Berita

JARINGAN LINTAS ALUMNI UNPAD Desak Ketua IKA UNPAD Mundur

Published

1 year ago

30 October, 2023

Konferensi pers JARINGAN LINTAS ALUMNI UNPAD (Foto : @jakartasatu.com)

Bandung, goindonesia.com — Jaringan Lintas Alumni UNPAD buat surat terbuka untuk Rektor Universitas Padjajaran, Teguran Keras terhadap Ketua IKA UNPAD.

Setiap saat, hidup dalam suatu negara tidak akan pernah luput dari dinamika politik di semua sudutnya. Saat mengartikulasikannya kerap diambil keputusan sebagai sikap politik baik bersifat individual maupun berkelompok.

Keputusan politik individual, disebut sebagai otonomi mutlak yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Begitu juga sebaliknya, mengambil keputusan politik atas nama kelompok disebut keputusan kolektif sebagai hasil kesepakatan bersama.

Tentunya, kaedah serta etika selalu menjadi tuntunan dalam mengambil keputusan kolektif ini, bukan karena ambisi pribadi pemimpinnya atau bahkan mencari keuntungan sesaat belaka. Saat ini, Indonesia sedang hangat-hangatnya menyambut kehadiran presiden baru dan anggota legislatif 2024 – 2029.

Lantas, apa peranan kampus Universitas Padjadjaran (Unpad) dengan segala unsurnya dalam konteks ini? Pastinya, kampus sebagai cerminan rumah para intelektual akan mengambil peran sebagaimana porsinya, di antaranya:

1. Mendorong terciptanya kehidupan politik yang demokratis, jujur, dan berkeadilan. Konkretnya, melakukan pengawasan terhadap penyelenggara Pemilu (KPU) agar jurdil (seperti halnya Forum Rektor pada pemilu 2004);

2. Menjadikan kampus sebagai tempat pencerdasan bagi pemilih agar tidak salah dalam memutuskan pilihannya. Konkretnya, memfasilitasi para pemilih (minimal para civitas akademika yang terdiri dari pejabat, dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan 1 di lingkungan kampus serta alumni) untuk menguji kualitas para calon presiden dan legislator;

3. Setidaknya melakukan dua butir di atas sudah mencerminkan netralitas kampus sekaligus pengejawantahan tridharma perguruan tinggi dalam kehidupan politik. Pada pertemuan 10 Mei 2023 yang lalu saat dialog antara Rektor Unpad yang didampingi Warek IV dengan Alumni Unpad yang mengatasnamakan Unpad Berjuang secara eksplisit dan tegas menyebutkan bahwa kampus harus dijaga netralitasnya.

Jaringan Lintas Alumni Universitas Padjadjaran (Unpad) juga menyampaikan pernyataan lengkapnya komitmen Rektor Unpad, Prof. Dr. Rina Indiastuti, M.SIE bunyinya sebagai berikut:

1. Pimpinan Unpad akan selalu memantau setiap kegiatan di lingkungan Unpad dan menjaga Unpad agar tak dijadikan kancah politik praktis;

2. Pimpinan Unpad juga akan menegur keras jika IKA Unpad dipakai untuk kegiatan politik praktis seperti melakukan dukungan kepada salah satu Capres. Namun, perjalanan waktu berkata lain, akhir-akhir ini beredar video tentang Sdri. Irawati Hermawan, S.H, M.H atas nama ketua IKA Unpad menyatakan: “Siap menggerakkan seluruh jaringan di lingkungan Unpad untuk memberikan dukungannya kepada Capres Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan.” Video itu memberikan pesan kuat bahwa civitas academica khususnya IKA Unpad tidak netral.

Jaringan Lintas Alumni Universitas Padjadjaran (Unpad) berharap Rektor Unpad sudah mengetahui keputusan yang diambil oleh Ketua IKA Unpad tersebut. Oleh karenanya, diperlukan segera:

1. Sdri, Irawati Hermawan, S.H, M.H selaku ketua Ika Unpad mencabut pernyataannya dan meminta maaf secara terbuka

2. Rektor Unpad melakukan teguran keras kepada Ketua IKA Unpad secara terbuka

3. Rektor Unpad mendesak agar Sdri Irawati Hermawan S.H, M.H mundur dari jabatan ketua IKA Unpad 2 Ketiga permintaan ini dimaksudkan agar marwah kampus Unpad tidak menjadi rusak karenanya. Sekadar mengingatkan saja bahwa alumni Unpad sebagai insan politik pada hajatan Pemilu 2024 ini setidaknya menjelma menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu kelompok memilih calonnya masing-masing dan kelompok yang memilih untuk ‘tidak memilih’.

Demikian surat terbuka ini disampaikan untuk menjadi perhatian serius Rektor Unpad, agar IKA Unpad tidak terpecah dan kredibilitas Unpad tetap terjaga.

Pernyataan yang disampaikan di Bandung, 23 Oktober 2023 ini pun mendesak agar Ketua Irawati ketua IA harus mundur dan harus mundur. Pernyataan di tandatangani oleh tokoh nasional di UNPAD ada nama Prof. Dr. Ir. Ana Rochana, MS, DR. Ir. Memet Hakim Prof. Herman Susanto SPOG (K) H.M Rizal Fadillah, S.H, Ir. Iyus Rusmana, Dindin. S. Maolani, S.H Melani, S.H, M.H, Noor Alam, S.H, MBA, MSc, Paskah Irianto dan sejumlah nama lainnya. (***)

*@jakartasatu.com

Berita

Panglima TNI Hadiri Rakor Tingkat Menteri Dipimpin Menko PMK

Published

53 minutes ago

23 November, 2024

goindonesia1

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rakor Tingkat Menteri di Jakarta (Foto : @tni.mil.id)

Jakarta, goindonesia.co – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rapat Kordinasi (Rakor) Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK RI) Pratikno, bertempat di ruang Rapat Kemenko PMK RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

Pada rapat tersebut membahas tentang kesiapan menghadapi libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru 2024-2025) serta puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada tanggal 24 Desember 2024 dan puncak arus balik 2 Januari 2025. Selain itu dalam rapat juga dibahas bagaimana mengelola dan mengantisipasi terkait adanya beberapa hari yang kejepit pada libur Nataru.

Turut hadir pada rapat tersebut diantaranya Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Dudy Pirwagandhi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo serta perwakilan Menteri dan Lembaga lainnya.(***)

*PUSPEN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia

Berita

Jelang Pilkada 2024, MUI Ingatkan Umat Islam Memilih Pemimpin Hukumnya Wajib

Published

2 hours ago

23 November, 2024

goindonesia1

Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di Indonesia pada 27 November 2024. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan umat Islam bahwa memilih pemimpin hukumnya wajib.

“Memilih pemimpin (nashu al-imam) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan (imamah) dan pemerintahan (imarah) dalam rangka menjaga keberlangsungan agama dan kehidupan bersama,” kata MUI dalam Tausiyah Kebangsaan yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan pada Kamis, 21/11/2024).

Oleh karena itu, MUI menekankan, keterlibatan umat Islam dalam pemilihan kepala daerah hukumnya wajib. Selain itu, MUI juga memberikan himbauan kepada umat Islam dalam keterlibatan tersebut untuk senantiasa berpegang teguh terhadap ketentuan, sebagaimana berikut.

Pertama, pilihan didasarkan atas keimanan, ketaqwaan kepada Allah Subhanu wa Ta’ala, kejujuran, amanah, kompetensi, dan integritas.

Kedua, bebas dari suap (risywah), politik uang (money politik), kecurangan (khida’), korupsi (ghulul), oligarki, dinasti politik, dan hal-hal yang terlarang secara syar’i.

Dalam menggunakan hak pilihnya, MUI menyampaikan, umat Islam wajib menentukan calon pemimpin yang mampu mengemban tugas amar ma’ruf nahi mungkar.

Dengan memilih calon pemimpin yang beriman, bertakwa, jujur, terpercaya, aktif, dan aspiratif, mempunyai kemampuan dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, serta kemaslahatan bangsa.

“Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas, atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat atau ada yang mendekati syarat ideal, adalah haram,” tegasnya. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Berita

Sejalan Visi Presiden, Balai Kemenperin Ciptakan Inovasi Pendukung Industri Hijau

Published

9 hours ago

22 November, 2024

goindonesia1

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Perindustrian berkomitmen mengakselerasi penerapan industri hijau untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, industri perlu memanfaatkan inovasi teknologi dan sumber daya nasional secara optimal, sehingga dapat berkontribusi terhadap tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan.

“Dengan fokus pada sasaran tersebut, diharapkan terciptanya pengembangan ekosistem yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan visi Bapak Presiden, yakni pentingnya mewujudkan swasembada energi sebagai langkah strategis untuk memastikan kedaulatan bangsa dan keberlanjutan pembangunan ekonomi,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/11).

Sejalan upaya itu, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin menandatangani nota kesepahaman dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuan MoU ini guna menjaga sinergi dan objektivitas pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan di sektor industri sehingga mendorong daya saing industri nasional.

“Unit pelayanan teknis (UPT) di lingkungan BSKJI harus senantiasa memberikan kontribusi nyata dalam menguatkan industri hijau dan mengoptimalkan jasa layanan industri serta sumber daya yang telah dimiliki,” ungkap Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi pada kegiatan Knowledge Hub Electricity Connect 2024 di Jakarta.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Industri Hijau BSKJI Kemenperin, Apit Pria Nugraha menyampaikan, pentingnya sektor manufaktur memegang prinsip industri hijau yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas sumber daya, fungsi lingkungan, dan bermanfaat bagi masyarakat. “Implementasi prinsip industri hijau oleh industri mengacu pada Standar Industri Hijau (SIH) yang berlaku dengan perolehan sertifikasi dapat diproses di UPT BSKJI,” tutur Apit.

Menanggapi peluang tersebut, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) Semarang sebagai salah satu UPT BSKJI berkomitmen memperluas akses pasar jasa layanan yang dimiliki sehingga semakin dikenal dan berkontribusi dalam memajukan industri berkelanjutan.

“BBSPJPPI terus mengembangkan inovasi layanan, menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, memastikan standar kualitas layanan tetap terjaga, dan memasuki potensi pasar luas dengan mengikuti beragam aktivitas promosi efektif,” papar Kepala BBSPJPPI, Sidik Herman.

Dalam rangkaian ajang Electricity Connect 2024 yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) pada tanggal 20-22 November 2024, BBSPJPPI turut serta sebagai exhibitor pada booth B-34. BBSPJPPI berkesempatan membuka diri kepada pengunjung dan exhibitor lainnya dengan konsep booth yang berfokus pada layanan utama dan menjadi kebutuhan sektor industri yang bergerak di bidang energi.

Adapun beragam layanan jasa yang ditawarkan BBSPJPPI, antara lain adalah audit Continuous Emission Monitoring System (CEMS), Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Sertifikasi Industri Hijau, Pengujian, Kalibrasi, Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri, Konsultansi, serta penjualan produk Adaptive Monitoring Systems (AiMS).

“Menjadi exhibitor pada berbagai ajang pameran bergengsi seperti Electricity Connect 2024 ini adalah langkah strategis dalam membuka akses potensi pasar jasa layanan yang lebih besar dan diharapkan dapat menjadi platform yang efektif untuk menampilkan keunggulan dan melejitkan kontribusi BBSPJPPI kepada industri,” pungkas Sidik. (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin