Connect with us

Berita

Partai Gerindra Siap Bantu Penyelesaian Masalah Legalitas PMI di Malaysia

Published

on

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani (Dokumentasi : @gerindra.id)

Jakarta,goindonesia.co – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menghadiri acara konsolidasi bersama Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) Gerindra Malaysia, Minggu (18/6).

Turut hadir anggota DPR RI Fraksi Gerindra Hj Himmatul Aliyah, daerah pemilihan (dapil) Jakarta II meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri.

Menurut keterangan pers yang diterima kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), dalam kesempatan itu Muzani mendengarkan keluh kesah dari para WNI yang bekerja di Malaysia.

Salah satu WNI yang juga pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia Hasyim Said mengaku, saat ini masalah yang dihadapi PMI di Malaysia adalah pembuatan dokumen kenegaraan berupa paspor.

Menurutnya, KBRI Malaysia cenderung mempersulit pembuatan paspor bagi PMI ilegal yang bekerja di Malaysia. Dia mengatakan, semestinya KBRI justru mempermudah pembuatan paspor bagi PMI ilegal yang ingin membuat paspor agar keberadaannya dan legalitasnya dapat terjamin selama bekerja di Malaysia.

“Masalah hari hari yang kami hadapi saat ini adalah sulitnya pembuatan paspor Pak. Harapan saya, saya ingin lebih dipermudah pembuayan paspor di KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Penang dan KJRI Johor. Pembuatan paspor kami-kami sangat lambat Pak. Ini adalah suara masyarkat Indonesia yang ada di Malasyia. Mohon dibantu, diitinjaklanjuti kepada pemerintah Indonesia untuk memperlancar dan mempermudah pembuatan paspor bagi teman-teman PMI yang bermasalah atau tidak memiliki dokumen paspor,” kata Hasyim.

Merespon hal itu, Muzani mengatakan, permasalahan akan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Dia menjelaskan, saat ini pemerintah Malaysia dibawah kepemimpinan PM Anwar Ibrahim telah membuka pintu seluas-luasnya bagi warga negara asing untuk mempermudah penyelesaian dokumen-dokumen.

“Kebijakan yang baik ini adalah hasil diplomasi antara Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Itu sebabnya pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melayani WNI kita dengan baik terkait pembuatan dokumen dan paspor. Namun setelah mendapat kabar seperti ini kami prihatin dan saya akan meneruskan masalah ini kepada presiden Jokowi. Kebijakan yang baik antar kedua negara justru terhambat oleh birokrasi kita sendiri,” kata Muzani yang juga Wakil Ketua MPR itu.

Tidak hanya itu, Muzani juga mendapat laporan bahwa biaya pembuatan dokumen paspor yang seharusnya terjangkau justru dipatok jauh dari harga resmi. Muzani pun prihatin karena semestinya negara menjamin keamanan dan kepastian bagi legalitas dokumen PMI yang berada di Malaysia.

“Negara-negara lain mudah mengurus dokumen tapi kenapa kita mempersulit diri sendiri. Karena itu kami berharap KBRI dan KJRI harus membuka dan mempermudah pelayan pelayanan ini, kalau perlu digratiskan, kalau perlu buka nonstop 24 jam. Mumpung pemerintah Malasysia membuka diri. Karena kebijakan ini akan ada akhirnya,” jelas Muzani.

Menurut Muzani saat ini tidak ada kepastian data terkait jumlah PMI ilegal yang berada di Malaysia. Tapi dari informasi yang berkembang terdapat ratusan ribu hingga jutaan TKI yang ilegal bekerja di Malaysia. Dan Partai Gerindra berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini.

“Jika alasannya paspor habis, tidak ada anggaran, kami Fraksi Gerindra DPR RI siap membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Dan nanti kami akan sampaikan ke presiden dan presiden akan perintahkan langsung kepada KBRI. Negara harus berjuang untuk masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri. Kalian adalah pejuang devisa,” ujar Muzani.

“Saya Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI, Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, anggota Komisi II DPR RI, meminta dengan hormat agar KBRI dan KJRI di Malaysia ada untuk membantu seluruh WNI yang ada di Malaysia. Yang legal dibantu, yang belum legal dibantu, jangan dipersulit,” tutup Muzani.

Senada dengan Muzani, anggota DPR Fraksi Gerindra dapil luar negeri, Himmatul Aliyah juga berharap KBRI Malaysia mempermudah pembuatan paspor bagi PMI ilegal yang bekerja di Malaysia. (***)

*Rilis

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Yuk Ikut “Apresiaksi” Remaja Masjid Indonesia, Ini Cara Daftarnya!

Published

on

Infografis ajang “Apresiaksi” Remaja Masjid Indonesia (Foto : @kemenag.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Agama mengundang para remaja masjid di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi dalam ajang “Apresiaksi” Remaja Masjid Indonesia (ARMI). Even ini akan digelar di Jakarta, 7-9 November 2024.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Kemenag, Ahmad Zayadi menyebut, ajang ini bertujuan meningkatkan peran aktif remaja dalam kegiatan masjid, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun bangsa melalui kegiatan keagamaan.

“Inisiatif ini merupakan salah satu bentuk penghargaan, ruang temu nasional, silaturahmi, saling berbagi, saling belajar dan menginspirasi satu sama lain antaraktivis remaja masjid. Nanti akan kami pilih sebanyak 32 remaja masjid dari seluruh Indonesia. Mereka akan diundang untuk presentasi di panggung ARMI,” ujar Zayadi di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Zayadi menambahkan, kegiatan ini juga dirancang untuk melatih keterampilan kepemimpinan, pengelolaan kegiatan keagamaan, serta kemampuan komunikasi dan kreativitas bagi generasi muda di lingkungan masjid. “Kami berharap ARMI dapat menjadi wadah pembinaan bagi remaja masjid agar lebih aktif, kreatif, dan produktif dalam berkontribusi di masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Subdit Kemasjidan, Akmal Salim Ruhana menjelaskan, ARMI merupakan kesempatan bagi aktivis remaja masjid untuk mempresentasikan program unggulannya, saling belajar, menginspirasi, dan berkolaborasi.

“Jangan lewatkan kesempatan ini, ayo segera daftar, masih ada waktu hingga tanggal 1 November 2024,” ungkap Akmal.

Berikut persyaratan dan tata cara pendaftarannya:

Ketentuan

1. Kelompok remaja/pemuda (15-24 tahun) suatu masjid di seluruh wilayah Indonesia, bisa mendaftar pada link: bit.ly/ARMI2024, hingga 1 November 2024 pukul 23.59 WIB

2. Lalu posting konten program/kegiatan unggulan remaja masjidnya di Instagram, tag akun @urusanislam dan @serambi.masjid, serta tulis hashtag: #ARMI2024

3. Jika terpilih, akan diundang sebagai peserta ARMI di Jakarta pada 7-9 November 2024, mempresentasikan profil dan kegiatan-unggulan untuk menginspirasi remaja lainnya.

Nilai Tambah

1. Ilmu/wawasan tentang profil remaja masjid di nusantara

2. Koneksi dan jaringan aktivis remaja masjid se-Indonesia

3. Free transportasi, akomodasi, konsumsi, dan uang harian

4. Suvenir menarik dan piagam penghargaan​​​​​​​

Tahapan

1. Masa pendaftaran 25 Oktober – 1 November 2024 (hingga pukul 23.59 WIB)

2. Pengumuman peserta terpilih dan technical meeting presentasi (4 November 2024)

3. Penyelenggaraan acara ARMI 2024 di Jakarta, 7-9 November 2024.

3. Proses-gradual replikasi remaja masjid keren di seluruh Indonesia (9 November 2024). (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Berita

MUI Apresiasi Presiden Prabowo yang Minta Menteri dan Pejabat Pakai Maung Pindad

Published

on

Majelis Ulama Indonesia (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co -Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta para menteri dan pejabat untuk menggunakan mobil Maung Pindad. Mobil ini merupakan hasil karya anak bangsa yang diproduksi oleh PT Pindad. 

“Ini patut dan sangat membanggakan karena Presiden Prabowo membuktikan kebijakan yang pro terhadap produk dalam negeri,” kata Wasekjen MUI KH Arif Fahruddin kepada MUIDigital, Kamis (31/10/2024). 

Kiai Arif menyampaikan, kebijakan untuk memprioritaskan penggunaan produksi dalam negeri ini, menjadi salah satu kedaulatan Indonesia di sektor industri kendaraan dan sudah mencapai progres yang menggembirakan.

Kiai Arif mendorong agar kebijakan pemerintah ini bisa diikuti oleh seluruh pejabat di semua tingkatan birokrasi, baik di pusat maupun daerah. Menurutnya, kebijakan ini serupa dengan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII di Bangka Belitung beberapa waktu lalu. 

Kiai Arif menambahkan, salah satu hasil dari Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII terkait dengan penggunaan produk dalam negeri sebagai bentuk kedaulatan bangsa dan negara di sektor ekonomi, khususnya di industri transportasi. 

Kiai Arif berharap, kebijakan ini bisa merambah dan merembet ke sektor lainnya, seperti pangan, sandang, hingga teknologi informasi. 

“Kami atas nama Dewan Pimpinan MUI sangat mengapresiasi dan meminta dan mengimbau kepada MUI daerah untuk memberikan semangat agar keberpihakan terhadap produk dalam negeri bisa merambah seluruh aspek dan elemen yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang ada di Indonesia,” tutupnya. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Continue Reading

Berita

Panglima TNI Tutup Latihan Penyusunan Renkon TNI OMP Geladi Yudha Dharma

Published

on

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (Foto :@tni.mil.id)

Jakarta, goindonesia.co – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto secara resmi menutup Latihan Penyusunan Rencana Kontijensi (Renkon) TNI Operasi Militer Perang (OMP) Geladi Yudha Dharma bagi Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler Angkatan LII Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI Tahun Anggaran 2024, bertempat di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (31/10/2024).

Dalam sambutannya, Panglima TNI mengapresiasi semangat dan dedikasi para Perwira Siswa yang telah mengikuti latihan dengan baik, karena latihan ini merupakan salah satu upaya strategis untuk membekali para Perwira dengan kemampuan dan pemahaman yang mendalam mengenai Operasi Militer Perang (OMP). “Latihan ini penting bagi para Perwira kita untuk menghadapi segala kemungkinan di medan perang. Kemampuan penyusunan rencana kontijensi dan strategi operasi yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan operasi militer di lapangan,” ujarnya.

Panglima TNI juga menegaskan bahwa, dihadapkan pada lingkungan strategis dibutuhkan Satuan Siber yang diawaki oleh sumber daya manusia yang baik dan diawali dari rekrutmennya harus sudah mempunyai kemampuan siber. “Dia harus punya kemampuan siber, baru kita rekrut dan dilatih khusus. Tidak sama dengan calon prajurit lainnya dan kurikulum yang juga beda,” tegasnya.

Turut hadir pada kegiatan tersebut diantaranya Kasum TNI Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon, S.H., M.H., Dansesko TNI Marsekal Madya TNI Arif Widianto, S.A.B., M.Tr.Han., CHRMP., Kabais TNI Letjen TNI Yudi Abrimantyo, S.I.P., M.Sc., Dankodiklat TNI Letjen TNI Mohammad Fadjar, MPICT dan para Asisten Panglima TNI. (***)

*PUSPEN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia

Continue Reading

Trending