Connect with us

Berita Kota

Kementerian PAN RB Tunjuk Kota Yogya Sebagai Lokus Penanggulangan Kemiskinan

Published

on

Pemerintah Kota Yogyakarta mengikuti  Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang diselenggarakan oleh  Kementerian PAN RB melalui Zoom Meeting (Foto : @warta.jogjakota.go.id)

Umbulharjo, goindonesia.co – Pemerintah Kota Yogyakarta mengikuti  Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang diselenggarakan oleh  Kementerian PAN RB melalui Zoom Meeting. Evaluasi ini dilaksanakan di Ruang Yudistira Balai Kota Yogyakarta, Jumat (29/09).

Pada evaluasi tersebut, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya menyebut hasil penilaian SAKIP Pemerintah Kota Yogyakarta terus meningkat. Seperti pada tahun 2021 memperoleh nilai 81,63 dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan senilai 83,67.

“Harapannya bahwa seluruh proses SAKIP Kota Yogya tahun 2023 sudah menunjukkan proses yang benar dan tentu harapan kami adalah evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pan RB ini merupakan bagian penting dari upaya kami untuk terus-menerus memberikan kontribusi bagi peningkatan nilai positif yang lebih baik di tahun-tahun mendatang,” tutur Aman.

Pemerintah Kota Yogyakarta terus melakukan upaya peningkatan kualitas kinerja pemerintahan berdasarkan rekomendasi Kementerian Pan RB pada laporan SAKIP Kota Yogya tahun 2022. Sesuai dengan surat dari Kementerian Pan RB, Kota Yogyakarta telah ditunjuk sebagai lokus penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Kota Yogyakarta mengawali dengan melakukan penyusunan logika framework yang jelas untuk menentukan data sasaran intervensi kemiskinan. Selanjutnya melakukan penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta mengoptimalkan sinergi antar perangkat daerah. Kemudian melakukan evaluasi dan monitoring terus menerus.

“Tahun 2022 kita mampu menurunkan angka kemiskinan 1,07% dibandingkan dengan tahun 2021 jadi antara kemiskinan kita di Tahun 2022 adalah 6,62 dan Angka kemiskinan kota Yogyakarta adalah yang paling rendah bila dibandingkan dengan daerah lain di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta,” ungkap Aman.

Dalam melaksanakan pengentasan kemiskinan, Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan beberapa upaya diantaranya memberikan perlindungan sosial melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jaminan pendidikan melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,  jaminan kesehatan melalui Dinas Kesehatan, Infrastruktur permukiman melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta peningkatan pendapatan melalui Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono menyebut Pemerintah Kota Yogyakarta sedang melakukan review parameter kemiskinan untuk bisa lebih tepat memotret permasalahan dan potensi sasaran berdasarkan kacamata BPS. Adapun yang perlu ditingkatkan adalah aspek monitoring dan evaluasi, tidak hanya terkait dengan efektivitas pelaksanaan program namun juga menyentuh monitoring dan evaluasi berdasarkan kondisi masing-masing sasaran.

“Untuk menurunkan kemiskinan ini kami ada beberapa upaya yang pertama meningkatnya perlindungan sosial, meningkatnya jaminan pendidikan, seperti apa jaminan kesehatan dan bagaimana kita tingkatkan infrastruktur permukiman, bagaimana kita tingkatkan pendapatan dan kita tingkatkan kelancaran pangan atau ketahanan pangan serta yang terakhir bagaimana kita kuatkan data informasi kemiskinan untuk mengintervensi agar tepat sasaran,” ujarnya.

Berbagai inovasi juga dihadirkan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai upaya  pengentasan kemiskinan diantaranya verval dan pemeringkatan data telah dilakukan dengan menggunakan SIM Survey KSJPS atau yang dikenal KMS, pengembangan SIM Nglarisi sebagai wadah pembelian jamuan bagi perangkat daerah, pengembangan SIM Jaminan Pendidikan daerah dan melibatkan kampus melalui program magang merdeka belajar kampus merdeka.

Sementara Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Maryustion Tonang mengungkapkan berbagai program pengentasan dilakukan melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta diantaranya optimalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), perlindungan dan jaminan sosial,  pemberdayaan sosial melalui pendampingan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), pengembangan kesejahteraan pekerjaan meliputi pelatihan kompetensi dengan berbagai jenis pelatihan dan perluasan kesempatan kerja serta rehabilitasi meliputi layanan dan pendampingan penyandang disabilitas, gepeng dan kaum rentan, rekomendasi pendidikan dan kesehatan, pelayanan kedaruratan dan pengelolaan UPT RPA dan RPSLU.

“Implementasi  SAKIP dalam pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta berbagai program dengan melakukan perlindungan dan jaminan sosial. Berbagai macam seperti PKH, BLT, santunan kematian dan bantuan sosial pangan atau sembako. Tentu dari berbagai macam itu kita memastikan tidak ada duplikasi jenis bantuan, jadi intervensi itu sangat penting agar tepat sasaran dan tidak menerima double atau satu keluarga menerima beberapa bantuan,” ungkapnya. (***)

*@warta.jogjakota.go.id

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita Kota

Uji Coba dan Pembiasaan MBG di Kota Tangerang Dijadikan Acuan Oleh Wantimpres

Published

on

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto dan Pj Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdinsaat pelaksanaan uji coba MBG di SD Negeri Kleco 1, Kecamatan Laweyan, Surakarta (Foto : @www.tangerangkota.go.id)

Kota Tangerang, goindonesia.co – Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berlanjut dan berjalan. Setelah Kota Tangerang, sejumlah daerah turut menjalankan uji coba Program Unggulan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2024 tersebut, di antaranya Kota Cilegon, Kota Tegal, Kota Salatiga dan yang terbaru adalah Kota Solo.

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, mengungkapkan, uji coba tersebut akan terus dilakukan agar program MBG yang akan diterapkan secara nasional nantinya akan berjalan dengan baik mengingat program tersebut sangat penting sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan Generasi Indonesia Emas 2045.

“Untuk mencapai itu, kita harus dapat menciptakan generasi yang cepat menangkap peluang di mana hal tersebut hanya bisa diperoleh lewat otak yang cerdas, dan otak yang cerdas tentunya membutuhkan asupan gizi dan nutrisi yang cukup,” tutur Wiranto, saat menyampaikan arahannya dalam pelaksanaan uji coba MBG di SD Negeri Kleco 1, Kecamatan Laweyan, Surakarta, Kamis, (19/09).

“Uji coba yang sudah dilakukan di beberapa daerah ini, sangat penting untuk mencari kendala-kendala yang mungkin akan terjadi untuk kemudian dicarikan berbagai solusinya,” imbuhnya.

Untuk itu, Tim 5 selaku pelaksana MBG telah melakukan berbagai evaluasi serta menghimpun masukan-masukan dari pelaksanaan Uji Coba MBG dari sejumlah daerah tersebut, termasuk dari Kota Tangerang sebagai yang pertama melaksanakan uji coba yang juga dilanjutkan dengan pembiasaan selama tiga bulan.

“Kami di Tim 5 ingin melaporkan, bahwa dari proses kegiatan ini tujuannya adalah untuk memitigasi dan mencari permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, salah satunya kita dapatkan dari Pemerintah Kota Tangerang yang sampai saat ini masih melakukan pembiasaan hingga bulan November nanti,” terang Ketua Tim 5, Taviota Bay atau yang lebih akrab disapa Ovi.

“Dari pembiasaan ini, alhamdulillah temuan-temuan dari kami hasilnya cukup memuaskan termasuk dampak dari hasil uji coba terutama dampak multi effectnya. Dan semua ini menjadi bahan masukan dan kita laporkan ke Ketua Wantimpres sebagai salah satu bahan masukan dan acuan juga,” sambung Ovi.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin, yang turut hadir dalam pelaksanaan MBG di Kota Solo tersebut, menyampaikan, pihaknya telah mengkaji dan merangkum berbagai masukan dari proses pelaksanaan uji coba MBG dari tanggal 1 dan 5-9 Agustus lalu, yang dilanjutkan dengan pembiasaan selama 3 bulan ke depan yang dimulai dari 12 Agustus 2024.

“Tentunya Kota Tangerang sebagai yang pertama ditunjuk untuk melaksanakan uji coba MBG ini harus dapat menjadi tolok ukur untuk daerah-daerah lain yang juga ikut melaksanakan. Untuk itu, dokumentasi dan evaluasi dari pelaksanaan uji coba di Kota Tangerang telah kami serahkan juga kepada Tim 5 untuk diteruskan kepada Wantimpres berupa buku, dan ada juga dalam bentuk video seperti yang tadi ditayangkan,” ujar Pj Wali Kota Tangerang, saat ditemui usai meninjau uji coba MBG di Kota Solo tersebut.

“Dan tentunya kami akan terus memonitor dan mengevaluasi pembiasaan MBG di Kota Tangerang yang masih terus berjalan. Dan alhamdulillah, pelaksanaannya semakin membaik setiap harinya,” tukas Dr. Nurdin. (***)

*Pemerintah Kota Tangerang

Continue Reading

Kabupaten

Kembali Ngantor di Desa, Bupati Ipuk Tinjau Infrastruktur Hingga Layanan Kesehatan Ibu Hamil

Published

on

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meninjau layanan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil di Balai Desa Sidodadi (Foto : @banyuwangikab.go.id)

Banyuwangi, goindonesia.co – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani kembali melaksanakan program Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa), Kamis (19/9/2024). Kali ini Ipuk ngantor di tiga desa di Kecamatan Wongsorejo, yakni Desa Sidodadi, Bajulmati, dan Bangsring. 

Dalam kegiatan itu Ipuk melakukan berbagai agenda mulai meninjau progres infrastruktur jalan, kesehatan masyarakat,  penguatan pendidikan, pengembangan UMKM,  dan lainnya. 

Salah satunya, Ipuk meninjau jalan kampung di Dusun Galekan, Desa Bajulmati yang telah selesai dilakukan pavingisasi. Saat ini di tiga desa tersebut terdapat 53 titik pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan, baik menggunakan pavingisasi maupun hotmix.

“Alhamdulillah sebagian jalan sudah selesai. Sisanya dalam proses pengerjaan. Mohon ini dijaga supaya awet untuk memudahkan mobilitas dan memperlancar aktivitas ekonomi warga di sini,” pesan Ipuk. 

Dalam program Bunga Desa ini, Ipuk juga bertemu dengan ratusan kader kesehatan serta berdialog tentang upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Ipuk juga meninjau layanan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil di Balai Desa Sidodadi. 

“Seluruh puskesmas di Banyuwangi sudah dilengkapi dengan alat USG, harapannya ini bisa dimaksimalkan. Manfaatkan layanan ini. Jika ditemukan ada kondisi yang kurang baik pada janinnya, tim medis bisa segera melakukan penanganan sejak dini. Dengan demikian AKI dan AKB bisa terus kita tekan,” ujar Ipuk.

Ipuk juga menggali berbagai potensi yang ada di desa untuk didukung dan dikembangkan lebih lanjut. Seperti saat di Desa Sidodadi, Ipuk mengunjungi usaha kacang asin oven “Sumber Baru” milik Asmawi.

Asmawi merupakan generasi kedua yang menjalankan usaha tersebut sejak tahun 2010 lalu. Sebelumnya, ayah Asmawi-lah yang merintis usaha pembuatan kacang oven ini sejak tahun 1970.

Ipuk juga mengunjungi dua rumah produksi rengginang di Desa Bajulmati. Salah satunya adalah UMKM rengginang milik Endang. Sama seperti Asmawi, Endang juga melanjutkan usaha rumahan milik ibunya yang kini sudah sepuh.

Rengginang buatan Endang memilki beberapa varian rasa, seperti rasa terasi, manis, dan rasa bawang. Rengginang buatannya telah dipasarkan ke puluhan toko di wilayah Wongsorejo. 

Ipuk meminta Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengawal dan memberikan pendampingan agar usahanya bisa terus berkembang.

“Tadi kami bantu fasilitasi perizinan, juga pengurusan PIRT-nya, sehingga ada jaminan bahwa produk mereka halal dan aman dikonsumsi. Dinas koperasi juga akan membantu desain packagingnya agar lebih menarik agar produk mereka bisa dipasarkan lebih luas,” ujar Ipuk.

Pelayanan publik, seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha mikro berbasis OSS, perpajakan, konseling kesehatan, pelatihan UMKM, juga digelar di setiap program Bunga Desa. (***)

*Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, @banyuwangikab.go.id

Continue Reading

Berita Kota

Ani Sofian Harap Kehadiran BSI Dorong Perekonomian Masyarakat

Published

on

Acara peresmian BSI Kantor Cabang Pembantu (Tbk) Pontianak Siantan (Foto : @www.pontianak.go.id)

Pontianak, goindonesia.co – Bank Syariah Indonesia (BSI) memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ekonomi syariah yang dapat memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan berbagai segmen konsumen dan seluruh masyarakat.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menilai, adanya BSI dapat meningkatkan pelayanan berbasis syariah sehingga dapat mengembangkan perekonomian masyarakat.

“Saya berharap BSI harus benar-benar menjadi bank syariah yang universal, artinya baik nasabah muslim maupun non muslim yang mau bertransaksi atau berinvestasi secara syariah harus disambut dengan sebaik-baiknya,” ujarnya usai meresmikan BSI Kantor Cabang Pembantu (Tbk) Pontianak Siantan, Kamis (19/9/2024).

Ia menambahkan, BSI juga harus bisa memaksimalkan penggunaan teknologi digital dan harus bisa menarik minat generasi muda milenial untuk menjadi nasabah.

“Dunia perbankan tidak terlepas dari penggunaan teknologi. Dan generasi milenial sudah familiar dengan pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sehari-hari,” terangnya.

Regional CEO IX Kalimantan PT BSI Ricky Rickardo menuturkan, keberadaan BSI ini dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam sektor finansial.

“Seperti modal kerja, investasi, tabungan haji serta modal usaha bagi UMKM,” pungkasnya. (***)

*Pemerintah Kota Pontianak

Continue Reading

Trending