Connect with us

Kabupaten

Kendalikan Stok-Harga Pangan Jelang Lebaran, Bupati Mojokerto Gelar HLM TPID

Published

on

Kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Mojokerto (Foto : @mojokertokab.go.id)

Mojokerto, goindonesia.co – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Mojokerto. Kegiatan tersebut, digelar untuk meningkatkan sinergi kolaborasi pengendalian harga dan stok ketersediaan bahan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2024.

Pelaksanaan HLM TPID yang berlangsung di Smart Room Satya Bina Karya (SBK), pada Senin (18/3) pagi. Juga turut dihadiri perwakilan Forkopimda Kabupaten Mojokerto, Sekretaris Daerah Teguh Gunarko, Kepala Pimpinan Cabang Bulog Surabaya Selatan Rusli, para asisten dan staf ahli Bupati Mojokerto, Kepala Perangkat Daerah dan anggota TPID Kabupaten Mojokerto.

Selain itu, pada HLM TPID, Bupati Ikfina juga turut mengundang berbagai narasumber yakni Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Petrus Endria Effendhi dan Statistik Muda BPS Kabupaten Mojokerto Arif Budianto.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ikfina memaparkan, bahwa Pemkab Mojokerto telah mengupayakan dan menetapkan beberapa kebijakan dalam mengendalikan inflasi di wilayahnya selama ini.

“Kami pemerintah Kabupaten Mojokerto sudah aktif melakukan kegiatan yang memang sudah diperintahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengendalian inflasi beberapa antaranya melakukan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, melakukan operasi pasar, menjaga pasokan bahan, dan masih banyak lagi,” ujarnya.

Lanjut Ikfina, dalam mengendalikan inflasi, Ia menyebutkan salah satu upaya yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu yaitu dengan membuka gerai Warung Pengendalian Inflasi dan Penggunaan Produk dalam Negeri (WULANDARI) di 18 Kecamatan se-Kabupaten Mojokerto.

“Wulandari ini masih ada di 18 kecamatan, saya maunya di setiap pasar ada Wulandari, karena ini juga salah satu upaya Pemkab Mojokerto untuk mengendalikan inflasi yang ada di Mojokerto,” ucapnya.

Selain itu, Bupati Ikfina juga menyampaikan, bahwa dalam mengendalikan inflasi, salah satu yang  menjadi fokus utama yaitu memperhatikan komponen pendukung terhadap inflasi.

“Kalau kita ingin mengendalikan inflasi, maka kita harus fokus pada komponen pendukung inflasi, apalagi saat ini kita harus bekerja cukup keras dalam mengendalikan inflasi, yang dulunya diangka 2-4 sekarang menjadi 1,5 – 3,5,” jelasnya.

Dengan berbagai langkah yang telah dilakukan, Orang nomor satu di lingkup Pemkab Mojokerto mengharapkan, upaya dalam mengendalikan inflasi dapat berdampak baik untuk Kabupaten Mojokerto.

“Bismillah semoga semuanya sudah terjadwal,  pemantauan dengan Sinergi Smart kita juga sudah jalan, Wulandari juga jalan, dengan penyempurna dan koordinasi yang baik bagaimana kita betul-betul berupaya agar inflasi di Kabupaten Mojokerto dapat terkendali antara 1,5 sampai 3,5. Dan semoga semuanya bisa mengambil bagian dalam pengendalian inflasi ini hingga nanti menjelang lebaran inflasi di Kabupaten Mojokerto dapat terkendali dengan baik,” harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko juga menambahkan, bahwa dalam mengendalikan inflasi diwilayahnya, Pemkab Mojokerto juga telah melakukan berbagai langkah seperti melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, melakukan operasi pasar, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi, melaksanakan rapat teknis tim pengendali inflasi daerah.

“Selanjutnya melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, melaksanakan pencanangan gerakan menanam, menjaga pasokan bahan, memberikan bantuan transportasi dari APBD, dan upaya lain yakni Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/13/HK/416-012/2024 tentang jenis dan besaran subsidi harga barang kebutuhan pokok tahun 2024,” bebernya.

Teguh juga menjelaskan ada beberapa rekomendasi langkah kedepan yang dapat dilakukan dalam mengendalikan inflasi di Bumi Majapahit, yakni dari menggunakan anggaran desa untuk ketahanan pangan hingga mengendalikan distribusi pasokan bahan pangan.

“Saran dan rekomendasi ke depan yaitu penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi daerah, mendorong anggaran desa atau dana desa untuk ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah, serta peran distribusi memegang peranan penting maka distribusi harus dikendalikan,” pungkasnya. (***)

*Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Kabupaten

Wamendagri Pantau Program Makan Bergizi Gratis di SD Inpres Gudang Arang Merauke

Published

on

Pembagian makanan bergizi gratis di SD Inpres Gudang Arang Merauke oleh Wamendagri Ribka Haluk didampingi Pj Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi. (Foto : @suara.merauke.go.id)

Merauke, goindonesia.co – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Dr. Ribka Haluk beserta rombongan memantau program nasional makan bergizi gratis di Sekolah Dasar (SD) Inpres Gudang Arang Merauke, Sabtu, (23/11/2024). 

Kedatangan Wamendagri didampingi Pj Gubernur Papua Selatan, Komjen Pol (Purn) Rudy Sufahriadi dan Pj Sekda Maddaremmeng beserta Forkopimda. Kunjungan ke sekolah dasar ini disambut tari-tarian khas Papua dari para siswa. Kunjungan ini merupakan penghormatan dan pengahargaan kepada pihak sekolah dan program pembagian makanan sehat sangat berarti bagi anak-anak didik, ucap Kepala SD Inpres Gudang Arang Natalia Maria Remetwa. Dia menyebut, jumlah siswa SD Gudang Arang yang menerima makan bergizi gratis sebanyak 283 orang. 

Lanjut dia, program makan sehat ini bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan fisik namun juga menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk terus belajar.

“Kami yakin dengan perut yang kenyang pikiran mereka akan lebih fokus untuk meraih cita-cita,”ujarnya.

Natalia berharap dengan adanya program seperti ini anak-anak didik dapat mengasah potensi dan bakatnya. Ia juga berharap Wamendagri terus mendukung upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini, lebih khusus di SD Inpres Gudang Arang.

Wamendagri Ribka Haluk mengatakan betapa pentingnya pemberian makan bergizi gratis bagi anak. Lantaran sangat disadari diseluruh Indonesia umumnya pada aspek rendahnya sumber daya manusia masih sangat tinggi, belum bisa bersaing dengan negara-negara lain. 

“Bapak Presiden Prabowo betul-betul mempunyai tekad selama lima tahun kedepan kita harus memperbaiki asupan gizi bagi anak-anak yang akan melanjutkan program Indonesia emas di 2045,”kata Wamendagri.

Wamendagri Ribka mengatakan sudah ada penelitian bahwa di negara-negara yang maju program makanan bergizi yang diberikan kepada anak sangat berpengaruh.

Pemberian makanan bergizi dapat meningkatkan daya tahan anak dalam menerima proses-proses pembelajaran di sekolah.

“Program ini akan diuji cobakan selama lima tahun. Kita akan bereksperimen mulai November-Desember diuji cobakan oleh seluruh pemerintah, para bupati, gubernur dan wali kota di Indonesia,” ujarnya.

Ribka Haluk mengatakan, program makanan bergizi ini multi efek, akan mendapatkan anak sehat yang sudah siap pada jam-jam sekolan akan menerima makan.

“Secara energi anak itu akan baik dalam mengikuti pendidikan dengan baik,”kata Wamendagri.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi prioritas pemerintahan Presiden dan Wakilnya Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Program ini bakal menyasar 82,9 juta penerima selama lima tahun ke depan. 

Dalam Perpres 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional tertuang empat target utama penerima program makan bergizi gratis, di antaranya Peserta Didik atau Pelajar dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), Negeri dan Swasta.

Selanjutnya, untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Sasaran Program Makan Siang Gratis dilakukan secara bertahap, pada 2025 sekitar 40 persen kemudian tahun berikutnya naik menjadi sekitar 80 persen dan target pada 2029 mencapai 100 persen. 

Fokus awal program makan bergizi gratis yakni anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya. Makan bergizi gratis akan diberikan dua kali, yakni pagi dan siang. 

Uji coba Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilakukan sejak Agustus 2024. Nantinya, Program Makan Bergizi Gratis akan dimulai pada 2 Januari 2025.

Setelah berkunjung ke SD Gudang Arang, Wamendagri Ribka Haluk memantau makan bergizi gratis di Taman Kanak-kanak Gudang Arang. (***)

*Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Merauke

Continue Reading

Kabupaten

Pj. Lihadnyana Luncurkan Empat Inovasi Untuk Percepatan Transformasi Digital Pelayanan Publik di Buleleng

Published

on

Pemkab Buleleng meluncurkan empat inovasi digital canggih sekaligus, yaitu Aplikasi Singa Pinter (Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan dan Informasi Terintegrasi), Si Tri Datu (Sistem Terintegrasi Pelayanan Gawat Darurat), Srikandi Buleleng (Sinergitas Revitalisasi Inovatif Kekayaan Arsip dan Nilai Daerah Integratif), dan Juntai Pangan (Merajut Rantai Pangan)(Foto : @bulelengkab.go.id)

Buleleng, goindonesia.co – Pemerintah Kabupaten Buleleng terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi berbasis teknologi. Sebagai bukti nyata dari komitmen tersebut, Pemkab Buleleng meluncurkan empat inovasi digital canggih sekaligus, yaitu Aplikasi Singa Pinter (Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan dan Informasi Terintegrasi), Si Tri Datu (Sistem Terintegrasi Pelayanan Gawat Darurat), Srikandi Buleleng (Sinergitas Revitalisasi Inovatif Kekayaan Arsip dan Nilai Daerah Integratif), dan Juntai Pangan (Merajut Rantai Pangan). Keempat inovasi tersebut dilounching oleh Penjabat Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, di Ruang Buleleng Command Center (BCC) Dinas Kominfosanti Buleleng, Sabtu (23/11).

Dalam sambutannya, Pj. Lihadnyana menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif para pejabat yang telah menggagas proyek perubahan berbasis teknologi ini. “Inovasi ini adalah wujud nyata dari proses problem solving yang diharapkan dari peserta PKN. Proyek perubahan seperti ini harus dijamin keberlanjutannya agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Lihadnyana menekankan pentingnya memastikan edukasi kepada masyarakat agar mampu memanfaatkan aplikasi-aplikasi ini secara optimal. “Aplikasi ini adalah alat, tetapi masyarakat yang dilayani juga harus memahami cara penggunaannya. Edukasi menjadi kunci keberhasilan penerapan inovasi teknologi,” ujarnya.

Pihaknya juga menyampaikan harapan agar keempat aplikasi ini tidak hanya meningkatkan tata kelola pemerintahan di Buleleng tetapi juga memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.

Direktur RSUD Buleleng dr. Arya Nugraha yang memprakasai Aplikasi Si Tri Datu menyampaikan aplikasi ini dirancang untuk mengatasi tantangan dalam pelayanan gawat darurat medis dengan menyediakan solusi yang cepat, terkoordinasi, dan efektif. Melalui integrasi antara rumah sakit, ambulans, dan stakeholder terkait lainnya, Si Tri Datu memastikan respons medis yang lebih cepat dan akurat, memanfaatkan teknologi untuk akses informasi real-time bagi masyarakat dan tim medis.

“Pelayanan gawat darurat yang tepat dan cepat adalah kebutuhan utama masyarakat. Si Tri Datu hadir untuk memastikan bahwa kolaborasi semua pihak dapat mewujudkan layanan yang optimal,” jelasnya.

Paparan dilanjutkan oleh Kadis Kominfosanti Buleleng Ketut Suwarmawan yang menjelaskan aplikasi Singa Pinter ini menjadi solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan integrasi aplikasi layanan publik di Buleleng. Dengan hadirnya Singa Pinter, 44 aplikasi layanan publik yang terpisah kini digabung dalam satu platform, memudahkan masyarakat mengakses layanan tanpa perlu datang ke kantor pemerintahan. Aplikasi ini juga membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat dan cepat.

“Dengan Singa Pinter, kami berkomitmen untuk menjadikan pelayanan publik lebih mudah, transparan, dan efisien, seiring dengan kemajuan era digital,” ungkapnya.

Kemudian lanjut ke Sri Kandi yang berfokus pada pelestarian arsip sejarah dan budaya lokal yang sering terabaikan. Kepala DAPD Buleleng Made Era Oktarini menyampaikan aplikasi ini bertujuan untuk mendigitalisasi arsip penting dan melibatkan masyarakat serta berbagai pihak terkait dalam menjaga warisan budaya tersebut.

“Kekayaan budaya dan sejarah adalah identitas kita. Melalui Srikandi, kita melindungi warisan ini untuk generasi yang akan datang,” tegasnya.

Dan yang terakhir adalah Isu ketahanan pangan juga menjadi prioritas utama di Buleleng, dan aplikasi Juntai Pangan yang hadir untuk memperkuat pengelolaan distribusi pangan secara lebih efisien yang disampaikan oleh Kepala DKPP Buleleng Gede Putra Aryana menjelaskan aplikasi ini mengintegrasikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satuan Tugas Ketahanan Pangan untuk merespons dinamika harga kebutuhan pokok dengan cepat dan memastikan kelancaran distribusi bahan pangan.

“Ketahanan pangan adalah isu strategis yang harus dihadapi dengan serius. Juntai Pangan hadir untuk memperkuat koordinasi dan memastikan ketahanan pangan masyarakat tetap terjaga,” jelasnya.

Peluncuran keempat aplikasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mengoptimalkan teknologi dalam meningkatkan pelayanan publik. Aplikasi ini diharapkan menjadi langkah awal bagi Buleleng untuk terus berinovasi dan memberikan solusi yang relevan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital.(***)

*Pemerintah Kabupaten Buleleng

Continue Reading

Kabupaten

FPRB Kelurahan Tanjung Benoa Tampil dalam “The 2nd UNESCO-IOC Global Tsunami Symposium”  Aceh

Published

on

“The 2nd UNESCO-IOC Global Tsunami Symposium dalam rangka memperingati 20 Tahun Tsunami Aceh” (Foto : @setda.badungkab.go.id)

Badung, goindonesia.co – Pulau Bali memiliki 3 sumber gempabumi yakni Megathrust sumba di perairan Selatan Bali, Busur naik belakang Flores di bagian Utara dan 30 sesar di darat. Hal tersebut menjadikan Pulau Bali rawan terhadap bencana gempabumi dan tsunami.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, perlu adanya upaya mitigasi struktural dan non struktural yang dilakukan oleh berbagai pihak. Salah satu upaya non struktural yang dapat dilakukan adalah dengan mengikuti program Tsunami Ready Community (Komunitas Siaga Tsunami). Tsunami Ready Community adalah program pembentukan komunitas siaga tsunami yang bertujuan untuk membangun masyarakat tangguh yang memiliki kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana tsunami sehingga dapat meminimalisir korban jiwa serta kerugian ekonomi.

Pada Tahun 2022, Kelurahan Tanjung Benoa Badung menjadi desa pertama di Indonesia yang dikukuhkan sebagai Tsunami Ready Community oleh UNESCO. Keberhasilan tersebut diraih dengan dukungan Balai Besar MKG Wilayah III sebagai fasilitator dalam memenuhi 12 indikator tsunami ready serta kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten Kota dan multihelix di Bali.

Tahun ini bertepatan dengan kegiatan “The 2nd UNESCO-IOC Global Tsunami Symposium dalam rangka memperingati 20 Tahun Tsunami Aceh” yang diselenggarakan di Banda Aceh, Ketua FPRB Kelurahan Tanjung Benoa Dr. I Wayan Deddy Sumantra diundang sebagai komunitas yang telah berhasil menjadi contoh baik dimata dunia.

Peran Komunitas FPRB Tanjung Benoa dalam acara ini adalah untuk menyampaikan pesan bahwa pengakuan tsunami ready community harus dipertahankan dengan upaya mitigasi kebencanaan yang berkelanjutan. Selain itu, Deddy Sumantra juga menceritakan dampak positif sebagai  tsunami ready community terhadap kehidupan pariwisata di Tanjung Benoa.

Keberhasilan Kelurahan Tanjung Benoa di bawah kepemimpinan I Wayan Sudiana, SH.,MH, dalam meraih pengakuan tsunami ready community menjadi bukti bahwa sinergitas MulitiHelix dari BMKG, Pemerintah Daerah, BPBD, Masyarakat, Pihak Swasta, dll mampu mendukung upaya mewujudkan cita-cita Zero Victim saat terjadi bencana. (***)

*Pemerintah Kabupaten Badung

Continue Reading

Trending