Connect with us

Berita

Pemotongan Pembiayaan Proyek Pesawat Tempur KF-21

Published

on

Pesawat Tempur KF-21 (Foto : Istimewa, @jernih.co)

Jakarta, goindonesia.co – Menanggapi pemberitaan yang beredar di media bahwa Indonesia telah mengajukan pemotongan pembayaran bagi pembiayaan proyek pesawat tempur KF-21, saya memiliki pandangan seperti di bawah ini.

Istilah yang tepat atas langkah yang diambil pemerintah Indonesia terkait dengan pembiayaan proyek pesawat tempur KF-21 adalah ‘penyesuaian pembayaran'(payment adjustment), bukan ‘pemotongan pembayaran’. Penye-suaian ini sejalan dengan kemajuan kerja sama yang telah dan masih akan dilaksanakan bersama Republik Korea.

Pemerintah Republik Indonesia berencana untuk mengurangi kewajiban bayar dalam pengembangan jet tempur KF21 bersama Korea Aerospace Industry (KAI) dari Korea Selatan. Rencana ini terkait pengurangan sebesar 20 persen share cost menjadi hanya sepertiga (sekitar tujuh persen) dari total biaya proyek tersebut. Langkah ini diambil karena adanya keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah, yang membutuhkan strategi pengeluaran yang lebih efisien untuk memprioritaskan kebutuhan pertahanan nasional yang lainnya.

Meskipun pengurangan ini dapat mengindikasikan keterbatasan keuangan, namun kerja sama dengan KAI tetap menjadi prioritas untuk mengembangkan jet tempur KF21 yang merupakan proyek strategis bagi Indonesia. Dengan mempertahankan kolaborasi ini, diharapkan Indonesia tetap dapat memperoleh akses terhadap teknologi dan pengetahuan terbaru dalam industri kedirgantaraan, sambil mengurangi beban keuangan yang terlalu berat.

Selain itu RI dapat menjaga hubungan baik dengan Korea Selatan dalam melanjutkan kerja sama pembuatan jet tempur ini dan kemungkinan kerja sama pengadaan alutsista lainnya di masa depan. Korsel sebagai negara industri maju memiliki sejumlah industri pertahanan yang cukup baik antara lain, kapal perang, misil, drone, senjata lainnya dan bahkan jasa perbaikan sejumlah alutsista. Kerja sama yang konsisten dan bertahap dengan industri pertahanan Korsel dapat mewujudkan industri pertahanan nasional yang mandiri dari ketergantungan pada negara-negara besar seperti AS, dan Eropa Barat yang memiliki persyaratan yang lebih kaku.

Langkah-langkah ini juga mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi militer dengan kebutuhan pembangunan lainnya. Dengan mengurangi kewajiban bayar dalam proyek KF21 ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dapat dialokasikan dengan lebih efektif untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kedaulatan dan keamanan negara.

Kebijakan pengurangan share cost ini seharusnya diikuti dengan beberapa langkah konstruktif lain untuk memastikan berjalannya pengembangan jet tempur KF 21 dan alutsista lainnya, yaitu: pertama, Pemerintah RI mengeluarkan Buku Putih Pertahanan yang baru untuk dapat menjadi landasan nasional dalam pembangunan kapabilitas pertahanan Indonesia, karena terakhir kali Buku Putih diterbitkan tahun 2015.

Kedua, melakukan evaluasi secara menyeluruh rencana pembelian alutsista lainnya yang dapat memboroskan belanja APBN dan menyusun rencana prioritas yang lebih ketat dalam pengadaan alutsista mengacu pada UU no. 16/2012 tentang Industri Pertahanan. Ketiga, melibatkan kalangan parlemen, akademisi dan masyarakat sipil lainnya dalam pengembangan alutsista di masa depan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola dan kebijakan pertahanan negara.     

Penyesuaian pembayaran merupakan sebuah langkah yang logis dan rasional, mengingat terdapat beberapa kegiatan dalam program yang tidak dapat diikuti oleh teknisi Indonesia. Alhasil, pembayaran yang dilakukan pemerintah Indonesia disesuaikan dengan manfaat yang diperoleh dari kerja sama ini. Adalah wajar dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas bahwa untuk program atau kegiatan yang tidak diikuti oleh teknisi Indonesia, pihak Indonesia tidak perlu menanggung biaya, yang pada gilirannya mengurangi jumlah pembayaran yang telah direncanakan.

Nilai pembayaran Indonesia mengalami penyesuaian karena pihak Korea Selatan hanya menerima pembayaran biaya berbagi (cost share) hingga tahun 2026. Setelah tahun tersebut, proyek KF-21 akan memasuki fase produksi dan biaya berbagi dari Indonesia yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang ditetapkan sebesar Rp 1,32 triliun per tahun hingga tahun 2026. Ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa kewajiban finansial Pemerintah dalam proyek ini tetap dalam batas kemampuan anggaran negara.

Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kerja sama internasional, termasuk dalam proyek KF-21 ini. Langkah penyesuaian pembayaran ini untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan oleh Pemerintah memberikan hasil yang optimal dan penggunaan keuangan negara untuk proyek KF-21 dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. (***)

*Pakar pertahanan dari Marapi Consulting & Advisory, PT. Bening Suar Komunika – Jernih.co

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Gerakan Nasional Santri Bergizi Diharapkan Tingkatkan Mutu Suplemen Para Santri

Published

on

Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (KPRK MUI), Prof Amany Lubis (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (KPRK MUI), Prof Amany Lubis mengungkapkan kepedulian ulama terhadap santri.

Hal tersebut dikemas dalam program Gerakan Nasional Makan Bergizi Untuk santri yang akan diluncurkan pada kegiatan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).

“Alhamdulillah, pada Mukernas 2024 yang insya Allah akan dilaksanakan pada Desember, Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga (KPRK) akan melaksanakan peluncuran Gerakan Nasional Santri Bergizi untuk pemberian makanan gratis bagi santri,” ungkap Prof Amany saat diwawancarai awak media, Selasa (26/11/24).

“Ini merupakan program pemerintah, dan akan kita luncurkan pada saat Mukernas,” imbyhnya.

Prof Amany berharap agar Presiden Prabowo dapat menghadiri kegiatan tersebut secara langsung untuk menggaungkan kepada generasi muda, bahwa generasi muda harus peka terhadap kesehatan, termasuk pada makanan yang dikonsumsi.

“Mudah-mudahan Presiden Prabowo hadir, sehingga bisa memberikan gaung atas perhatian pemerintah terhadap generasi muda Indonesia yang harus bergizi, harus kuat, harus cerdas,” kata Prof Amany.

Menurutnya, dengan jumlah pondok pesantren di Indonesia yang sudah mencapai ribuan, program ini sangat bermanfaat untuk keberlanjutan santri khususnya di bidang kesehatan.

“Melalui program ini, pondok pesantren yang jumlahnya Lebih dari 40 ribu di seluruh Indonesia santrinya akan diperhatikan, dan ini menjadikan titik awal bagi kesehatan santri seluruh Indonesia,” ujarnya.

“Tugas pemerintah berat namun dengan kerja sama dengan masyarakat dan organisasi keagamaan maka generasi muda Indonesia akan menjadi lebih sehat,” kata dia menambahkan.

Pada wawancara tersebut, Prof Amany menyampaikan bahwa Allah SWT dalam firman-Nya memerintahkan kita, pemerintah, dan masyarakat untuk lebih memperhatikan generasi muda. Perintah tersebut terdapat dalam surat An-Nisa ayat 6 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya, “Hendaklah takut orang-orang yang andaikan meninggalkan keturunan yang lemah di belakang (kematian) mereka maka mereka mengkhawatirkannya; maka hendaklah mereka juga takut kepada Allah (dalam urusan anak yatim orang lain), dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang benar (kepada orang lain yang sedang akan meninggal).” (Q S An-Nisa: 9)

“Ayat ini mengimbau agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah, kurang gizi, yang menderita stunting, yang tidak cerdas. Itu merupakan perintah, sehingga kita semua harus tanggap, agar semua memberi makanan bergizi,” ungkapnya menjelaskan.

“Bukan hanya program pemerintah, melainkan kita juga masyarakat melalui dana zakat, melalui dana wakaf, melalui infak kita, untuk peduli terhadap kesehatan generasi muda Indonesia. Semoga Mukernas MUI lancar dan Gerakan Nasional Santri Bergizi juga sukses, “ kata dia memungkasi pembicaraan. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Continue Reading

Berita

Menhan Sjafrie Hadiri Rapat Kerja dengan Komisi I DPR

Published

on

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri rapat kerja Kemhan – TNI dengan Komisi I DPR RI (Foto : @www.kemhan.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri rapat kerja Kemhan – TNI dengan Komisi I DPR RI, di Senin (25/11). Dalam kesempatan ini Menhan Sjafrie memaparkan kebijakan strategis pertahanan negara untuk tahun 2025.

“Terima kasih atas undangan rapat kerja perdana Kemhan – TNI dan sekaligus kami diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok kebijakan strategis pertahanan negara 2025 sesuai dengan agenda rapat yaitu terkait komitmen Kemhan – TNI dalam menjaga netralitas pada pelaksanaan Pilkada Serentak, serta target 100 hari yang berfokus pada program melanjutkan dan mengembangkan pembangunan kekuatan pertahanan negara,” kata Menhan Sjafrie.

“Konsep dari strategi Kementerian Pertahanan yang ada saat ini adalah melanjutkan dan mengembangkan pembangunan kekuatan pertahanan negara yang sudah dirintis oleh Presiden Prabowo Subianto saat menjabat Menhan,” kata Menhan Sjafrie.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, Menhan menyampaikan bahwa dalam implementasinya, pembangunan kekuatan pertahanan negara tidak dapat dipisahkan dari filosofi Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Pembangunan kekuatan pertahanan negara merupakan manifestasi konkret dari amanat konstitusional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

“Oleh karena itu, keberlanjutan dalam pembangunan kekuatan pertahanan negara menjadi suatu keniscayaan agar Indonesia siap menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga dapat berkontribusi secara optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional,” jelas Menhan.

Selain itu, yang menjadi fokus Kemhan pada keberlanjutan dan pengembangan pembangunan kekuatan pertahanan negara melalui beberapa program strategis yang mencakup kelanjutan penguatan kebijakan strategis pertahanan nasional melalui pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN), kebijakan Perisai Trisula Nusantara, peran UNHAN sebagai laboratorium pertahanan nasional, mengembangkan reformasi birokrasi pertahanan negara, peningkatan pemeliharaan dan perawatan personel, mengembangkan kemampuan pertahanan dalam mendukung pembangunan perekonomian nasional, review anggaran oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan kerja sama internasional non pakta pertahanan.

Terkait kebijakan Perisai Trisula Nusantara, salah satu implementasinya Kemhan berencana mengembangkan pembentukan 100 batalyon teritorial di tahun 2025. Pengembangan batalyon ini dirancang untuk mendukung pertahanan wilayah sekaligus memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat, terutama di daerah strategis yang rentan terhadap konflik atau bencana.

Di tingkat global dan regional, Menhan Sjafrie menitikberatkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengedepankan pendekatan diplomatik yang mengutamakan perdamaian dan penyelesaian sengketa secara damai. Sikap ini diimplementasikan dengan tetap menghormati eksistensi kekuatan-kekuatan global dalam menjaga keseimbangan di kawasan secara inklusif dan berkelanjutan. “Selain itu, ancaman terhadap ketahanan nasional dalam bentuk gangguan terhadap upaya swasembada pangan dan energi, menjadi atensi penting untuk segera diselesaikan guna mewujudkan kemandirian dan kedaulatan negara,” tegas Menhan Sjafrie.

Turut hadir dalam rapat kerja yaitu para Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anggota Komisi I DPR RI, Panglima TNI, Wamenhan, Kepala Staf Angkatan, Wakasad, Sekjen Kemhan, dan Irjen Kemhan. (***)

*(Biro Infohan/Humas Setjen Kemhan)

Continue Reading

Berita

Menpar Undang Investor UEA Perbanyak Investasi di Sektor Pariwisata RI

Published

on

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana melakukan pertemuan bilateral dengan Minister of Economy UAE, Abdulla Bin Touq Al Marri dalam kunjungan kerjanya ke Uni Emirate Arab (Foto : @kemenparekraf.go.id)

Abu Dhabi, goindonesia.co – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana melakukan kunjungan kerja luar negeri ke Uni Emirat Arab (UEA) dan mengundang investor dari negara itu untuk memperbanyak investasi di sektor pariwisata Indonesia yang semakin prospektif.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana melakukan pertemuan bilateral dengan Minister of Economy UAE, Abdulla Bin Touq Al Marri dalam kunjungan kerjanya ke Uni Emirate Arab, Sabtu (23/11/2024).

Dalam kunjungan kerjanya ini, Menpar Widiyanti melakukan pertemuan bilateral dengan Minister of Economy UAE, Abdulla Bin Touq Al Marri. Ia juga bertemu dengan Nirvana Travel & Tourism, Haliburg Group, dan Etihad Airways di Abu Dhabi, UEA, Sabtu (23/11/2024). 

Pada kesempatan itu, Menpar mempromosikan sejumlah destinasi wisata di Indonesia yang dapat dikunjungi oleh wisatawan UEA dan mengajak investor-investor di UEA untuk dapat menanamkan lebih banyak investasinya di sektor pariwisata Indonesia yang semakin kondusif dan prospektif.

“Dalam kunjungan kerja ke Abu Dhabi, UEA, saya menyaksikan langsung potensi besar wisatawan dari UEA ke Indonesia. Pada tahun 2023, realisasi investasi sektor pariwisata dari UEA ke Indonesia naik cukup signifikan,” kata Menpar Widiyanti. 

Dalam pertemuannya dengan Minister of Economy UAE, Abdulla Bin Touq Al Marri, Menpar Widiyanti membahas berbagai peluang dan upaya dalam memperkuat kerja sama di sektor pariwisata, termasuk promosi destinasi dan investasi yang strategis. 

“Saya optimistis dengan kolaborasi ini akan semakin memperkuat kerja sama di bidang pariwisata bagi Indonesia dan UEA di masa depan,” kata Menpar Widiyanti. 

Dalam pertemuannya dengan Nirvana Travel & Tourism, dan juga Haliburg Group, Menpar menyampaikan bahwa telah terjadi lonjakan pada angka investasi UEA tahun 2023 di Indonesia. 

Angka ini hampir 6 kali lipat dari tahun 2022 yang sebesar 3,4 juta dolar AS dengan sektor bisnis teratas adalah restoran, kegiatan biro perjalanan, dan hotel berbintang. Untuk realisasi tahun 2024, telah tercatat sebesar 1,8 juta dolar AS dengan profil dan cakupan yang sama. 

“Ini berarti bahwa dalam tiga tahun terakhir, investasi UEA mencapai 5,66 juta dolar AS. Memberikan peluang lebih lanjut bagi para investor di UEA untuk memperluas portofolio mereka,” kata Menpar Widiyanti. 

Menpar Widiyanti mengungkapkan bahwa pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan penopang ekonomi Indonesia juga merupakan kontributor utama terhadap realisasi investasi nasional di tahun 2023. 

Oleh karena itu, Menpar mengajak para investor untuk tidak ragu menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya di lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan sepuluh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata. 

“Lima DPSP ini merupakan lokasi ikonik yang mewakili hal terbaik yang ditawarkan negara kita dan menjadi prioritas untuk pengembangan lebih lanjut. Dari pengembangan infrastruktur hingga penyelenggaraan event dan promosi yang lebih gencar, area-area ini dipersiapkan untuk pengembangan di bidang pariwisata, perhotelan, dan industri pendukung. Setiap destinasi merupakan perpaduan unik antara budaya, keindahan alam, dan potensi yang belum dimanfaatkan, yang menawarkan peluang yang tak tertandingi untuk menciptakan pengalaman kelas dunia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Menpar. 

Sedangkan sepuluh KEK pariwisata yakni Morotai, Kura-Kura, Sanur, Singhasari, Tanjung Lesung, Lido, Tanjung Kelayang, Nongsa, Likupang dan Mandalika.

“Semua inisiatif ini merupakan cerminan negara yang tidak hanya terbuka untuk bisnis, tetapi juga siap bermitra dengan investor untuk membangun masa depan yang sejahtera,” kata Menpar. 

Indonesia pun telah membuat langkah luar biasa dalam menciptakan iklim investasi kelas dunia. Indonesia memperoleh peringkat kredit BBB+, sehingga ini mencerminkan kepercayaan dunia terhadap kondisi makroekonomi yang stabil dan stabilitas sistem keuangan yang terjaga.

Pemerintah juga telah mendukung investasi melalui berbagai kebijakan dan peraturan, salah satunya Pendekatan Berbasis Risiko dan sistem Pengajuan Tunggal Daring (OSS). 

Lebih lanjut, dalam pertemuannya dengan Etihad Airways Menpar Widiyanti juga membahas potensi kerja sama sektor pariwisata terutama dalam kegiatan promosi seperti penyelenggaraan perjalanan bagi agen perjalanan/operator tur ke Indonesia.

Misalnya dengan mengundang Key Opinion Leaders (KOL) atau operator tur ternama ke Indonesia, di mana Etihad akan menanggung tiket internasional dan Kementerian pariwisata dapat mendukung akomodasi, transportasi, makanan saat di Indonesia. 

“Ke depan, saya juga berharap agar Etihad Airways dan Kementerian Pariwisata dapat menjalin Nota Kesepahaman Bersama (MoU) untuk memperkuat kerja sama dalam mempromosikan pariwisata Indonesia,” kata Menpar Widiyanti. 

Pada kunjungan kerja di Abu Dhabi, UEA, Menpar Widiyanti juga meninjau Rempah Indonesian Restaurant yang merupakan restoran yang menyajikan makanan khas Indonesia.

Turut mendampingi Menpar Widiyanti, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Rizki Handayani Mustafa.  (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI

Continue Reading

Trending