Connect with us

Berita

Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Personel TNI, POLRI dan Instansi Terkait di NTB

Published

on

Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Personel TNI, POLRI dan Instansi Terkait dalam Mendukung Penanggulangan Terorisme di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 2 hari mulai 25 hingga 26 Juli 2023. (Foto : @www.bnpt.go.id)

Mataram goindonesia.co – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) melihat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki potensi tinggi sebagai lokasi radikalisasi dengan nilai Indeks potensi radikalisme tahun 2022 sebesar 13,3.  Nilai indeks tersebut berada di atas rata-rata nasional yakni di angka 10.

“Kenyataan tersebut dapat kita lihat bersama dengan masih adanya penangkapan terhadap pelaku teror di Nusa Tenggara Barat,” ungkap Direktur Pembinaan Kemampuan, Brigjen Pol. Wawan Ridwan, S.I.K., S.H., M.H., ketika membuka kegiatan Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Personel TNI, POLRI dan Instansi Terkait dalam Mendukung Penanggulangan Terorisme di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 2 hari mulai 25 hingga 26 Juli 2023.

BNPT RI selaku Leading Sector penanggulangan terorisme dengan data dan fakta tersebut, akan terus membangun daya tangkal dan daya lawan masyarakat dengan mengimplementasikan vaksin wawasan kebangsaan. Termasuk dengan Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Personel TNI, POLRI dan Instansi Terkait dalam Mendukung Penanggulangan Terorisme di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

“Tahun 2023 ini BNPT melakukan fokus pada implementasi vaksin transformasi wawasan kebangsaan melalui penguatan paradigma nasional, penguatan 4 konsensus nasional dan penguatan wawasan nusantara sebagai landasan visional” kata Wawan.

Wawan menyampaikan penguatan wawasan kebangsaan  menjadi bagian penting mengingat tahun 2024 mendatang akan menjadi tahun politik.

“Upaya ini dilakukan dalam rangka menyambut tahun politik 2024 sebagai langkah mitigasi polarisasi dan gesekan politik di masyarakat yang menjadi sasaran pelaku teror,” kata Wawan. 

Dalam kesempatan yang sama,  Wawan berharap kegiatan Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Personel TNI, POLRI dan Instansi Terkait dalam Mendukung Penanggulangan Terorisme di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat meningkatkan sinergitas dan kesiapsiagaan nasional aparatur pemerintahan guna memaksimalkan upaya penanggulangan terorisme dapat berjalan secara sinergis di wilayah NTB.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman terbaik serta menjadi sarana komunikasi dan koordinasi sehingga bermanfaat dalam penanggulangan potensi ancaman terorisme di wilayah Nusa Tenggara Barat pada masa ini dan masa yang akan datang,” Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT RI mengharapkan.

Kegiatan ini dihadiri perwakilan dari Korem 162/WB, Dir Intelam Polda NTB, Satgaswil NTB Densus 88 A/T Polri, BINDA NTB, Kesbangpol NTB, dan MUI NTB serta mitra deradikalisasi BNPT RI kepada 40 Peserta yang berasal dari Polda NTB, Korem 162/Wira Bhakti, Lanal Mataram, Lanud TGKH Zainuddin Abdul Madjid, Bakesbangpol NTB, Kanwil Kemenag, Dinas Pendidikan, Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB.

Sebagai Informasi, Terdapat beberapa penangkapan terduga pelaku teror diantaranya, 6 terduga teroris pada Maret 2022 di wilayah NTB, Penangkapan 3 orang terduga teroris Jaringan JAD Bima pada Juni 2022 yang 2 diantaranya merupakan residivis yang telah mengikuti pelatihan militer bersenjata api serta pada bulain mei 2023 ditangkapnya seorang terduga teroris berinisial MT di Kota Bima, NTB yang diketahui pernah berangkat ke Yaman dan bergabung dengan organisasi Al-Qaeda. (***)

*@www.bnpt.go.id

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Tiga Kepala KUA di Takalar Sulsel Kembalikan Uang Gratifikasi

Published

on

Tiga Kepala KUA dibTakalar kembalikan gratifikasi (Foto : @kemenag.go.id)

Takalar, goindonesia.co – Kasubdit Bina Kepenghuluan Kementerian Agama, M. Afief Mundzir, mengapresiasi langkah tiga Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel), yang mengembalikan uang gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian Agama Takalar.

Afief mengatakan, langkah tersebut menunjukkan komitmen ASN dalam menjaga integritas dan profesionalisme. “Apa yang dilakukan para Kepala KUA di Takalar menjadi teladan yang menunjukkan komitmen ASN terhadap integritas dan profesionalisme,” ujar Afief di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Menurut Afief, praktik pemberian uang kepada penghulu atau kepala KUA kerap disampaikan sebagai ungkapan “terima kasih” atau “uang transport.” Namun, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. “Pengembalian uang tersebut adalah langkah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini juga menjadi pengingat bahwa tugas pelayanan publik tidak boleh dikompromikan dengan imbalan,” tegasnya.

Sebelumnya, tiga Kepala KUA di Takalar mengembalikan uang gratifikasi yang diterima saat menjalankan tugas. Uang tersebut diserahkan kepada UPG Kementerian Agama Takalar setelah upacara peringatan Hari Guru Nasional 2024 di halaman Kantor Kementerian Agama Takalar, Senin (25/11/2024).

Kepala KUA Polongbangkeng Utara, Murdani Sandja, dan Kepala KUA Pattallassang, Muhammad Thahir, mengembalikan uang pemberian dari keluarga pengantin usai melaksanakan akad nikah. Hal serupa dilakukan Kepala KUA Galesong Selatan, Husain Sarujin.

Murdani dan Thahir menjelaskan, awalnya mereka menolak uang tersebut. Namun, karena adanya desakan dari keluarga pengantin yang menyebutnya sebagai “uang transport,” mereka terpaksa menerimanya untuk menghindari potensi kegaduhan di lokasi.

Afief menambahkan, tindakan Kepala KUA di Takalar merupakan bukti nyata komitmen menjaga integritas dalam pelayanan. “Kami mendorong langkah seperti ini menjadi contoh bagi seluruh jajaran Kementerian Agama,” ujarnya.

Ia menegaskan, KUA harus menjadi representasi negara yang hadir di tengah masyarakat untuk memberi layanan yang bersih dan profesional. “Kepercayaan publik adalah target utama kinerja Kementerian Agama. Jika profesionalitas layanan keagamaan dilakukan secara konsisten, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Indonesia akan meningkat,” pungkasnya. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Berita

Presiden Prabowo: Guru Adalah Pilar Pembangunan Bangsa

Published

on

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional yang digelar di Jakarta International Velodrome, Jakarta, pada Kamis, 28 November 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penghormatan mendalam kepada para guru dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional yang digelar di Jakarta International Velodrome, pada Kamis, 28 November 2024. Presiden menekankan bahwa guru adalah pilar utama pembangunan bangsa, dan pendidikan adalah kunci kebangkitan Indonesia.

“Bagi saya, guru adalah kunci bagi kebangkitan bangsa Indonesia. Guru bagi kita semua adalah tonggak berdirinya sebuah negara. Negara yang berhasil adalah negara yang pendidikannya berhasil,” ujar Presiden di hadapan ribuan guru yang hadir.

Presiden Prabowo turut membagikan pengalaman pribadinya sebagai seorang murid. Meskipun pernah menjadi murid yang bandel, namun ia tetap dibimbing dengan sabar oleh para gurunya.

“Walaupun mungkin saya dulu sebagai murid termasuk murid yang agak bandel begitu, tapi karena guru-guru saya tidak mau menyerah membimbing saya, akhirnya hari ini saya berdiri di hadapan rakyat Indonesia sebagai Presiden Indonesia,” ungkapnya sambil tersenyum.

Presiden Prabowo menekankan peran guru sebagai pelopor pembangunan bangsa. Ia menyebutkan bahwa sejarah perjuangan Indonesia tak lepas dari peran guru, seperti Ki Hajar Dewantara hingga Panglima TNI pertama yang juga seorang guru.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada para guru atas dedikasi dan pengabdian mereka. Presiden menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memperbaiki kualitas hidup mereka.

“Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus,” ucap Presiden Prabowo dengan suara bergetar penuh haru.

Presiden pun optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju dengan pendidikan sebagai pondasinya. Oleh karena itu, Presiden menegaskan pentingnya pemerintahan yang bersih untuk mendukung terciptanya pendidikan berkualitas.

“Saya memberi peringatan korupsi harus berhenti di Republik Indonesia. Kabinet Merah Putih, pemerintah yang saya pimpin tidak akan ada toleransi kepada korupsi dan pencurian dan penyelewengan, berhenti, berhenti, berhenti,” tegas Presiden. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Kemenhub Tingkatkan Kerja Sama dengan Kejaksaan Agung Terkait Kapasitas SDM Bidang Hukum

Published

on

Menhub Dudy saat bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin beserta jajarannya di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta (Foto : @dephub.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan perlunya peningkatan kerja sama dengan Kejaksaan Agung RI dalam kapasitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang berkaitan dengan bidang hukum terhadap seluruh jajaran Kemenhub. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan selama ini kerja sama antara Kemenhub dan Kejaksaan Agung telah terjalin dengan baik.

Menhub Dudy menegaskan kesadaran hukum dan tata kelola tidak hanya terletak pada para jajaran pemimpin di Kementerian Perhubungan, namun di semua lini yang ada. Apalagi, kata Menhub, tantangan permasalahan hukum ke depan tentunya lebih berat.

“Kami berharap bantuan dari Kejaksaan Agung RI untuk memberikan pembekalan dan pelatihan secara berkala kepada seluruh instansi Kementerian Perhubungan,” kata Menhub Dudy saat bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin beserta jajarannya di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (28/11).

Dengan demikian, jelas Menhub, langkah ini dapat menumbuhkan maupun meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum seluruh insan di Kementerian Perhubungan, dalam menjalankan keseluruhan proses kerja yang dilakukan dan menjaga amanah rakyat.

“Selain itu, besar harapan kami, legal assistance yang telah diberikan oleh Kejaksaan Agung RI tidak hanya terbatas pada pendampingan di tahap pelaksanaan suatu proyek, namun pendampingan Kejaksaan Agung RI dapat dilakukan sedini mungkin, sejak proses perencanaan, pengadaan/pelelangan, kontruksi, serta selesainya suatu proyek,” kata Menhub Dudy.

Kementerian Perhubungan selalu membuka diri terhadap saran, kritik, dan masukan dari Kejaksaan Agung RI sebagai mitra strategis Kementerian Perhubungan. Menurut Menhub, pendampingan dari Kejaksaan Agung merupakan langkah preventif untuk mendorong perubahan orientasi, bahwa pencegahan lebih baik dari pada mengobati.

Turut hadir dalam pertemuan ini, para pejabat utama Kejagung serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenhub. (***)

*Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Continue Reading

Trending