Berita

KPK Dukung Penguatan Kerja Sama Lintas Yurisdiksi G20 untuk Perangi Korupsi

Published

1 year ago

14 August, 2023

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nurul Ghufron, dalam G20 Anti-Corruption Ministerial Meeting di Kolkata, India (12/8). Forum ini merupakan lanjutan dari pertemuan Anti-Corruption Working Group (ACWG) negara-negara G20 (Dokumentasi : @www.kpk.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Korupsi yang terus berkembang dari waktu ke waktu terbukti telah melintasi batas-batas nasional dan menjadi ancaman global. Saat ini pelaku berupaya menghindari jeratan hukum di negaranya dengan menyembunyikan hingga mentransfer aset ilegal ke negara lain. Pada kondisi ini, komitmen antikorupsi dan kerja sama antar negara menjadi kian dibutuhkan.

Hal ini dikemukakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nurul Ghufron, dalam G20 Anti-Corruption Ministerial Meeting di Kolkata, India (12/8). Forum ini merupakan lanjutan dari pertemuan Anti-Corruption Working Group (ACWG) negara-negara G20, dimana India menjadi Presidensi untuk tahun ini.

Nurul Ghufron memaparkan tema “One Earth, One Family, One Future” yang diusung Presidensi G20 tahun ini sangat relevan dan kontekstual terutama jika dikaitkan dengan upaya kolektif pemberantasan korupsi. Komitmen kukuh G20 membantu yurisdiksi G20 lainnya dalam upaya memerangi korupsi sangat penting, agar tak ada individu korup yang menggunakan yurisdiksi negara tertentu untuk menyembunyikan dan mentransfer aset illegal dan menjadikan negara G20 tempat perlindungan bagi aset hasil dari korupsi.

“Perbedaan dalam definisi korupsi seharusnya tidak menghalangi kerja sama G20, terutama ketika kasus korupsi telah terbukti. Hal ini pada akhirnya akan membantu yurisdiksi lain dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset ilegal ke negara asalnya, serta memberikan bukti untuk proses penyelidikan dan penuntutan,” kata Ghufron.

KPK juga menyoroti urgensi penguatan kerja sama pemantauan kekayaan pejabat publik secara real time, ini dilaukan untuk menghindari berbagai bentuk korupsi termasuk penyalahgunaan dana publik dan penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Ghufron, di era teknologi informasi, negara-negara seharusnya memiliki alat untuk memantau kekayaan pejabat publik secara mudah, yang dimungkinkan melalui integrasi deklarasi kekayaan dan informasi tentang pendapatan dan pengeluaran pejabat, di mana transaksinya sebagian besar tanpa uang tunai atau secara daring (online).

“Namun di Indonesia, untuk mengidentifikasi dan mendeteksi kekayaan tidak wajar dari pejabat publik, kita harus mengumpulkan informasi secara manual. Dalam hal ini, kami berencana mengembangkan alat analisis data yang dapat memantau dan menilai kekayaan pejabat publik secara real time untuk mendeteksi kekayaan yang tidak wajar,” Ghufron menjelaskan.

Di akhir paparannya, Nurul Ghufron menegaskan bahwa bagi G20, korupsi harus dipandang sebagai permasalahan bersama yang telah menyebar luas. Karenanya, di masa mendatang diperlukan penyatuan upaya dalam melawan korupsi, melalui pembangunan kapasitas dan berbagi praktik baik antar negara.

Ghufron mengungkapkan 2 kisah sukses KPK yang menjadi bukti dalam konteks kerja sama internasional pemberantasan korupsi. Pertama, KPK menerima dukungan dari FBI dan Singapore CPIB dalam mengembalikan aset senilai 5,9 juta USD dari AS dalam kasus korupsi yang melibatkan mantan Ketua DPR Indonesia.

Kedua, CPIB dan UK-SFO membantu KPK sepanjang penyelidikan kasus korupsi dan pencucian uang yang melibatkan maskapai penerbangan milik negara Indonesia pada tahun 2020, yang menghasilkan pengembalian sebesar 1,4 juta USD ke Indonesia.

“Sebagai kesimpulan, kita telah melihat hasil positif dari kerja sama dengan semua mitra yang relevan, yang bantuan mereka kita hargai dengan tulus. Kami yakin bahwa dengan memperkuat kerja sama internasional, kita dapat membuat kemajuan signifikan dalam perjuangan kita melawan korupsi,” tutup Ghufron. (***)

*@www.kpk.go.id

Berita

Gandeng Baznas dan Indomaret, IDF MUI Salurkan Bantuan Ruang Kelas Hingga Modal Usaha

Published

2 weeks ago

13 December, 2024

goindonesia1

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Indomaret menyalurkan bantuan pembangunan ruang kelas, beasiswa, dan modal usaha di YPP Imani di Majalengka, Jawa Barat (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Islamic Dakwah Fund Majelis Ulama Indonesia (IDF-MUI) bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Indomaret menyalurkan bantuan pembangunan ruang kelas, beasiswa, dan modal usaha.

Bantuan ini diserahkan langsung oleh Marketing Communication Sr. Manager Bambang Trijanto, Ketua IDF MUI KH Misbahul Ulum, dan Kepala Divisi Penyaluran UPZ dan CSR Baznas RI Ajat Sudrajat.

Bantuan tersebut merupakan program pendidikan dan ekonomi dari sedekah peduli kemanusiaan Indomaret yang akan disalurkan di beberapa titik di Indonesia.

Ketua IDF-MUI KH Misbahul Ulum menyampaikan, pada tahap pertama akan disalurkan 77 beasiswa, modal usaha untuk 25 UMKM, dan pembangunan ruang kelas untuk dua lembaga pendidikan.

Ulama yang akrab disapa Kiai Misbah ini menambahkan, secara simbolis, bantuan tersebut diberikan di Yayasan Pendidikan dan Pengembangan (YPP) Imani di Majalengka, Jawa Barat, pada Senin (9/12/2024).

Kiai Misbah mengungkapkan, penyaluran bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat yang ada di berbagai daerah di Indonesia.

Lebih lanjut, Kiai Misbah menyampaikan rasa syukurnya atas kerja sama IDF MUI bersama Baznas dan Indomaret yang telah dilakukan beberapa kali.

“Baznas dan IDF MUI hanya ingin menunjukkan bahwa sekecil apapun yang bisa kita perbuat, termasuk menyalurkan uang receh Rp 100-Rp 200 bapak ibu belanja di Indomaret itu disalurkan termasuk di dalam pembangunan Yayasan YPP Imani,” ungkapnya.

Bendahara Umum MUI ini menyampaikan, bantuan tersebut diberikan dari donasi pelanggan Indomaret untuk disalurkan kepada masyarakat melalui IDF MUI dan Baznas.

Kiai Misbah menyebut, penyerahan bantuan ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara perusahaan, lembaga filantropi, dan masyarakat dapat membawa dampak positif dalam pembangunan sosial.

Kiai Misbah menyampaikan terima kasih kepada Baznas dan PT Indomarko Prisma Tama (Indomaret) atas kerja sama yang telah dilakukan ini. Selain itu, Kiai Misbah juga menyampaikan terima kasih kepada PJ Bupati Majalengka Dedi Supandi yang telah menyampatkan waktunya untuk hadir menyaksikan bantuan ini.

“Dalam kesempatan ini kami mewakili IDF MUI mengucapkan terima kasih kepada PT Indomarko Prisma Tama atas kerja samanya. Kemudiaan kepada Baznas dan tak lupa kepada Bapak PJ Bupati beserta jajaran, dan Wakil Ketua DPRD yang menyempatkan waktunya,” kata Kiai Misbah. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Berita

Wamenaker Immanuel Dukung Buruh Mengecam Kekerasan Seksual

Published

2 weeks ago

11 December, 2024

goindonesia1

Wamenaker, Immanuel Ebenezer Gerungan ketika menerima ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), di Gedung Kemnaker, Jakarta (Foto : @kemnaker.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mendukung buruh dalam mengecam kekerasan seksual di tempat kerja. Pemerintah tidak akan pernah abai.

“Pemerintah tegas menolak kekerasan seksual. Bukan hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada laki-laki,” katanya, ketika menerima ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Selasa10 Desember 2024.

Immanuel mantan aktivis 1998, menegaskan, buruh jangan gentar dalam memperjuangkan hak. Sebelum mencapai tujuan, jangan berhenti berjuang.

“Tentu saja pemerintah mendukung Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) Nomor 190, yang menolak kekerasan seksual di tempat kerja. Oleh karena itu kawan-kawan jangan takut memperjuangkan hal ini,” tandasnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) GSBI, Emilia Yanti MD Siahaan, sebelumnya mengatakan, pemerintah harus segera meratifikasi Konvensi ILO 190. Hal ini juga menyangkut hak asasi manusia (HAM), maka buruh meminta pemerintah lebih peduli.

GSBI merupakan gabungan 13 serikat pekerja, antara lain buruh tambang, perkebunan, metal, elektronik, makanan dan minuman, pembangkit listrik, garmen, tekstil dan sepatu.

Seperti diketahui, Konvensi ILO atau KILO 190 ini disahkan 2019, menekankan penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Indonesia termasuk negara yang menyetujui konvensi ini saat sidang ILO, tetapi sampai saat ini belum melakukan ratifikasi.

Wamen Immanuel mengatakan, kekerasan seksual di tempat kerja dan di mana pun, merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. “Ini bukan hanya menyangkut nasib kawan-kawan sekalian, tetapi menyangkut semua orang, termasuk anak-anak saya,” ujar Immanuel.

Ia meminta agar perjuangan buruh jangan hanya berhenti dengan unjuk rasa. Buruh jangan sangsi, pemerintah selalu memihak buruh. Pemerintah anti terhadap kekerasan seksual, dan anti terhadap perusahaan yang tidak memberi hak buruh sesuai aturan. (***)

*Biro Humas Kemnaker

Berita

67 Tahun Energi Pertamina untuk Masyarakat Indonesia

Published

2 weeks ago

11 December, 2024

goindonesia1

Infografis 67 tahun Pertamina (Foto : @www.pertamina.com)

Jakarta, goindonesia.co – PT Pertamina (Persero) terus berkomitmen memberikan manfaat kepada masyarakat, lingkungan dan ekonomi. Di antaranya, kebermanfaatan energi untuk pangan sehat dan berkelanjutan, UMKM, transisi energi bersih, hingga Desa Energi Berdikari melalui Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL).

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan Pertamina terus melakukan akselerasi untuk mendukung target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGDs).

Dalam menjalankan operasional bisnisnya, Pertamina menjaga keseimbangan kebermanfaatan masyarakat dan lingkungan. “Dukungan terhadap pangan sehat, Pertamina akselerasi program ketahanan pangan. Pertamina juga melakukan penanaman lebih dari 8 juta mangrove dan pohon produktif, dan mampu memproduksi 15.762,6 ton produksi pangan per tahun,” terang Fadjar.

Dukungan lainnya, Fadjar mengatakan, Pertamina juga berikan edukasi hingga menjangkau 35 ribu peserta melalui Program Sehat Anak Tercinta dan Ibu (Sehati), serta penanganan gizi kepada 18 ribu bayi.

Dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, Pertamina juga melakukan pemberdayaan untuk memajukan UMKM, yakni dengan membuka jalan bagi 73 ribu UMKM untuk mengakses permodalan yang berdampak terbukanya 36 ribu lapangan kerja baru. “Pendapatan UMKM pun meningkat dengan nilai mencapai Rp24 miliar per tahun,” jelas Fadjar.

Selain itu, Pertamina juga telah memberdayakan 22 ribu UMKM Perempuan di mana sebanyak 2.500 UMKM telah berhasil naik kelas melalui UMK Academy dan Rumah BUMN Pertamina.

“Usaha Sahabat Difabel juga menjadi perhatian Pertamina. Sebanyak 2.900 Sahabat Difabel usahanya telah meningkat dengan nilai ekonomi mencapai Rp1,9 miliar,” terang Fadjar.

Di sisi lain, Pertamina terus memperluas pemanfaatan energi bersih berbasis desa yang saat ini telah menjangkau 125 desa. Setiap tahun telah berhasil memproduksi energi bersih sebanyak 537.716 kWh dari solar PV, mikro hidro dan hybrid power. Sedangkan dari biogas setiap tahunnya menghasilkan energi bersih sebanyak 846.180 m3.

“Setiap tahun Pertamina telah berhasil mengurangi lebih dari 950 ribu ton C02 emisi karbon sehingga mendukung target pemerintah mencapai NZE pada tahun 2060,” imbuh Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (***)

*PT Pertamina(Persero)