Connect with us

Berita Provinsi

Cegah Korupsi Dari Tingkat Desa/Nagari, KPK RI Gelar Bimtek Perluasan Desa Antikorupsi di Sumatera Barat

Published

on

Kegiatan bimbingan teknis perluasan Desa Antikorupsi di wilayah Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK (Dit. Permas KPK) secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Sumbar Hansastri di Aula Kantor Gubernur Sumbar (Foto : @sumbarprov.go.id)

Padang, goindonesia.co – Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK (Dit. Permas KPK) melaksanaan kegiatan bimbingan teknis perluasan Desa Antikorupsi di wilayah Sumatera Barat (Sumbar) sebagai upaya penguatan nilai-nilai integritas serta mencegah tindak pidana korupsi di desa/nagari. 

Kegiatan yang diikuti perwakilan 14 nagari/desa, unsur inspektorat, dinas pemberdayaan masyarakat desa, dan dinas kominfo ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Sumbar Hansastri di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (06/06/2024).

Sekda Hansastri dalam sambutannya menyampaikan arti penting bimtek yang dilakukan KPK RI tersebut sebagai wujud edukasi mencegah perilaku dan tindak pidana korupsi dari tingkat pemerintahan terendah di desa/nagari.

Menurut Hansastri, adanya penangkapan atau operasi tangkap tangan yang disiarkan bahkan viral, tak lantas membuat korupsi di negeri ini berkurang. Bahkan sebaliknya, korupsi seolah tak ada habisnya, termasuk di tingkat desa/nigari.

“Kami dari pemerintah provinsi sangat mengapresiasi sekali kegiatan edukasi ini oleh KPK, sebagai upaya pencegahan sebelum korupsi itu terjadi,” kata Hansastri.

Ke-14 desa/nagari yang beruntung terpilih mengikuti program Desa Antikorupsi ini menurut Hansastri sebagai suatu hal yang membanggakan sekaligus menjadi tanggungjawab berat kedepannya. Hansastri berharap semua pihak yang terlibat bisa saling bersinergi untuk membantu mewujudkan 14 desa antikorupsi di Sumbar, setelah sebelumnya Nagari Kamang Hilia menjadi salah satu Desa/Nagari Antikorupsi di Indonesia.

Sebelumnya, Plh. Direktur Permas KPK, Ariz Dedy Arham menjelaskan, bahwa program Desa Antikorupsi merupakan hasil kolaborasi antara KPK dengan Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Kolaborasi yang dilakukan mulai dari penyusunan komponen dan indikator Desa Antikorupsi. 

“Desa Antikorupsi yang disebut sebagai Percontohan Antikorupsi harus memenuhi 5 Komponen yang terdiri dari total 18 Indikator. 5 Komponen terdiri dari Penguatan Tata Laksana, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Kearifan lokal” terang Ariz Dedy Arham. 

Adapun tahapan pelaksaan Desa Antikorupsi menurut Ariz dimulai dari tahap persiapan, tahap observasi, tahap bimbingan teknis, tahap penilaian, dan peluncuran atau Awarding Desa Antikorupsi. 

“Saya berharap, melalui Program Desa Antikorupsi dapat bermanfaat bagi kita semua untuk kembali mengingatkan tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai integritas guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Diharapkan, desa yang diusulkan menjadi contoh sebagai Desa Antikorupsi, desa yang menjaga dan mempertahankan untuk tidak melakukan korupsi dan melalui desa antrikorupsi, kita bersama mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi,” tutup Ariz.

Hadir sebagai narasumber pada bimtek ini, Spesialis Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Andhika Widiarto, didampingi Herlina Jeane Aldian, Desi Aryati Sulastri, dan Aisyah Nur. Hadir juga Inspektur Pembantu V, Ahda Yanuar menyampaikan laporan di awal bimtek bahwa kegiatan ini diikuti 93 peserta dari unsur Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kominfo, Wali Nagari, dan Sekretaris Nagari dari 14 kabupaten/kota sebagai kandidat desa antikorupsi tahun 2024. (***)

*Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita Provinsi

Pj Bahtiar Hadiri Seminar Harhubnas Sulbar 2024, Dorong Peningkatan Transportasi

Published

on

Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin saat menghadiri seminar Harhubnas 2024 dengan tema, Transportasi Sulbar Maju Menuju Nusantara Baru, Sulbar Tumbuh Bersama IKN dan Sulbar Menyanggah IKN Melalui Ekonomi Hijau dan Biru (Foto : @berita.sulbarprov.go.id)

Mamuju, goindonesia.co – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Bahtiar Baharuddin bakal mendorong pembangunan pelabuhan kontainer di provinsi ke 33 ini. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar untuk tumbuh bersama Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal itu disampaikan langsung Bahtiar Baharuddin, saat menghadiri seminar Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2024 dengan tema, transportasi Sulbar maju menuju Nusantara baru, Sulbar tumbuh bersama IKN dan Sulbar menyanggah IKN melalui ekonomi hijau dan biru, Kamis, 19 September 2024.

Bahtiar Baharuddin mengungkapkan, masalah perhubungan menjadi bagian dari tantangan yang harus segera diselesaikan Pemprov Sulbar dalam menghadapi permintaan dari IKN, khususnya transportasi laut dan udara.

“Jadi, kalau mau membangun koneksi daerah ini adalah membangun dari udara dan laut. Misalnya, kita sudah produksi hasil bumi yang banyak, keluar dari daerah harus pakai transportasi. Nah, disamping itu harus ada pelabuhan. Pelabuhannya gimana, pelabuhannya harus representatif untuk kapal-kapal. Dan sampai saat ini, kita belum ada pelabuhan kontainer,” kata Bahtiar Baharuddin.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu juga mengungkapkan, kapal kontainer ada dua macam, yakni kontainer untuk hasil bumi yang kering dan hasil bumi yang basah. Menurutnya, infrastruktur bukan hanya kapal, tapi pelabuhan yang representatif.

“Jadi, saya mendorong betul ada bantuan dan perhatian dari pemerintah pusat, supaya bangun pelabuhan kontainer di Sulbar. Selama pelabuhan kontainer nggak diselesaikan, maka diskusi kita tentang ekosistem laut masih bermasalah. Arus barang dari dan kembali ke Sulbar itu bermasalah. Kita harus bawah jauh lagi ke Makassar, jauh sekali,” ungkapnya.

Sementara untuk transportasi udara, Bahtiar Baharuddin menjelaskan, Pemprov Sulbar harus membuka akses ke seluruh daerah dengan mendahulukan yang paling prioritas. Misalnya, kata dia, ke Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

“Nah, kalau udara, kita harus membuka akses semua daerah, tetapi mana yang prioritas. Makassar sudah, balik papan sudah, sekarang yang prioritas adalah Surabaya Jawa Timur. Karena hampir seluruh ekonomi Indonesia timur, semua ujungnya Jawa Timur. Nah, kalau kita bisa membangun jalur laut langsung ke Surabaya, itu keren sekali,” tutur Bahtiar Baharuddin. (***)

*Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Continue Reading

Berita Provinsi

Kebijakan Pemprov Kalteng Memajukan Pendidikan: Program Beasiswa, Bantuan Guru dan Fasilitas Belajar Siswa

Published

on

Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran saat meluncurkan berbagai program bantuan yang signifikan untuk mendukung pendidikan di wilayah Kalteng (Foto : @mmc.kalteng.go.id)

Palangka Raya, goindonesia.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Prov. Kalteng telah meluncurkan berbagai program bantuan yang signifikan untuk mendukung pendidikan di wilayah tersebut. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan bagi mahasiswa, guru, serta siswa di provinsi ini.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemprov Kalteng melalui Disdik memberikan bantuan kepada guru-guru, yaitu perhatian khusus melalui program “5000 Rumah Guru Berkah.” Dalam program ini Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran membantu pembayaran uang muka (DP) rumah guru sebesar 10 jt rupiah sehingga DP 0%. Cicilan dimulai di bulan ke 3 dan tanpa biaya administrasi apapun. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan memberikan kepastian tempat tinggal bagi mereka.

Peningkatan gaji bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) juga merupakan bagian dari kebijakan terbaru Disdik Kalteng. Kenaikan gaji ini bertujuan untuk memberikan apresiasi dan insentif yang layak bagi tenaga pendidik yang selama ini telah berkontribusi pada dunia pendidikan. Gaji GTT dan PTT naik signifikan. GTT semula Rp. 1.500.000,00 naik menjadi Rp. 2.450.000,00. dan untuk PTT dari Rp. 750.000,00 naik menjadi Rp. 1.750.000,00.

Tak hanya guru-guru, siswa juga mendapatkan bantuan atau kemudahan, Disdik Kalteng telah menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung pendidikan mereka. Mulai dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang gratis bagi calon siswa SMA, hingga Asesmen Minat dan Bakat (AMB) gratis untuk 20 ribu siswa kelas X. Ini bertujuan untuk memfasilitasi penentuan jalur pendidikan yang tepat bagi setiap siswa.

Sedangkan bagi siswa kelas XII, Disdik Kalteng menyediakan try out UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) gratis untuk 30.700 siswa, sebagai persiapan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa siswa siap menghadapi ujian yang akan menentukan masa depan akademis mereka.

Selain itu, bagi siswa kelas XII, Disdik Kalteng menyediakan kuota sebanyak 10.000 kuliah gratis untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Program ini dirancang untuk meringankan beban biaya kuliah dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Siswa SMK juga tidak terlewatkan dari program bantuan ini. Disdik Kalteng memberikan sertifikasi melalui Sertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi siswa SMK sehingga mereka lebih siap memasuki dunia kerja.

Tak hanya itu, kalangan mahasiswa juga tidak luput dari perhatian Pemprov Kalteng, seperti Tabungan Beasiswa (TABE) BERKAH dengan nilai Rp 7,5 juta per mahasiswa per tahun. Program ini diperuntukkan bagi lebih dari 13 ribu mahasiswa, memberikan mereka dukungan finansial yang diperlukan untuk melanjutkan studi mereka tanpa beban biaya yang berat.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo menyampaikan, “Program-program ini adalah bagian dari komitmen Pak Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran dan Wagub Kalteng H. Edy Pratowo untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah. Kami percaya bahwa dengan dukungan yang tepat, kita dapat menciptakan generasi muda yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan”, ujar Reza Prabowo di ruang kerjanya, Kamis (19/9/2024).

Muhammad Reza Prabowo juga menambahkan bahwa, “Kami berusaha untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik dan mendukung tenaga pendidik serta siswa dengan berbagai bantuan yang sesuai. Dengan langkah ini, kami berharap dapat mendorong kemajuan pendidikan di wilayah ini secara signifikan,” tambahnya.

Reza Prabowo juga menyebutkan bahwa Disdik Kalteng saat ini juga melakukan pemerataan digitalisasi pembelajaran secara bertahap dengan penyediaan 1.238 papan tulis interaktif dan 156 TV interaktif sehingga pembelajaran dapat lebih optimal, tidak lagi menggunakan papan tulis kapur atau spidol.

Inisiatif-inisiatif yang diluncurkan oleh Disdik Kalteng menunjukkan komitmen dan dedikasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta kesejahteraan pendidik dan siswa. Program-program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik di Kalimantan Tengah.

Dalam setiap kesempatan Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran menyampaikan komitmen seriusnya dalam peningkatan SDM unggul melalui sektor pendidikan.

“Pendidikan adalah investasi untuk masa depan bangsa, melalui pendidikan kita akan mampu melahirkan generasi unggul yang mampu menjawab tantangan era global yang sangat kompetitif”, ucap Sugianto Sabran.(***)

*MULTIMEDIA CENTER PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Continue Reading

Berita Provinsi

Pj Gubernur Launching Penggunaan Kartu Elektronik Untuk Transaksi Pemerintahan

Published

on

Acara High Level Meeting Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan launching penggunaan KKPD Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar di Ballroom Hotel Maleo Mamuju (Foto : @berita.sulbarprov.go.id)

Mamuju, goindonesia.co – Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Barat dan launching penggunaan KKPD Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar di Ballroom Hotel Maleo Mamuju, Kamis 19 September 2024.

Acara ini turut dihadiri Bupati Mamuju, Bupati Pasangkayu, Pj Bupati Mamasa, perwakilan Pemkab, Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Kepala BI Sulbar dan lembaga vertikal lainnya.

Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo mengatakan kegiatan ini dimaksudkan menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antara seluruh anggota TP2DD serta mengevaluasi kinerja TP2DD.

“Ada juga menyusun strategi dan rencana tindakan untuk percepatan digitalisasi daerah dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerinah Daerah di Sulbar,” kata Masriadi.

Ia menambahkan kegiatan ini juga mendorong inovasi dan optimalisasi Pajak daerah dan retribusi Daerah (PDRD) serta belanja daerah.

“Semoga terbangun sinergitas pemungutan Opsen Pajak antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Termasuk kerjasama pemungutan pajak dan pemanfaatan data,” harapnya.

Sedangkan, Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin mengungkapkan kegiatan ini sangat inovatif dengan meluncurkan Ospen pajak.

“Jadi ini sebuah inovasi yang bagus, dimana memperkuat transaksi non tunai. Ini sangat penting karena akan meningkat akuntabilitas dan mengurangi praktek ilegal dalam hal transaksi keuangan,” ungkap Bahtiar.

Pemerintah pusat sendiri sudah lama dilakukan ini, semua kementerian memakai kartu elektronik dalam bertransaksi.

“Saya sebagai Pj Gubernur respect dan hormat inovasi yang dilakukan BPKPD, mau tidak mau kita sudah harus masuk dunia digital. Berkat dukungan BI Sulbar dan Bank Sulselbar bisa terlaksana inovasinya, mari kita semua sama-sama mengembangkan ini,” tandasnya.

Pada akhir acara penandatanganan pakta integritas antara Pemprov dan seluruh Pemkab dilakukan.

Termasuk, diberikan penghargaan kepada masing-masing kabupaten yang ikut serta mensupport program tersebut.(***)

*Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Continue Reading

Trending