Jenderal TNI Agus Subiyanto ditunjuk sebagai KSAD menggantikan Jenderal Dudung Abdurachman. Foto/TNI AD
Jakarta, goindonesia.co – Ada beberapa nama jenderal TNI asal Jawa Barat yang sukses melenggang jadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Terbaru, ada sosok dari Cimahi. Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) merupakan salah satu jabatan penting di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Posisi tersebut merupakan jabatan tertinggi di matra Angkatan Darat. Pada ketentuannya, posisi KSAD ditempati seorang perwira tinggi (Pati) TNI AD berpangkat jenderal bintang empat.
Melihat sekian banyak jenderal TNI yang sukses menjadi KSAD, beberapa di antaranya diketahui berasal dari Jawa Barat. Siapa sajakah mereka? Jenderal TNI Asal Jawa Barat yang Jadi KSAD
1. Jenderal TNI (Purn) Umar Wirahadikusumah
Jenderal TNI (Purn) Umar Wirahadikusumah merupakan Wakil Presiden Indonesia ke-4 yang menjabat pada periode 1983 hingga 1988.
Sebelum masuk pemerintahan, ia sempat berkarier di dunia militer. Umar lahir di Situraja, Sumedang, Jawa Barat pada 10 Oktober 1924. Saat aktif di militer, ia banyak menduduki jabatan strategis.
Salah satunya adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Posisi ini diduduki pada periode 1969 hingga 1973.
Sebelum menjadi KSAD, Umar juga memiliki riwayat jabatan penting lain. Di antaranya seperti Pangdam V/Jayakarta (1961-1965) dan Panglima Kostrad (1965-1967).
2. Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa
Andika Perkasa lahir di Bandung, Jawa Barat pada 21 Desember 1964. Ia dulunya adalah jebolan Akademi Militer (Akmil) 1987.
Pada sepak terjangnya di militer, Andika memiliki karier mentereng. Sempat menjadi Danpaspampres (2014) hingga Pangkostrad (2018), menantu A.M. Hendropriyono ini sukses melenggang jadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada tahun 2018.
Tak sampai disitu saja, Andika mencapai puncak karier militer ketika ditunjuk menjadi Panglima TNI (2021-2022).
3. Jenderal TNI Dudung Abdurachman
Berikutnya ada nama Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Pada riwayatnya, ia sempat menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) periode 2021-2023.
Pria kelahiran Bandung, 19 November 1965 ini juga memiliki karier militer cemerlang. Sebelum jadi KSAD,
Dudung sempat menjabat Panglima Kostrad (2021). Selain itu, ia juga pernah menyemat jabatan seperti Pangdam Jayakarta (2020-2021) hingga Gubernur Akmil (2018-2020).
4. Jenderal TNI Agus Subiyanto
Jenderal TNI Agus Subiyanto menambah deretan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) kelahiran Jawa Barat.
Ia baru saja ditunjuk sebagai KSAD menggantikan Jenderal Dudung Abdurachman.
Melihat riwayatnya, Agus lahir di Cimahi, Jawa Barat pada 5 Agustus 1967. Ia adalah abituren Akmil 1991.
Sebelum ditunjuk menjadi KSAD, Agus sempat menjabat Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) sejak 2022. Selain itu, ia juga pernah menempati posisi Danpaspampres (2020-2021) dan Pangdam III/Siliwangi (2021-2022).
Itulah deretan nama jenderal TNI kelahiran Jawa Barat yang sukses melenggang jadi KSAD. (***)
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rakor Tingkat Menteri di Jakarta (Foto : @tni.mil.id)
Jakarta, goindonesia.co – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rapat Kordinasi (Rakor) Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK RI) Pratikno, bertempat di ruang Rapat Kemenko PMK RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).
Pada rapat tersebut membahas tentang kesiapan menghadapi libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru 2024-2025) serta puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada tanggal 24 Desember 2024 dan puncak arus balik 2 Januari 2025. Selain itu dalam rapat juga dibahas bagaimana mengelola dan mengantisipasi terkait adanya beberapa hari yang kejepit pada libur Nataru.
Turut hadir pada rapat tersebut diantaranya Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Dudy Pirwagandhi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo serta perwakilan Menteri dan Lembaga lainnya.(***)
Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar (Foto : @mui.or.id)
Jakarta, goindonesia.co – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di Indonesia pada 27 November 2024. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan umat Islam bahwa memilih pemimpin hukumnya wajib.
“Memilih pemimpin (nashu al-imam) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan (imamah) dan pemerintahan (imarah) dalam rangka menjaga keberlangsungan agama dan kehidupan bersama,” kata MUI dalam Tausiyah Kebangsaan yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan pada Kamis, 21/11/2024).
Oleh karena itu, MUI menekankan, keterlibatan umat Islam dalam pemilihan kepala daerah hukumnya wajib. Selain itu, MUI juga memberikan himbauan kepada umat Islam dalam keterlibatan tersebut untuk senantiasa berpegang teguh terhadap ketentuan, sebagaimana berikut.
Pertama, pilihan didasarkan atas keimanan, ketaqwaan kepada Allah Subhanu wa Ta’ala, kejujuran, amanah, kompetensi, dan integritas.
Kedua, bebas dari suap (risywah), politik uang (money politik), kecurangan (khida’), korupsi (ghulul), oligarki, dinasti politik, dan hal-hal yang terlarang secara syar’i.
Dalam menggunakan hak pilihnya, MUI menyampaikan, umat Islam wajib menentukan calon pemimpin yang mampu mengemban tugas amar ma’ruf nahi mungkar.
Dengan memilih calon pemimpin yang beriman, bertakwa, jujur, terpercaya, aktif, dan aspiratif, mempunyai kemampuan dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, serta kemaslahatan bangsa.
“Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas, atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat atau ada yang mendekati syarat ideal, adalah haram,” tegasnya. (***)
Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Perindustrian berkomitmen mengakselerasi penerapan industri hijau untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, industri perlu memanfaatkan inovasi teknologi dan sumber daya nasional secara optimal, sehingga dapat berkontribusi terhadap tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan.
“Dengan fokus pada sasaran tersebut, diharapkan terciptanya pengembangan ekosistem yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan visi Bapak Presiden, yakni pentingnya mewujudkan swasembada energi sebagai langkah strategis untuk memastikan kedaulatan bangsa dan keberlanjutan pembangunan ekonomi,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/11).
Sejalan upaya itu, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin menandatangani nota kesepahaman dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuan MoU ini guna menjaga sinergi dan objektivitas pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan di sektor industri sehingga mendorong daya saing industri nasional.
“Unit pelayanan teknis (UPT) di lingkungan BSKJI harus senantiasa memberikan kontribusi nyata dalam menguatkan industri hijau dan mengoptimalkan jasa layanan industri serta sumber daya yang telah dimiliki,” ungkap Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi pada kegiatan Knowledge Hub Electricity Connect 2024 di Jakarta.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Industri Hijau BSKJI Kemenperin, Apit Pria Nugraha menyampaikan, pentingnya sektor manufaktur memegang prinsip industri hijau yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas sumber daya, fungsi lingkungan, dan bermanfaat bagi masyarakat. “Implementasi prinsip industri hijau oleh industri mengacu pada Standar Industri Hijau (SIH) yang berlaku dengan perolehan sertifikasi dapat diproses di UPT BSKJI,” tutur Apit.
Menanggapi peluang tersebut, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) Semarang sebagai salah satu UPT BSKJI berkomitmen memperluas akses pasar jasa layanan yang dimiliki sehingga semakin dikenal dan berkontribusi dalam memajukan industri berkelanjutan.
“BBSPJPPI terus mengembangkan inovasi layanan, menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, memastikan standar kualitas layanan tetap terjaga, dan memasuki potensi pasar luas dengan mengikuti beragam aktivitas promosi efektif,” papar Kepala BBSPJPPI, Sidik Herman.
Dalam rangkaian ajang Electricity Connect 2024 yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) pada tanggal 20-22 November 2024, BBSPJPPI turut serta sebagai exhibitor pada booth B-34. BBSPJPPI berkesempatan membuka diri kepada pengunjung dan exhibitor lainnya dengan konsep booth yang berfokus pada layanan utama dan menjadi kebutuhan sektor industri yang bergerak di bidang energi.
Adapun beragam layanan jasa yang ditawarkan BBSPJPPI, antara lain adalah audit Continuous Emission Monitoring System (CEMS), Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Sertifikasi Industri Hijau, Pengujian, Kalibrasi, Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri, Konsultansi, serta penjualan produk Adaptive Monitoring Systems (AiMS).
“Menjadi exhibitor pada berbagai ajang pameran bergengsi seperti Electricity Connect 2024 ini adalah langkah strategis dalam membuka akses potensi pasar jasa layanan yang lebih besar dan diharapkan dapat menjadi platform yang efektif untuk menampilkan keunggulan dan melejitkan kontribusi BBSPJPPI kepada industri,” pungkas Sidik. (***)