Connect with us

Berita Kota

Pemkot Yogya Bebaskan Denda dan Beri Pengurangan Pokok Tunggakan PBB

Published

on

Infografis PBB Pemkot Yogya (Foto : @warta.jogjakota.go.id)

Umbulharjo, goindonesia.co – Pemerintah Kota Yogyakarta kembali membebaskan sanksi denda dan memberikan pengurangan pokok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (P2) pada tahun ini. Kebijakan itu berlaku mulai 1 Maret sampai 31 Agustus 2024 untuk tunggakan PBB dari tahun 1994 sampai tahun 2022. Pemkot mengeluarkan kebijakan itu untuk meringankan beban tunggakan PBB wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor PBB.

Kepala Bidang Pembukuan Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, RM Kisbiyantoro mengatakan kebijakan pengurangan pokok pajak dan sanksi bebas denda tunggakan PBB P2 itu pernah diterapkan Pemkot Yogyakarta sebelumnya. Misalnya pada masa pandemi Covid-19. Namun baru pada tahun ini durasi kebijakan tersebut berlaku lebih lama yaitu mulai 1 Maret sampai 31 Agustus 2024.

“Kebijakan ini untuk meringankan beban tunggakan PBB. Ini salah satu upaya untuk mendorong wajib pajak untuk membayar tunggakan PBB,” kata Kisbiyantoro, saat dikonfirmasi, Senin (18/3/2024).

Kebijakan bebas sanksi denda dan pengurangan pokok PBB P2 itu berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta nomor 60 tahun 2023 tentang pemberian pengurangan pokok ketetapan dan penghapusan sanksi administratif atas tunggakan PBB P2. Di samping itu Keputusan Wali Kota (Kepwal) Yogyakarta nomor 72 tahun 2024 tentang besaran persentase, periode masa pajak, dan waktu pengurangan pokok pajak dan penghapusan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan PBB P2.

Mekanisme pengurangan pokok PBB dan bebas sanksi denda itu dilakukan tanpa perlu pengajuan permohonan sehingga masyarakat tidak repot mengurusnya. Kebijakan tersebut otomatis berlaku  bagi wajib pajak PBB yang memiliki tunggakan sesuai masa pajak yang ditetapkan dan dibayarkan pada 1 Maret-31 Agustus 2024.

“Masyarakat atau wajib pajak tinggal membayar tunggakan PBB P2, secara otomatis diberikan stimulus pengurangan pokok pajak dan bebas denda,” ujarnya.

Mengacu Kepwal Yogyakarta nomor 72 tahun 2024, pemberian pengurangan pokok pajak untuk tunggakan masa pajak tahun 1994- 2011 sebesar 75 persen, tunggakan pajak tahun 2012- 2018 sebesar 25 persen. Sedangkan tunggakan pajak tahun 2019, 2021 dan 2022 sebesar 10 persen. Untuk tunggakan masa pajak tahun 2022 sebesar 50 persen. Sementara pemberian pembebasan sanksi administratif denda atas tunggakan PBB P2 dari tahun 1994 sampai 2022.

“Harapannya masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan pengurangan pokok pajak dan bebas sanksi denda tunggakan PBB P2. Ini bisa mengurangi beban tunggakan PBB dan mengoptimalkan upaya penerimaan tunggakan PBB,” papar Kisbiyantoro.

Kebijakan itu diterapkan untuk pembayaran PBB di semua kanal pembayaran yang sudah diakui dan bekerja sama dengan Pemkot Yogyakarta selama ini. Baik melalui perbankan seperti Bank BPD DIY, Bank Jogja, Mandiri dan BNI. Maupun lewat layanan digital seperti Gopay, Tokopedia, Link Aja dan Shopee. Termasuk melalui layanan Pos Indonesia.  

Dia menyebut sampai saat ini tunggakan PBB di Kota Yogyakarta sekitar Rp 143 miliar terdiri dari pokok pajak dan denda Rp 52,3 miliar.  Umur tunggakan itu berkisar 2-30 tahun sejak PBB P2 masih dikelola Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Oleh sebab itu dibutuhkan kebijakan stimulus atau pengurangan dan bebas sanksi denda agar wajib pajak membayar PBB P2.


“Tunggakan itu bermacam-macam sebabnya. Kemungkinan beralih kepemilikan saat beli tanah dan bangunan, pemilik lama ternyata ada tunggakan PBB. Sebab lainnya wajib pajak lama sudah tidak tahu di mana rimbanya, meninggal dan tidak ada ahli warisnya,” tandasnya.(***)

*Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita Kota

Gerak Cepat Tangani Banjir, Pemkot Tangerang Siagakan Posko Pengungsian dan Kesehatan di Periuk

Published

on

Posko pengungsian dan posko kesehatan di sejumlah titik di wilayah Kecamatan Periuk (Foto : @www.tangerangkota.go.id)

Kota Tangerang, goindonesia.co – Hujan deras dan angin kencang yang melanda Kota Tangerang, ditambah derasnya aliran air dari hulu, menyebabkan kerusakan pada turap sepanjang 10 meter di Perumahan Garden City RW 25, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Sabtu (23/11/24) malam. 

Seluruh petugas gabungan pun langsung bergerak untuk melakukan penanganan. Salah satunya, gerak cepat pendirian posko pengungsian dan posko kesehatan di sejumlah titik di wilayah Kecamatan Periuk. 

Sekretaris BPBD Kota Tangerang Yedi Rudiantoro menyatakan, malam ini sudah ada tiga posko pengungsian dan kesehatan yang didirikan di wilayah Periuk. Yaitu, di RW 21, RW 22 dan RW 25 dengan jumlah pengungsi yang masih terus bertambah. 

“RW 25 di Gedung Serba Guna, RW 21 di Posyandu Merah Delima dan RW 22 juga dibuka pengungsian di gedung posyandu. Semua bantuan sudah disalurkan sesuai kebutuhan seluruh warga terdampak,” ungkap Yedi. 

Saat ini petugas BPBD sudah mengerahkan 21 perahu untuk mengangkut para warga yang akan mengungsi sementara di tiga posko tersebut. 

Sementara itu, Kepala Puskesmas Gebang Raya dr. Andi Hidayat menyatakan, petugas kesehatan sudah langsung terjun ke lapangan, saat air terus naik. 

“Petugas kesehatan sudah langsung disebar di seluruh posko-posko yang sudah dibangun. Melakukan pengecekan kesehatan warga, atau sekadar standby jika dibutuhkan para warga. Karena, saat ini kondisinya dingin dan kemungkinan-kemungkinan penyakit di pengungsian harus diantisipasi,” jelas dr. Andi. 

Sebagai informasi, Kota Tangerang telah dilanda hujan deras dengan angin kencang. Dengan aliran air dari hulu yang deras, terjadi jebol pada tanggul di Perumahan Garden City Periuk yang mengakibatkan ratusan warga sekitar terdampak. 

Selain itu, di empat kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Pinang, Cibodas, Larangan dan Cipondoh juga telah terjadi genangan, banjir hingga pohon tumbang. Saat ini, semua lokasi sudah dalam penanganan petugas gabungan. (***)

*Pemerintah Kota Tangerang

Continue Reading

Kabupaten

Wamendagri Pantau Program Makan Bergizi Gratis di SD Inpres Gudang Arang Merauke

Published

on

Pembagian makanan bergizi gratis di SD Inpres Gudang Arang Merauke oleh Wamendagri Ribka Haluk didampingi Pj Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi. (Foto : @suara.merauke.go.id)

Merauke, goindonesia.co – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Dr. Ribka Haluk beserta rombongan memantau program nasional makan bergizi gratis di Sekolah Dasar (SD) Inpres Gudang Arang Merauke, Sabtu, (23/11/2024). 

Kedatangan Wamendagri didampingi Pj Gubernur Papua Selatan, Komjen Pol (Purn) Rudy Sufahriadi dan Pj Sekda Maddaremmeng beserta Forkopimda. Kunjungan ke sekolah dasar ini disambut tari-tarian khas Papua dari para siswa. Kunjungan ini merupakan penghormatan dan pengahargaan kepada pihak sekolah dan program pembagian makanan sehat sangat berarti bagi anak-anak didik, ucap Kepala SD Inpres Gudang Arang Natalia Maria Remetwa. Dia menyebut, jumlah siswa SD Gudang Arang yang menerima makan bergizi gratis sebanyak 283 orang. 

Lanjut dia, program makan sehat ini bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan fisik namun juga menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk terus belajar.

“Kami yakin dengan perut yang kenyang pikiran mereka akan lebih fokus untuk meraih cita-cita,”ujarnya.

Natalia berharap dengan adanya program seperti ini anak-anak didik dapat mengasah potensi dan bakatnya. Ia juga berharap Wamendagri terus mendukung upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini, lebih khusus di SD Inpres Gudang Arang.

Wamendagri Ribka Haluk mengatakan betapa pentingnya pemberian makan bergizi gratis bagi anak. Lantaran sangat disadari diseluruh Indonesia umumnya pada aspek rendahnya sumber daya manusia masih sangat tinggi, belum bisa bersaing dengan negara-negara lain. 

“Bapak Presiden Prabowo betul-betul mempunyai tekad selama lima tahun kedepan kita harus memperbaiki asupan gizi bagi anak-anak yang akan melanjutkan program Indonesia emas di 2045,”kata Wamendagri.

Wamendagri Ribka mengatakan sudah ada penelitian bahwa di negara-negara yang maju program makanan bergizi yang diberikan kepada anak sangat berpengaruh.

Pemberian makanan bergizi dapat meningkatkan daya tahan anak dalam menerima proses-proses pembelajaran di sekolah.

“Program ini akan diuji cobakan selama lima tahun. Kita akan bereksperimen mulai November-Desember diuji cobakan oleh seluruh pemerintah, para bupati, gubernur dan wali kota di Indonesia,” ujarnya.

Ribka Haluk mengatakan, program makanan bergizi ini multi efek, akan mendapatkan anak sehat yang sudah siap pada jam-jam sekolan akan menerima makan.

“Secara energi anak itu akan baik dalam mengikuti pendidikan dengan baik,”kata Wamendagri.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi prioritas pemerintahan Presiden dan Wakilnya Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Program ini bakal menyasar 82,9 juta penerima selama lima tahun ke depan. 

Dalam Perpres 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional tertuang empat target utama penerima program makan bergizi gratis, di antaranya Peserta Didik atau Pelajar dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), Negeri dan Swasta.

Selanjutnya, untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Sasaran Program Makan Siang Gratis dilakukan secara bertahap, pada 2025 sekitar 40 persen kemudian tahun berikutnya naik menjadi sekitar 80 persen dan target pada 2029 mencapai 100 persen. 

Fokus awal program makan bergizi gratis yakni anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya. Makan bergizi gratis akan diberikan dua kali, yakni pagi dan siang. 

Uji coba Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilakukan sejak Agustus 2024. Nantinya, Program Makan Bergizi Gratis akan dimulai pada 2 Januari 2025.

Setelah berkunjung ke SD Gudang Arang, Wamendagri Ribka Haluk memantau makan bergizi gratis di Taman Kanak-kanak Gudang Arang. (***)

*Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Merauke

Continue Reading

Kabupaten

Pj. Lihadnyana Luncurkan Empat Inovasi Untuk Percepatan Transformasi Digital Pelayanan Publik di Buleleng

Published

on

Pemkab Buleleng meluncurkan empat inovasi digital canggih sekaligus, yaitu Aplikasi Singa Pinter (Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan dan Informasi Terintegrasi), Si Tri Datu (Sistem Terintegrasi Pelayanan Gawat Darurat), Srikandi Buleleng (Sinergitas Revitalisasi Inovatif Kekayaan Arsip dan Nilai Daerah Integratif), dan Juntai Pangan (Merajut Rantai Pangan)(Foto : @bulelengkab.go.id)

Buleleng, goindonesia.co – Pemerintah Kabupaten Buleleng terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi berbasis teknologi. Sebagai bukti nyata dari komitmen tersebut, Pemkab Buleleng meluncurkan empat inovasi digital canggih sekaligus, yaitu Aplikasi Singa Pinter (Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan dan Informasi Terintegrasi), Si Tri Datu (Sistem Terintegrasi Pelayanan Gawat Darurat), Srikandi Buleleng (Sinergitas Revitalisasi Inovatif Kekayaan Arsip dan Nilai Daerah Integratif), dan Juntai Pangan (Merajut Rantai Pangan). Keempat inovasi tersebut dilounching oleh Penjabat Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, di Ruang Buleleng Command Center (BCC) Dinas Kominfosanti Buleleng, Sabtu (23/11).

Dalam sambutannya, Pj. Lihadnyana menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif para pejabat yang telah menggagas proyek perubahan berbasis teknologi ini. “Inovasi ini adalah wujud nyata dari proses problem solving yang diharapkan dari peserta PKN. Proyek perubahan seperti ini harus dijamin keberlanjutannya agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Lihadnyana menekankan pentingnya memastikan edukasi kepada masyarakat agar mampu memanfaatkan aplikasi-aplikasi ini secara optimal. “Aplikasi ini adalah alat, tetapi masyarakat yang dilayani juga harus memahami cara penggunaannya. Edukasi menjadi kunci keberhasilan penerapan inovasi teknologi,” ujarnya.

Pihaknya juga menyampaikan harapan agar keempat aplikasi ini tidak hanya meningkatkan tata kelola pemerintahan di Buleleng tetapi juga memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.

Direktur RSUD Buleleng dr. Arya Nugraha yang memprakasai Aplikasi Si Tri Datu menyampaikan aplikasi ini dirancang untuk mengatasi tantangan dalam pelayanan gawat darurat medis dengan menyediakan solusi yang cepat, terkoordinasi, dan efektif. Melalui integrasi antara rumah sakit, ambulans, dan stakeholder terkait lainnya, Si Tri Datu memastikan respons medis yang lebih cepat dan akurat, memanfaatkan teknologi untuk akses informasi real-time bagi masyarakat dan tim medis.

“Pelayanan gawat darurat yang tepat dan cepat adalah kebutuhan utama masyarakat. Si Tri Datu hadir untuk memastikan bahwa kolaborasi semua pihak dapat mewujudkan layanan yang optimal,” jelasnya.

Paparan dilanjutkan oleh Kadis Kominfosanti Buleleng Ketut Suwarmawan yang menjelaskan aplikasi Singa Pinter ini menjadi solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan integrasi aplikasi layanan publik di Buleleng. Dengan hadirnya Singa Pinter, 44 aplikasi layanan publik yang terpisah kini digabung dalam satu platform, memudahkan masyarakat mengakses layanan tanpa perlu datang ke kantor pemerintahan. Aplikasi ini juga membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat dan cepat.

“Dengan Singa Pinter, kami berkomitmen untuk menjadikan pelayanan publik lebih mudah, transparan, dan efisien, seiring dengan kemajuan era digital,” ungkapnya.

Kemudian lanjut ke Sri Kandi yang berfokus pada pelestarian arsip sejarah dan budaya lokal yang sering terabaikan. Kepala DAPD Buleleng Made Era Oktarini menyampaikan aplikasi ini bertujuan untuk mendigitalisasi arsip penting dan melibatkan masyarakat serta berbagai pihak terkait dalam menjaga warisan budaya tersebut.

“Kekayaan budaya dan sejarah adalah identitas kita. Melalui Srikandi, kita melindungi warisan ini untuk generasi yang akan datang,” tegasnya.

Dan yang terakhir adalah Isu ketahanan pangan juga menjadi prioritas utama di Buleleng, dan aplikasi Juntai Pangan yang hadir untuk memperkuat pengelolaan distribusi pangan secara lebih efisien yang disampaikan oleh Kepala DKPP Buleleng Gede Putra Aryana menjelaskan aplikasi ini mengintegrasikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satuan Tugas Ketahanan Pangan untuk merespons dinamika harga kebutuhan pokok dengan cepat dan memastikan kelancaran distribusi bahan pangan.

“Ketahanan pangan adalah isu strategis yang harus dihadapi dengan serius. Juntai Pangan hadir untuk memperkuat koordinasi dan memastikan ketahanan pangan masyarakat tetap terjaga,” jelasnya.

Peluncuran keempat aplikasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mengoptimalkan teknologi dalam meningkatkan pelayanan publik. Aplikasi ini diharapkan menjadi langkah awal bagi Buleleng untuk terus berinovasi dan memberikan solusi yang relevan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital.(***)

*Pemerintah Kabupaten Buleleng

Continue Reading

Trending