Berita

Dalam Forum PBB, Wamenparekraf RI Tekankan Pentingnya Ekraf dalam Pembangunan Ekonomi Inklusif

Published

1 year ago

8 September, 2023

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo menjadi pembicara kunci di High-Level Briefing and Panel Discussion dengan tema “Promoting Creative Economy for Sustainable Development” yang diselenggarakan oleh PBB di Amerika Seritan, Kamis (7/9/2023). (Dokumentasi : @kemenparekraf.go.id)

New York, goindonesia.co – Dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf/Wakabaparekraf) RI Angela Tanoesoedibjo menekankan pentingnya sektor ekonomi kreatif (ekraf) dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Wamenparekraf Angela saat menjadi pembicara kunci di High-Level Briefing and Panel Discussion dengan tema “Promoting Creative Economy for Sustainable Development” yang diselenggarakan oleh PBB di Amerika Serikat, Kamis (7/9/2022), mengatakan ekonomi kreatif melibatkan pemberdayaan perempuan dan pemuda sehingga menciptakan kesejahteraan dan kemandirian.

“Industri kreatif memiliki peran yang sangat penting, khususnya pembangunan ekonomi yang inklusif melalui pengembangan inovasi dan memberikan kesempatan yang sama untuk memberdayakan perempuan dan pemuda,” kata Wamenparekraf Angela.

Wamenparekraf juga menyampaikan tahun 2021 merupakan tahun yang penting bagi industri kreatif, karena tahun tersebut dinyatakan sebagai “The international year of the creative economy for sustainable development”.

Deklarasi itu menjadi harapan bagi para pelaku kreatif dan pemangku kepentingan, serta sebuah pengingat bahwa kekuatan industri bergantung pada kreativitas seseorang.

Menurutnya, industri ini memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama saat pandemi COVID-19. Tercatat terjadinya pertumbuhan konsumsi media yang meningkat selama pembatasan sosial.

“Kami juga menyaksikan percepatan pemulihan dalam industri kreatif pascapandemi karena permintaan dan kebutuhan yang lebih banyak atas barang dan jasa kreatif,” kata Wamenparekraf.

Selain penciptaan nilai ekonomi inklusif, Wamenparekraf menekankan industri kreatif juga merupakan media yang paling efektif untuk melestarikan budaya dan memperkuat kohesi sosial.

Beberapa negara bahkan menyoroti sektor kreatif sebagai alat soft diplomacy. Dan di sisi lain, manifestasi budaya melalui industri kreatif membentuk dan meningkatkan identitas dan persatuan suatu negara.

“Ekonomi kreatif pun menjadi sumber alternatif pertumbuhan ekonomi melalui kreativitas dan inovasi manusia tanpa batas lewat pengetahuan, teknologi, dan penciptaan kekayaan intelektual. Oleh karenanya, kita perlu menyuarakan pentingnya ekonomi kreatif lebih dari sebelumnya,” kata Wamenparekraf.

Ia juga menyampaikan bahwa di Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sektor ekonomi kreatif diperkuat dengan diterbitkannya peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2019.

Ini merupakan suatu terobosan yang menjadi bentuk keberpihakan pemerintah bagi pelaku ekraf di Tanah Air.

Selain itu, Indonesia juga secara konsisten berkomitmen memajukan ekonomi kreatif dengan menyelenggarakan konferensi tingkat dunia pertama yang membahas ekonomi kreatif yaitu World Conference on Creative Economy (WCCE) dan juga menyelenggarakan Friends of Creative Economy (FCE).

“Pada 2018, Indonesia menginisiasi WCCE pertama di Bali, yang dilanjutkan oleh UEA, dengan WCCE kedua pada 2021 di Dubai. Dan tahun lalu, Indonesia menjadi tuan rumah WCCE 2022 ketiga sebagai salah satu side event untuk KTT G20 di Bali,” kata Wamenparekraf.

Pada kesempatan tersebut, Wamenparekraf turut mengundang para panelis serta seluruh peserta yang hadir untuk menghadiri penyelenggaraan WCCE 2024 di Uzbekistan, dan berpartisipasi pada Friends of Creative Economy, pada 4 Oktober 2023 di Indonesia dengan fokus pada merancang dan memberikan dukungan kebijakan yang kuat kepada ekonomi kreatif.

“Mari berkolaborasi untuk meningkatkan dan mengembangkan ekonomi kreatif, sehingga terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Wamenparekraf Angela. (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI

Berita

Panglima TNI Hadiri Rakor Tingkat Menteri Dipimpin Menko PMK

Published

19 hours ago

23 November, 2024

goindonesia1

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rakor Tingkat Menteri di Jakarta (Foto : @tni.mil.id)

Jakarta, goindonesia.co – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rapat Kordinasi (Rakor) Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK RI) Pratikno, bertempat di ruang Rapat Kemenko PMK RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

Pada rapat tersebut membahas tentang kesiapan menghadapi libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru 2024-2025) serta puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada tanggal 24 Desember 2024 dan puncak arus balik 2 Januari 2025. Selain itu dalam rapat juga dibahas bagaimana mengelola dan mengantisipasi terkait adanya beberapa hari yang kejepit pada libur Nataru.

Turut hadir pada rapat tersebut diantaranya Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Dudy Pirwagandhi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo serta perwakilan Menteri dan Lembaga lainnya.(***)

*PUSPEN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia

Berita

Jelang Pilkada 2024, MUI Ingatkan Umat Islam Memilih Pemimpin Hukumnya Wajib

Published

20 hours ago

23 November, 2024

goindonesia1

Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di Indonesia pada 27 November 2024. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan umat Islam bahwa memilih pemimpin hukumnya wajib.

“Memilih pemimpin (nashu al-imam) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan (imamah) dan pemerintahan (imarah) dalam rangka menjaga keberlangsungan agama dan kehidupan bersama,” kata MUI dalam Tausiyah Kebangsaan yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan pada Kamis, 21/11/2024).

Oleh karena itu, MUI menekankan, keterlibatan umat Islam dalam pemilihan kepala daerah hukumnya wajib. Selain itu, MUI juga memberikan himbauan kepada umat Islam dalam keterlibatan tersebut untuk senantiasa berpegang teguh terhadap ketentuan, sebagaimana berikut.

Pertama, pilihan didasarkan atas keimanan, ketaqwaan kepada Allah Subhanu wa Ta’ala, kejujuran, amanah, kompetensi, dan integritas.

Kedua, bebas dari suap (risywah), politik uang (money politik), kecurangan (khida’), korupsi (ghulul), oligarki, dinasti politik, dan hal-hal yang terlarang secara syar’i.

Dalam menggunakan hak pilihnya, MUI menyampaikan, umat Islam wajib menentukan calon pemimpin yang mampu mengemban tugas amar ma’ruf nahi mungkar.

Dengan memilih calon pemimpin yang beriman, bertakwa, jujur, terpercaya, aktif, dan aspiratif, mempunyai kemampuan dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, serta kemaslahatan bangsa.

“Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas, atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat atau ada yang mendekati syarat ideal, adalah haram,” tegasnya. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Berita

Sejalan Visi Presiden, Balai Kemenperin Ciptakan Inovasi Pendukung Industri Hijau

Published

1 day ago

22 November, 2024

goindonesia1

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Perindustrian berkomitmen mengakselerasi penerapan industri hijau untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, industri perlu memanfaatkan inovasi teknologi dan sumber daya nasional secara optimal, sehingga dapat berkontribusi terhadap tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan.

“Dengan fokus pada sasaran tersebut, diharapkan terciptanya pengembangan ekosistem yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan visi Bapak Presiden, yakni pentingnya mewujudkan swasembada energi sebagai langkah strategis untuk memastikan kedaulatan bangsa dan keberlanjutan pembangunan ekonomi,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/11).

Sejalan upaya itu, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin menandatangani nota kesepahaman dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuan MoU ini guna menjaga sinergi dan objektivitas pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan di sektor industri sehingga mendorong daya saing industri nasional.

“Unit pelayanan teknis (UPT) di lingkungan BSKJI harus senantiasa memberikan kontribusi nyata dalam menguatkan industri hijau dan mengoptimalkan jasa layanan industri serta sumber daya yang telah dimiliki,” ungkap Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi pada kegiatan Knowledge Hub Electricity Connect 2024 di Jakarta.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Industri Hijau BSKJI Kemenperin, Apit Pria Nugraha menyampaikan, pentingnya sektor manufaktur memegang prinsip industri hijau yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas sumber daya, fungsi lingkungan, dan bermanfaat bagi masyarakat. “Implementasi prinsip industri hijau oleh industri mengacu pada Standar Industri Hijau (SIH) yang berlaku dengan perolehan sertifikasi dapat diproses di UPT BSKJI,” tutur Apit.

Menanggapi peluang tersebut, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) Semarang sebagai salah satu UPT BSKJI berkomitmen memperluas akses pasar jasa layanan yang dimiliki sehingga semakin dikenal dan berkontribusi dalam memajukan industri berkelanjutan.

“BBSPJPPI terus mengembangkan inovasi layanan, menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, memastikan standar kualitas layanan tetap terjaga, dan memasuki potensi pasar luas dengan mengikuti beragam aktivitas promosi efektif,” papar Kepala BBSPJPPI, Sidik Herman.

Dalam rangkaian ajang Electricity Connect 2024 yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) pada tanggal 20-22 November 2024, BBSPJPPI turut serta sebagai exhibitor pada booth B-34. BBSPJPPI berkesempatan membuka diri kepada pengunjung dan exhibitor lainnya dengan konsep booth yang berfokus pada layanan utama dan menjadi kebutuhan sektor industri yang bergerak di bidang energi.

Adapun beragam layanan jasa yang ditawarkan BBSPJPPI, antara lain adalah audit Continuous Emission Monitoring System (CEMS), Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Sertifikasi Industri Hijau, Pengujian, Kalibrasi, Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri, Konsultansi, serta penjualan produk Adaptive Monitoring Systems (AiMS).

“Menjadi exhibitor pada berbagai ajang pameran bergengsi seperti Electricity Connect 2024 ini adalah langkah strategis dalam membuka akses potensi pasar jasa layanan yang lebih besar dan diharapkan dapat menjadi platform yang efektif untuk menampilkan keunggulan dan melejitkan kontribusi BBSPJPPI kepada industri,” pungkas Sidik. (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin