Daerah

Jawaban Gubernur Jatim Atas PU Fraksi di DPRD Terkait Dana Cadangan Pilgub 2024

Published

1 year ago

16 June, 2023

Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono yang mewakili Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa terkait dana Cadangan Pilgub Jatim 2024. (Vik)

Surabaya, goindonesia.co – Setelah Pendapatan Fraksi – Fraksi di DPRD Jatim terkait dana cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024 beberapa waktu lalu. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang disampaikan oleh Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono menyampaikan jawaban eksekutif terkait dana cadangan Pilgub di rapat paripurna DPRD Jatim, Kamis (15/6/2023).

”Atas nama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat seluruh Fraksi beserta juru bicaranya yang secara kritis-konstruktif telah menyampaikan pertanyaan dan masukan. Baik berupa kritik, saran, himbauan, maupun dukungan yang tentu saja semuanya bermaksud untuk menjadikan Raperda tersebut menjadi lebih baik, sehingga nantinya menjadi sebuah Perda yang berkualitas secara teknis dan substantif, ”kata Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono di rapat paripurna dana cadangan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad.

Lebih lanjut, terkait pertanyaan agar eksekutif memastikan bahwa pencairan dana cadangan lintas tahun anggaran tersebut beserta laporan pemanfaatannya menggunakan mekanisme yang terukur dan tertib administratif agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, dapat disampaikan bahwa Pencairan Dana Cadangan lintas tahun anggaran akan dilaksanakan setelah mempertimbangkan beberapa alternatif pendanaan melalui penyesuaian penganggaran kegiatan pemilihan diantaranya.

Pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga, dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan atau memanfaatkan kas yang tersedia sesuai dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sedangkan terkait laporan pemanfaatannya akan disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 yang akan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih untuk memenuhi tertibnya administrasi pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Menanggapi pertanyaan bahwa dana cadangan berupa asset/capital tidur maka akan ditempatkan dalam bentuk apa dan pada bank mana, dapat dijelaskan bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa:

Pertama Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.

Kedua, Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada rekening tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank Umum yang ditetapkan Kepala Daerah dalam bentuk deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang berisiko rendah. Sedangkan dana cadangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 ditempatkan pada PT Bank Jatim (Perseroda).

Disampaikan juga, kebutuhan penyelenggara pilkada serentak tahun 2024 telah mengusulkan kebutuhan anggaran di tahun 2023 sesuai Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur tanggal 6 April 2023. Nomor 066/PR.00/K.JI/04/2023 perihal Usulan Kebutuhan Anggaran Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp44.541.753.000,00 (empat puluh empat miliar lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Sedangkan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur sesuai Surat Ketua KPU tanggal 30 Maret 2023 Nomor 579/PP.01.2-SD/35/2023 perihal Pengajuan Usulan Kebutuhan Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp338.013.073.660,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar tiga belas juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah).

“Demikian jawaban dan tanggapan Kami atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda ini. Kami juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas kerja sama dan perhatiannya dengan harapan semoga jawaban yang telah Kami kemukakan dapat memperkuat Raperda ini,”pungkasnya sekdaprov Jatim. (***)

*@kominfo.jatimprov.go.id

Berita Provinsi

UNRI Sambangi MAN 1 Kuansing, Bangun Sinergitas Pendidikan

Published

14 hours ago

22 November, 2024

goindonesia1

Kunjungan kerja Direktur Program Pascasarjana UNRI Erlisnawati ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kuantan Singingi (Foto : @mediacenter.riau.go.id)

Kuansing, goindonesia.co – Direktur Program Pascasarjana Universitas Riau (UNRI), Erlisnawati didampingi oleh Agusmandar dan Yusmarini, melakukan kunjungan kerja ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kuantan Singingi (Kuansing).

“Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan sinergis antara UNRI dan MAN 1 Kuansing, terutama dalam mendukung pengembangan pendidikan dan riset,” ungkap Direktur Program Pascasarjana UNRI Erlisnawati.

Kemudian, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan sekolah menengah sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi.

“Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi para siswa MAN 1 Kuansing untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, khususnya di Program Pascasarjana UNRI,” tambahnya.

Pada pertemuan yang juga dihadiri oleh Kepala MAN 1 Kuansing H. Suhelmon kedua pihak membahas berbagai peluang kolaborasi, termasuk bagi guru-guru yang mau melanjutkan Pendidikan ke jenjang S2.

H. Suhelmon mengungkapkan bahwa pihaknya sangat mendukung inisiatif tersebut, karena kolaborasi ini akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kuansing.

“Kerja sama ini bukan hanya menguntungkan bagi pihak MAN 1 Kuansing, tetapi juga memberikan manfaat bagi Universitas Riau kegiatan akademik yang lebih luas,” tuturnya.

Ia berharap, Kerja sama ini dapat memperluas jangkauan pendidikan tinggi di daerah, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan sumber daya manusia di Provinsi Riau.

“Dengan terjalinnya sinergi ini, diharapkan bahwa hubungan antara Universitas Riau dan MAN 1 Kuansing akan semakin erat, sehingga dapat membawa dampak positif dalam dunia pendidikan di Riau, khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi,”tutupnya. (***)

*Bidang Informasi Komunikasi Publik

Berita Provinsi

Dorong Keselamatan Kerja, Pemprov Riau Gelar Anugerah K3

Published

3 days ago

20 November, 2024

goindonesia1

Pemprov Riau menggelar Malam Anugerah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 2024, di Hotel Prime Park Pekanbaru (Foto : @mediacenter.riau.go.id)

Pekanbaru, goindonesia.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Malam Anugerah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 2024, perhelatan ini merupakan bentuk apresiasi kepada perusahaan yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam penerapan K3 di lingkungan kerja. Kegiatan berlangsung di Hotel Prime Park Pekanbaru, Selasa (19/11).

Dikatakan, Pj Gubernur Riau (Gubri) Rahman Hadi, bahwa pemberian penghargaan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di setiap sektor. K3 menjadi kewajiban yang diprioritaskan oleh setiap perusahaan.

“Keselamatan dan kesehatan kerja adalah hal yang sangat penting dalam dunia kerja. Tidak hanya untuk menjaga kesejahteraan pekerja, tetapi juga untuk menciptakan iklim kerja yang produktif dan berkelanjutan,” katanya.

Dijelaskan, Pemprov Riau sangat bangga dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak hanya berorientasi kepada produktivitas, tetapi juga memperhatikan dengan serius aspek keselamatan dan kesehatan kerja.

“Pemerintah Provinsi Riau sangat komitmen dalam meningkatkan kesadaran K3 di semua sektor usaha. Kita harus tetap berusaha agar angka kecelakaan kerja terus menurun dan bahkan mencapai kepada titik terendah. Sehingga zero accident yang kita canangkan dapat terwujud dengan sempurna,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Boby Rachmat, menerangkan malam anugerah K3 ini juga berikan penghargaan Siddhakarya. Ia menambahkan, tujuannya untuk mengapresiasi untuk sistem manajemen produktivitas perusahaan.

“Artinya perusahaan yang berhasil mengimplementasikan meningkatkan produktivitas. Tentunya juga diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Penghargaan ini akan diberikan kepada Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kuantan Singingi,” pungkasnya.

Berikut nama perusahaan penerima penghargaan:

Enam Perwakilan Kategori Nihil Kecelakaan Kerja

1. PT Kilang Pertamina Internasional Unit II Dumai

2. PT SPR Langga

3. PT Riau Andalan Pulp and Paper Forestry Blok Teso

4. PT Surveyor Indonesia Pekanbaru

5. PT Musim Mas PKS Batang Kulim

6. PT Bahana Nusa Interindo

Tiga Perwakilan Kategori Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS

1. PT Pertamina Patra Niaga Sumbagut

2. PT Awal Bros Putra Medika

3. PT Pertamina Hulu Rokan

Diketahui, ada sebanyak 56 perusahaan yang akan menerima penghargaan nihil kecelakaan atau zero accident. Tak hanya itu saja, terdapat juga 12 perusahaan yang mendapatkan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. (***)

*(Bidang Informasi Komunikasi Publik, Mediacenter Riau)

Berita Provinsi

Jelang Pilkada Serentak, ASN Pemprov Sulsel Ikrar Bersama dan Tanda Tangani Pakta Integritas Netralitas

Published

3 days ago

19 November, 2024

goindonesia1

ASN dan non ASN lingkup Pemprov Sulsel untuk melakukan ikrar bersama dan melakukan tanda tangan pakta integritas netralitas ASN. (Foto : @sulselprov.go.id)

Makassar, goindonesia.co – Jelang Pilkada serentak yang dihelat 27 November mendatang, Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh meminta kepada seluruh ASN dan non ASN lingkup Pemprov Sulsel untuk melakukan ikrar bersama dan melakukan tanda tangan pakta integritas netralitas ASN.

Ikrar bersama ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman, Senin, 18 November 2024, di Aula Tudang Sipulung Rumah Jabatan Gubernur Sulsel.

“Dalam rangka pilkada serentak, maka sebagai ASN wajib menjaga prinsip dasar netralitas ASN, tidak berpihak dan mengedepankan prinsip integritas ASN,” tegas Jufri Rahman sembari diikuti oleh seluruh ASN yang hadir di tempat tersebut.

Pj Gubernur Prof Zudan menyaksikan langsung ikrar bersama tersebut. Tidak sampai di situ, seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel melakukan tanda tangan pakta integritas di hadapan Pj Gubernur dan Sekda Provinsi Sulsel.

Sebelum melakukan ikrar bersama dan penandatanganan netralitas pegawai ASN dan PPNPN pada Pilkada serentak tahun 2024, Pj Gubernur Sulsel sudah mengeluarkan surat edaran nomor 200.2/4346/BKD tahun 2024 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024.

Surat edaran ini sudah sampai di 24 kabupaten kota karena ditujukan kepada bupati dan walikota se Sulsel.

Langkah yang dilakukan Pj Gubernur Sulsel ini tak lain sebagai upaya menjaga netralitas ASN dan PPNPN agar tidak terlibat politik praktis jelang pilkada serentak di Sulsel. (***)

*Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan