusat Dana Nasional Siber 2 di Surabaya.

Kepala BSSN Hinsa Siburian memaparkan kronologi serangan siber ransomware selama 25-26 Juni 2024 yang membuat data PDNS 2 terkunci.

Hasil forensik digital menyatakan tahap pertama serangan terjadi pada 18 Juni 2024 pada pukul 03.21 WIB hingga 19 Juni 2024 pada pukul 22.18 WIB. Sebuah alamat IP berupa perangkat yang ada di PDNS 2 melakukan serangan dan menambahkan pengguna baru.

Kemudian pada 20 Juni 2024 pada pukul 00.54 WIB, Directory Backup dinonaktifkan oleh pengguna baru yang berada di PDNS 2.

Ransomware kemudian dieksekusi pada 20 Juni 2024 pada pukul 00.57 WIB pada perangkat backup yang berada di PDNS 2. (***)

*CNBC Indonesia, A Transmedia Company, @www.cnbcindonesia.com

Ilustrasi. Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengungkap pemegang password PDNS yang diduga sebagai celah serangan ransomware. (Foto: AFP PHOTO / DAMIEN MEYER, @www.cnnindonesia.com)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengungkap pemegang password Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya yang diduga sebagai celah serangan ransomware. Benarkah demikian?
Hadi, dalam konferensi pers usai rapat koordinasi dengan kementerian terkait pada Senin (1/7), mengatakan bahwa dari hasil forensik digital ada penggunaan kata sandi atau password yang terdeteksi dari salah satu user di PDNS 2 yang berada di Surabaya.

“Dari hasil forensik pun kami sudah bisa mengetahui bahwa siapa user yang selalu menggunakan password-nya dan akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius ini,” kata Hadi dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (1/7).

Menurut Hadi dengan temuan hasil forensik sementara itu, pihaknya menekankan agar ke depannya para user yang mengakses sistem PDNS 2 akan dimonitor langsung oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pemantauan ini khususnya berlaku untuk penggunaan password untuk mengakses PDNS.

Menurut Hadi dengan temuan hasil forensik sementara itu, pihaknya menekankan agar ke depannya para user yang mengakses sistem PDNS 2 akan dimonitor langsung oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pemantauan ini khususnya berlaku untuk penggunaan password untuk mengakses PDNS.

“Kita juga mengimbau kepada user, nanti akan kita berikan suatu edaran agar penggunaan password oleh para user ini juga harus tetap hati-hati tidak sembarangan dan akan dimonitor oleh BSSN,” ujar dia.

Menurut dia pemantauan BSSN ini mencakup data hingga aktivitas pegawai di PDNS 2 dalam menerima notifikasi tertentu.

Namun, apakah password yang bocor itu jadi celah para peretas untuk menyerang pusat data menggunakan ransomware?

Pratama Persadha, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, mengatakan hal itu bisa saja memang benar terjadi, karena biasanya pintu masuk serangan siber adalah memanfaatkan kelalaian pengelola yang terkena phising atau social engineering.

Dengan demikian, lanjut dia, peretas bisa mendapat kredensial tersebut, kemudian menggunakannya untuk mengambil alih akses akun dan melancarkan serangan ransomware.

“Yang perlu dilakukan ke depan adalah simulasi phising kepada seluruh staf pengelola atau yang punya akses ke sistem sehingga bisa diukur kewaspadaannya dalam mengenali dan mencegah serangan siber,” kata Pratama, mengutip Antara.

Selanjutnya, pihak terkait dan berwenang harus membuat kebijakan supaya menggunakan multifactor authentication (MFA), sehingga untuk dapat mengakses sistem PDNS tidak hanya dengan password, tapi juga melengkapi kata sandi kedua yang berupa token, kemudian mengirimkannya ke handphone staf pengelola maupun perangkat token generator.

Selain itu, perlu juga dibuat kebijakan tentang penggunaan password yang kuat serta kata sandi akan kedaluwarsa dalam periode tertentu. Dengan demikian, pengguna dipaksa harus mengganti password secara rutin.

Terduga hacker minta maaf

Sebelumnya, PDNS 2 di Surabaya mengalami gangguan sejak 20 Juni. Imbasnya beberapa layanan publik lumpuh. PDNS diretas dengan memanfaatkan ransomware brain cipher.

Menurut BSSN pintu pembobolannya dari upaya penonaktifan Windows Defender. Korban peretasan adalah 282 kementerian lembaga dan pemerintah daerah pengguna PDNS 2.

Belakangan, terduga pelaku peretasan PDNS 2, ransomware gang Brain Chiper, menyampaikan permintaan maaf dan mengaku akan memberikan secara cuma-cuma pembuka (dekripsi) data yang dikunci imbas ransomware.

“Masyarakat Indonesia, kami meminta maaf atas fakta bahwa [serangan] ini berdampak ke semua orang,” menurut keterangan akun pengguna forum gelap, brain chiper, dalam bahasa Inggris yang diunggah oleh akun perusahaan intelijen siber StealthMole, Selasa (2/7).

“Kami juga mohon terima kasih dan kepastian masyarakat bahwa kami telah mengambil keputusan tersebut secara sadar dan mandiri.”

Kelompok ini berharap peretasan PDNS tersebut mendorong pendanaan dan SDM yang lebih layak di sektor teknologi ini.

“Kami harap serangan kami membuat jelas soal betapa pentingnya buat mendanai industri ini dan merekrut pakar yang layak,” kata mereka. (***)

*@cnnindonesia.com