Connect with us

Kabupaten

Pemkab Bojonegoro Terus Bersinergi dengan Pelaku UMKM, Promosikan Produk Lokal ke Level Nasional 

Published

on

Acara halal bihalal paguyuban IKM Bojonegoro di aula rumah makan Omah Tepi Sawah Desa Ngampel, Kecamatan Kapas (Foto : @bojonegorokab.go.id)

Bojonegoro, goindonesia.co – Pemkab Bojonegoro terus bersinergi untuk memajukan produk UMKM di kancah nasional. Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Welly Fitrama saat acara halal bihalal paguyuban IKM (Industri Kecil Menengah). Acara digelar di aula rumah makan Omah Tepi Sawah Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kamis (2/05/2024).

Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Bojonegoro Welly Fitrama yang mewakili Pj Bupati Adriyanto menyampaikan bahwa masih dalam nuansa Idul Fitri, pihaknya mengucapkan minal aidzin walfaizin. “Semoga kita semua menjadi manusia yang kembali pada fitrohnya, manusia yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya,” terangnya.

Welly juga menyampaikan pesan Pj Bupati yang mengapresiasi para pelaku IKM (Industri Kecil Menengah) yang ada di Bojonegoro. Karena secara tidak langsung ikut mempromosikan Bojonegoro melalui produk-produk yang dimiliki. Sehingga untuk terus mendorongnya, Pemkab berupaya mencari cara bagaimana produk IKM bisa dikenal, baik kuliner maupun produk kerajinanya di kancah nasional.

Rencananya, Pemkab Bojonegoro akan menerima kunjungan dari Kementerian Keuangan. Pihaknya sudah merencanakan untuk mempromosikan produk-produk khas Bojonegoro.

“Akan ada juga agenda pameran yang digelar di Surabaya, kami akan memilih produk unggulan dari para pelaku UMKM untuk kami ikutsertakan dalam pameran tersebut,” ucapnya.

Lebih lanjut Welly menjelaskan masing-masing paguyuban diusahakan terdapat pusat inkubasi yaitu proses pembinaan bagi usaha kecil dan pengembangan produk baru. Inkubator Bisnis akan menyediakan sarana dan prasarana usaha, pengembangan usaha dan dukungan manajemen serta teknologi. Semisal sentra pengrajin tahu yang ada di Kelurahan Ledok Kecamatan Bojonegoro.

“Di saat ada kunjungan tamu dari luar, maka kita bisa mengenalkan produk unggulan berikut proses pembuatan produk dan pengemasanya dalam satu tempat,” jelasnya.

Tak lupa Welly menambahkan Pemkab siap bersinergi dengan para IKM (Industri Kecil Menengah) untuk memajukan produk lokal ke kancah nasional.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Makanan Minuman dan Industri Kreatif (APMMIK) Kristin berharap IKM dapat terus bersinergi baik dari pemerintah daerah maupun dari dinas sektoral sebagai pembina.

“Terimakasih banyak atas fasilitas yang diberikan termasuk dalam kepengurusan legalitas produk bagi para pelaku UMKM di Bojonegoro,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua AHJ (Asosiasi Handycraft Jawa Timur) Meirina, Ketua Forum Industri Kecil Menengah (IKM) Jawa Timur (FIJ) Merris Retnowati, Ketua IKM Prima Utama Jati Nanik Widyawati.

Mereka menyampaikan dengan adanya halal bihalal ini bisa menambah kebersamaan serta semangat untuk mengangkat UMKM agar dapat lebih dikenal di luar wilayah Bojonegoro baik dari produk makanan, minuman bahkan produk kerajinanya. Di samping itu, setiap paguyuban mempunyai agenda masing-masing baik agenda bazar, pameran bahkan pelatihan yang bekerja sama dengan pemerintah desa untuk peningkatan skill bagi ibu-ibu rumah tangga.(***)

*PEMKAB BOJONEGORO

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Kabupaten

Kembali Ngantor di Desa, Bupati Ipuk Tinjau Infrastruktur Hingga Layanan Kesehatan Ibu Hamil

Published

on

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meninjau layanan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil di Balai Desa Sidodadi (Foto : @banyuwangikab.go.id)

Banyuwangi, goindonesia.co – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani kembali melaksanakan program Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa), Kamis (19/9/2024). Kali ini Ipuk ngantor di tiga desa di Kecamatan Wongsorejo, yakni Desa Sidodadi, Bajulmati, dan Bangsring. 

Dalam kegiatan itu Ipuk melakukan berbagai agenda mulai meninjau progres infrastruktur jalan, kesehatan masyarakat,  penguatan pendidikan, pengembangan UMKM,  dan lainnya. 

Salah satunya, Ipuk meninjau jalan kampung di Dusun Galekan, Desa Bajulmati yang telah selesai dilakukan pavingisasi. Saat ini di tiga desa tersebut terdapat 53 titik pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan, baik menggunakan pavingisasi maupun hotmix.

“Alhamdulillah sebagian jalan sudah selesai. Sisanya dalam proses pengerjaan. Mohon ini dijaga supaya awet untuk memudahkan mobilitas dan memperlancar aktivitas ekonomi warga di sini,” pesan Ipuk. 

Dalam program Bunga Desa ini, Ipuk juga bertemu dengan ratusan kader kesehatan serta berdialog tentang upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Ipuk juga meninjau layanan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil di Balai Desa Sidodadi. 

“Seluruh puskesmas di Banyuwangi sudah dilengkapi dengan alat USG, harapannya ini bisa dimaksimalkan. Manfaatkan layanan ini. Jika ditemukan ada kondisi yang kurang baik pada janinnya, tim medis bisa segera melakukan penanganan sejak dini. Dengan demikian AKI dan AKB bisa terus kita tekan,” ujar Ipuk.

Ipuk juga menggali berbagai potensi yang ada di desa untuk didukung dan dikembangkan lebih lanjut. Seperti saat di Desa Sidodadi, Ipuk mengunjungi usaha kacang asin oven “Sumber Baru” milik Asmawi.

Asmawi merupakan generasi kedua yang menjalankan usaha tersebut sejak tahun 2010 lalu. Sebelumnya, ayah Asmawi-lah yang merintis usaha pembuatan kacang oven ini sejak tahun 1970.

Ipuk juga mengunjungi dua rumah produksi rengginang di Desa Bajulmati. Salah satunya adalah UMKM rengginang milik Endang. Sama seperti Asmawi, Endang juga melanjutkan usaha rumahan milik ibunya yang kini sudah sepuh.

Rengginang buatan Endang memilki beberapa varian rasa, seperti rasa terasi, manis, dan rasa bawang. Rengginang buatannya telah dipasarkan ke puluhan toko di wilayah Wongsorejo. 

Ipuk meminta Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengawal dan memberikan pendampingan agar usahanya bisa terus berkembang.

“Tadi kami bantu fasilitasi perizinan, juga pengurusan PIRT-nya, sehingga ada jaminan bahwa produk mereka halal dan aman dikonsumsi. Dinas koperasi juga akan membantu desain packagingnya agar lebih menarik agar produk mereka bisa dipasarkan lebih luas,” ujar Ipuk.

Pelayanan publik, seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha mikro berbasis OSS, perpajakan, konseling kesehatan, pelatihan UMKM, juga digelar di setiap program Bunga Desa. (***)

*Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, @banyuwangikab.go.id

Continue Reading

Kabupaten

Bupati Demak Panen Tembakau, Jadi Salah Satu Fokus Di Sektor Pertanian

Published

on

Panen raya tembakau di Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Demak (Foto : @www.demakkab.go.id)

Demak. goindonesia.co – Sektor pertanian di Kabupaten Demak menjadi salah satu pilar utama ekonomi daerah, didukung oleh lahan pertanian yang luas dan subur. Hal tersebut disampaikan Bupati Demak Eisti’anah dalam sambutannya pada saat panen raya tembakau di Desa Banjarejo Kecamatan Guntur Demak, (18/09/2024).

“Di Kabupaten Demak, tanaman tembakau menjadi salah satu fokus pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, dengan mengembangkan teknologi budidaya yang lebih modern dan ramah lingkungan”, ungkap Bupati Eisti.

Terungkap, Harga tembakau hingga kini mengalami penurunan menjadi 50 ribu, setelah sempat bertengger di harga Rp 60 ribu per kilonya.

Hal tersebut menurut Bupati Eisti memiliki kemungkinan dipengaruhi beberapa hal, diantaranya adalah panen raya yang menyebabkan komoditas melimpah di pasaran yang akhirnya berpengaruh kepada harga tembakau.

“Kita ketahui bersama, tembakau Demak bersifat spesifik lokasi, karena tanaman ini hanya dapat tumbuh dan berkembang baik di tiga wilayah yang meliputi Kecamatan Mranggen, Karangawen, dan Guntur, yang terkenal dengan jenis tembakau Mranggenan”, jelas Bupati Eisti.

Diketahui, tahun ini, luas tanam tembakau telah mencapai lebih dari 2.800 hektare, meliputi: 352 hektare di Kecamatan Mranggen, 550 hektare di Kecamatan Guntur, dan 1.955 hektare di Kecamatan Karangawen

“Kita semua berharap, semoga peningkatan luas tanam tembakau dapat berbanding lurus dengan peningkatan produksi, hasil panen, serta peningkatan pendapatan para petani tembakau”, pungkasnya.

Kepala Dinpertan Pangan Kab. Demak Agus Herawan mengatakan, bahwa dalam budidaya tembakau, tantangan yang sering dihadapi meliputi fluktuasi harga jual tembakau dan rendahnya posisi tawar petani. Selain itu, cuaca dan iklim yang kurang mendukung sangat memengaruhi kualitas serta hasil produksi tembakau.

“Oleh karena itu, melalui acara ini, mari kita saling bertukar pengetahuan, berbagi pengalaman, serta mempelajari praktik terbaik dalam budidaya tembakau yang berkelanjutan dan ramah lingkungan”, tuturnya.

Pemkab Demak sendiri menurut Agus Herawan akan terus berupaya mendukung peningkatan kualitas bahan baku dan pengembangan model usaha tani tembakau dengan memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk memberikan fasilitasi kepada para petani.

Beberapa langkah yang dilakukan diantaranya melalui kegiatan sosialisasi, demplot, pelatihan, serta penyediaan sarana dan prasarana.

Pada kesempatan kali ini juga akan diserahkan bantuan sarana produksi. Menjadi harapan bersama, para petani dapat lebih termotivasi dalam melaksanakan budidaya. (***)

*Pemerintahan Kabupaten Demak

Continue Reading

Kabupaten

Pemkab Blora Luncurkan Tim Tanggap Insiden Siber

Published

on

Acara Launching Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Blora (Computer Security Incident Response Team/BLORAKAB-CSIRT) bertempat di pendopo rumah dinas Bupati Blora (Foto : @www.blorakab.go.id)

Blora, goindonesia.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) meluncurkan (launching) Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Blora (Computer Security Incident Response Team/BLORAKAB-CSIRT) bertempat di pendopo rumah dinas Bupati Blora, Kamis (19/9/2024).

“Serangan siber, baik berupa pencurian data, peretasan, maupun ancaman lainnya merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan serius. Hal ini semakin penting di tengah upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pelayanan publik berbasis digital, yang tentunya sangat bergantung kepada keamanan dan integritas sistem informasi yang digunakan,” kata Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora Bawa Dwi Raharja, S.STP, M.Si., saat membacakan sambutan Bupati Blora Dr. Arief Rohman, SIP., M.Si pada peluncuran Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Blora.

Dikatakannya, peluncuran Tim Tanggap Insiden Siber merupakan langkah strategis yang sangat penting.

“Tim ini akan menjadi garda terdepan dalam menghadapi dan menanggulangi insiden-insiden yang berkaitan dengan keamanan siber,” ucapnya.

Diharapkan oleh Bupati Blora Arief Rohman, dengan adanya tim ini, dapat lebih siap menghadapi ancaman dan potensi risiko yang dapat merugikan masyarakat dan institusi pemerintahan.

“Saya mengajak seluruh stageholder secara bersama-sama kita tingkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam menghadapi ancaman siber. Semoga peluncuran Tim Tanggap Insiden Siber menjadi langkah awal yang baik dalam menjaga keamanan dan integritas serta sistem informasi di Kabupaten Blora,” ajak Bupati Blora Arief Rohman dalam sambutan yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora Bawa Dwi Raharja.

Kepada Tim Tanggap Insiden Siber yang baru diluncurkan, diingatkan bahwa tanggung jawab yang diemban adalah tanggung jawab besar. Keberhasilan tim ini sangat bergantung pada kemampuan, dedikasi, dan kerja sama yang solid dari setiap anggota Tim Tanggap Insiden Siber.

“Saya yakin dan percaya, dengan komitmen dan profesionalisme yang tinggi, tim ini akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Semoga dengan dibentuknya tim ini dapat membawa kemanfaatan bagi Pemerintah Kabupaten Blora dalam meningkatkan pelayanan masyarakat,” pungkasnya.

Peluncuran Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Blora ditandai dengan menekan tombol pada layar oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora Bawa Dwi Raharja bersama Dr. Sulistyo,S.Si., ST., M.Si., Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sebelumnya, dibacakan susunan pengurus Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Blora berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blora.

Dalam kesempatan itu Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Eny Soelastri,SH, mewakili Kepala Diskominfo Jateng, Riena Retnaningrum, S.H., mengungkapkan dengan bangga menyambut launching BLORAKAB-CSIRT sebagai CSIRT ke 25 di Provinsi Jawa Tengah.

Pembentukan CSIRT sejalan dengan penerapan SPBE, dalam Peraturan Pemerintah No 95 tahun 2018 tentang SPBE, disebutkan bahwa bagian unsur keamanan SPBE yaitu Penjaminan keutuhan kerahasiaan, ketersediaan data dan informasi.

“Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal keamanan siber. Ancaman siber yang semakin kompleks dan beragam menuntut kita untuk selalu waspada dan siap menghadapi potensi risiko yang mungkin timbul,” ucapnya.

Sebagai bagian penting dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat keamanan siber, CSIRT memiliki tugas dan fungsi yang strategis. Tim ini ditugaskan untuk melakukan pemantauan, analisis, serta respons terhadap insiden keamanan siber yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Fungsi utama CSIRT mencakup, Deteksi dan Respons Terhadap Insiden : CSIRT bertugas untuk mendeteksi adanya insiden keamanan siber yang mungkin terjadi dan memberikan respons yang cepat dan tepat guna meminimalisir dampak serta memulihkan sistem yang terdampak.

Selanjutnya, Penanganan dan Koordinasi : Tim ini bertanggung jawab untuk menangani insiden, melakukan analisis mendalam, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam menyelesaikan insiden keamanan siber.

Berikutnya, Peningkatan Kesadaran Keamanan : Selain itu, CSIRT juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran akan keamanan siber di lingkungan pemerintahan daerah serta memberikan edukasi kepada stakeholder terkait.
Disampaikan lebih lenjut, keamanan siber Indonesia tengah menjadi sorotan. Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengalami serangan siber ransomware pada 20 Juni 2024 lalu.

Alhasil sejumlah layanan publik di sektor pendidikan, keamanan, keimigrasian, hingga kepegawaian mengalami gangguan karena data-data penting yang tersimpan dalam server tersebut tidak dapat di akses.

Tidak hanya itu, data milik beberapa Lembaga dan Kementerian juga diduga bocor dan diperjualbelikan di situs gelap atau dark web.

Hingga saat ini Indonesia menempati peringkat 48 dari 176 negara dengan indeks keamanan siber sebesar 63,64, dan peringkat 5 di Asia Tenggara.

Selain itu serangan judi online pada situs milik pemerintah di Indonesia juga masih tinggi sampai dengan saat ini. Serangan ini dilakukan oleh para peretas untuk mempromosikan situs judi online mereka. Kasus serangan judi online pada situs milik pemerintah di Indonesia memiliki dampak yang signifikan. Selain merugikan pemerintah, serangan ini juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Insiden kebocoran data di PDN dan insiden lainnya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Kejadian ini menunjukkan bahwa ancaman siber semakin kompleks dan serius. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih serius lagi untuk meningkatkan keamanan siber di Indonesia.

“Melalui kehadiran CSIRT BLORAKAB-CSIRT, kita memiliki harapan besar untuk dapat menghadapi tantangan ini dengan lebih baik. CSIRT tidak hanya bertugas untuk menangani insiden teknis, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mengamankan ruang digital agar tetap aman dan nyaman bagi setiap individu yang beraktivitas di dalamnya,” ungkapnya.

Pihaknya menyatakan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras seluruh anggota CSIRT yang telah berkomitmen untuk menjalankan tugas ini.

“Mari kita bekerja sama, berkolaborasi, dan terus meningkatkan kemampuan untuk menjawab setiap insiden keamanan siber yang mungkin terjadi. Semoga Launching BLORAKAB-CSIRT menjadi langkah awal yang membawa manfaat besar dalam menjaga keamanan siber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora pada khususnya,” kata Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Eny Soelastri,SH, mengakhiri sambutan Kepala Diskominfo Jateng, Riena Retnaningrum, SH.

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Dr. Sulistyo,S.Si., ST., M.Si., mengatakan sangat mendukung dan mengapresiasi terbentuknya tim tanggap Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Blora.

“Tim insiden tidak hanya bekerja saat insiden terjadi atau pasca insiden, tetapi juga sebelumnya,” tegasnya.

Ia membeberkan, pada 20 Juni 2024 Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) kena serangan ransomware, yang mengakibatkan 282 Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (IPPD) sistem elektroniknya terganggu.

“Dampaknya, bisa kita lihat layanan-layanan umum, layanan-layanan khusus baik yang digunakan internal pemerintahan maupun layanan publik terganggu, dampaknya meluas,” ungkapnya.

Sulistyo menyebut, serangan itu setelah dilakukan investigasi dan melakukan digital forensik ditemukenali bahwa tata kelolanya memang harus diperbaiki.

Dikatakannya, Pusat Data Nasional Sementara adalah bagian dari infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), maka standar keamanan, kemudian pemenuhan kriteria keamanan haru bisa dipenuhi sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sementara itu Kepala Dinkominfo Kabupaten Blora Pratikto Nugroho, S.Sos., MM., berharap kepada BSSN untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam menjaga Ruang Siber di Pemerintah Kabupaten Blora dari ancaman serangan siber.

Disebutkan, kerja sama yang telah berjalan antara Pemerintah Kabupaten Blora dan Badan Siber Sandi Negara, sebagai berikut. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik sejak tahun 2019. Bantuan notifikasi peringatan insiden siber. Pelaksanaan pentest Sistem Elektronik di Kabupaten Blora. Pengembangan SDM melalui Bimtek dan pelatihan yang dilaksanakan oleh PUSBANG SDM BSSN.

“Kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Blora serta Kepala Kelurahan dan Kepala Desa se-Kabupaten Blora untuk dapat berkoordinasi dengan Tim Tanggap Insiden Siber apabila mendeteksi adanya serangan siber pada sistem elektronik yang di kelola,” tegasnya. (***)

*Pemerintah Kabupaten Blora.

Continue Reading

Trending