Salah satu Program Dinkes Pemerintah Kota Tangerang dalam penanganan tuberkulosis yaitu jemput bola menggunakan portable x-ray (Foto : @www.tangerangkota.go.id)

Kota Tangerang, goindonesia.co – Tuberkulosis menjadi salah satu penyakit yang fokus ditangani Pemerintah Kota Tangerang. Sederet program rutin dilakukan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), seperti skrining TBC menggunakan aplikasi Ransel TBC, skrining TBC pada populasi spesifik dengan kolaborasi multisektor hingga jejaring laboratorium pemeriksaan tes cepat molekuler. Terbaru, yaitu jemput bola menggunakan portable x-ray.

Seperti yang dilakukan Puskesmas Batusari, Kecamatan Batuceper di Kampung Jimpitan, Kelurahan Batujaya, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Jumat (20/9/24). Kepala Puskesmas Batusari dr. Achmad R. Miftah mengatakan, kegiatan ini berkolaborasi dengan RS Sitanala yang memiliki portable x-ray dari Kementeri Kesehatan Republik Indonesia.

“Dalam kegiatan kali ini, skrining TBC berhasil menyasar 105 warga yang ditercatat sebagai kontak erat penderita TBC. Selain skrining dengan portable x-ray, warga juga dilakukan wawancara, cek kesehatan seperti darah, tensi, tinggi hingga berat badan dan lainnya,” papar dr. Achmad.

Kata dr. Achmad, jika usai mengikuti skrining ditemukan kasus positif, maka, puskesmas akan melanjutkan proses investigasi kontak erat serumah dan lingkungan sekitar, yaitu lima rumah depan, belakang, kanan dan kiri.

“Sedangkan warga yang dinyatakan positif tersebut akan dijadwalkan tata laksana TBC, seperti pemberian obat selama enam bulan dengan proses evaluasi tiga tahap, dua bulan, lima bulan dan enam bulan,” katanya.

“Dalam penanganan TBC, sejauh ini di Kota Tangerang juga sudah tersedia fasilitas pengobatan di seluruh puskesmas, rumah sakit dan klinik BPJS. Kota Tangerang juga tersedia Kader Asmara TBC, hingga fasilitas pembelian makanan tambahan bagi pasien TBC,” tambah dr. Achmad. (***)

*Pemerintah Kota Tangerang

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno hadir langsung dalam acara program Santri Digitalpreneur Indonesia 2024, di Ponpes Mabadiul Ihsan, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi (Foto : @banyuwangikab.go.id)

Banyuwangi. goindonesia.co – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menggelar program Santri Digitalpreneur Indonesia 2024, di Ponpes Mabadiul Ihsan, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Jumat (20/9/2024). Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno hadir langsung dalam acara tersebut.

Banyuwangi menjadi tersebut menjadi tempat terakhir rangkaian program pelatihan dan peningkatan kapasitas santri di Indonesia itu. Sandiaga mengatakan, Banyuwangi sengaja dipilih program yang telah berjalan empat tahun tersebut karena memiliki potensi ekonomi yang lengkap.

“Kami tutup program Santri Digitalpreneur tahun ini, sengaja kami pilih di Banyuwangi karena memiliki potensi ekonomi kreatif yang lengkap,” kata Sandi. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

Menurut Sandi, ekonomi kreatif  di kota ujung timur Pulau Jawa itu terdapat di banyak sektor mulai kuliner, fashion, pertanian, kerajinan, dan lainnya. Ini kian lengkap dengan  ditunjang oleh pariwisata Banyuwangi  yang berkembang pesat, sehingga menjadi daya tarik tersendiri.

“Banyuwangi ini lengkap. Saya tadi baru dapat berita, teman-teman lama saya di San Fransisco pada mau ke Banyuwangi karena surfing-nya. Jadi, daya tarik Banyuwangi sudah mulai didengar karena kekuatan beragam,” lanjutnya.

Sandi memaparkan, ekonomi kreatif Indonesia saat ini telah menduduki peringkat ketiga dunia. Kekuatan utamanya adalah sektor kuliner, fashion, dan kriya. Sementara sektor lain yang tengah berkembang cukup pesat adalah film dan musik.

“Jadi Tinggl ditingkatkan lagi kualitasnya. Dan garda terdepannya adalah para santri ini,” tutur Sandi.

Dalam program Santri Digitalpreneur Indonesia, Kemenparekraf memberi pelatihan dan pendampingan kepada para santri untuk berkembang dari sisi industri kreatif dan digital.

“Dengan program seperti ini, kami ingin menyentuh dengan penguatan-penguatan agar santri siap dan memiliki kemampuan digitalpreneur usai menyelesaikan  pendidikan,” kata dia.

Kemenparekraf mentargetkan, sekitar 25 persen dari 5 juta santri di Indonesia akan menerima manfaat dari program Santri Digitalpreneur Indonesia sejak pertama kali digagas. Program ini juga diharapkan mampu menciptakan 25 juta lapangan kerja dari kalangan anak muda.

Pengasuh Ponpes Mabadiul Ihsan KH Masykur Wardi berterima kasih atas diselenggarakan program Santri Digitalpreneur Indonesia di pondok pesantren Mambadiul Ihsan.

“Kami berharap dengan kegiatan yang ditempatkan di Mabadiul Ihsan, bisa memacu santri-santri kami berkiprah di masyarakat dengan membawa hal positif,” kata Masykur.

Selain itu, pihaknya juga berharap agar program Santri Digitalpreneur Indonesia bakal membuat para santri berpikir luas dan terbuka, sehingga mereka bisa menyerap berbagai ilmu yang bakal bermanfaat bagi kehidupan mereka kelak. (***)

*Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, @banyuwangikab.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta (Foto : @warta.jogjakota.go.id)

Umbulharjo, goindonesia.co – Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memastikan pemanfaatan data kependudukan telah dilakukan sesuai regulasi dan petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) untuk menjamin keamanan dan tata kelola manajemen data.

Kepala Disdukcapil Kota Yogyakarta Septi Sri Rejeki mengatakan, perihal manajemen, pemanfaatan dan keamanan informasi data kependudukan di Kota Yogya juga telah diatur di dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Perwal Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2021.

“Selain regulasi yang tercantum di dalam Perda dan Perwal, Pemkot juga sudah memiliki sertifikat International Organization for Standardization (ISO) 27001, yaitu standar internasional yang mengatur sistem manajemen keamanan informasi. Di mana data kependudukan sudah dijamin keamanannya ketika dimanfaatkan dalam keperluan pelayanan publik,” katanya pada Jumat (20/9/2024) di Komplek Balai Kota dalam FGD Pemanfaatan Data Kependudukan Daerah.

Pihaknya menyampaikan perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik di Kota Yogya telah menjalankan tahapan pemanfaatan data kependudukan sesuai yang tercantum di Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

“Aturan dan alur untuk mendapatkan hak akses data kependudukan di setiap perangkat daerah Pemkot Yogya sudah sesuai aturan dan prosedur, termasuk dalam pengajuan perjanjian kerja sama ke Ditjen Dukcapil Kemendagri melalui Disdukcapil,” terangnya.

Septi menjelaskan pada dasarnya data itu tidak bisa diberikan tanpa adanya perjanjian kerja sama. Dengan tujuan agar pemanfaatannya tepat guna dan kalau terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data, bisa dilacak siapa penanggungjawabnya.

“Kepastian akan keamanan data kependudukan terjamin dengan baik. Termasuk juga untuk pemanfaatan data di tingkat kemantren kemudian turun ke kelurahan dalam penyelenggara pelayanan publik. Baik itu untuk keperluan akses data agregat yaitu berupa himpunan data kuantitatif dan kualitatif maupun data perseorangan,” jelasnya.

Sementara itu Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah (IDKD) Ditjen Dukcapil Kemendagri, Agus Irawan mengapresiasi Pemkot Yogya dalam manajemen dan pemanfaatan data kependudukan daerah, yang diregulasi di dalam Perda, Perwal hingga ISO 27001.

“Kami mengapresiasi Pemkot dalam hal ini sudah mengatur lebih lanjut terkait pemanfaatan data kependudukan. Di mana jaminan akan keamanan data dapat dipastikan, sebab data kependudukan merupakan bagian penting dan strategis dari banyak urusan pembangunan,” ujarnya.

Pihaknya juga menyampaikan pemanfaatan data kependudukan berkaitan dengan urusan pemerintaan mencakup pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Di mana kita semua berharap data kependudukan tersebut pemanfaatannya memberikan dampak ikutan, yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Hal yang juga harus diperhatikan dalam pemanfaatan data kependudukan adalah manajemen keamanan informasi, termasuk di dalamnya kewaspadaan dan mitigasi risiko ancaman keamanan data. Sehingga komitmen pemerintah daerah ini menjadi penting, termasuk di dalam mengembangkan inovasi dan kreativitas pemanfaatan data kependudukan agar bisa memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat,” pesannya. (***)

*Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta