GoIndonesia.co, JAKARTA – Dugaan ketidak-adilan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam penyaluran bantuan melalui program Diseminasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), mengundang reaksi keras dari para pengusaha media siber di berbagai daerah.
Para pengusaha media siber yang tergabung dalam Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menolak penyaluran KPCPEN yang disebut “berkah Presiden Jokowi”, karena mereka nilai pelaksanaannya tidak adil, diskriminatif, dan merendahkan martabat media siber.
Direktur Radar Mandalika dan Radarmandalika.id HM Syukur dari Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (26/7/2021) mengatakan, Kementerian Kominfo, sebagai etalase komunikasi Republik Indonesia, semestinya sangat tahu, peran media.
“Kami yakin, bahwa kebijakan presiden terhadap kerjasama dengan media di program KPCPEN tidak akan mungkin diskriminatif, sehingga ada kesenjangan seperti bumi dan langit. Jika sampai media rame-rame nenolak berkah presiden yang disodorkan Kementerian Kominfo, berarti ada yang salah dalam menjaga kepercayaan publik kepada pemerintahan Bapak Jokowi,” ujar Syukur.
Penanggung Jawab Papuatimes, Hans juga mengecam cara-cara diskriminasi yang dipraktikkan dalam pelaksanaan program KCPPEN.
“Kami sudah terbiasa dengan diskriminasi oleh pemerintah pusat, tetapi kami di Papua tidak pernah bayangkan, hal ini terjadi terhadap media. Kementerian Kominfo seharusnya membangun citra positif negeri ini,” ujar Hans.
Hans menolak kerjasama KPCPEN dari Kementerian Kominfo karena ini bukan membangun ekonomi nasional, tetapi terkesan pelecehan terhadap media.
“Kami tidak yakin program Bapak Jokowi diskriminatif dan seburuk seperti ini. Jika program Bapak Jokowi kepada media seperti ini, kami dari Papua lebih baik menolak dan tidak menerima program ini,” tandas Hans.
Ketua SMSI Sulawesi Selatan, Rasid sebelumnya mengatakan kegiatan Diseminasi KPCPEN merupakan kebijakan yang meminta semua kementerian agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka, terutama iklan layanan masyarakat, kepada media-media lokal.
“Hanya saja, pelaksanaan di lapangan serasa mencederai rasa keadilan dan bahkan terkesan menindas media-media daerah anggota kami. Nilai kontrak yang diberikan mulai 6 juta, 5 juta, 4 juta bahkan ada yang 3 juta rupiah/kontrak,” kata Rasid.
Rasid menyebutkan dengan frekuaensi konten 12-25 kali pemuatan/kontrak, didapat nilai sebesar lebih kurang Rp100 ribu/konten. Padahal dengan alokasi anggaran yang luar biasa besar, seharusnya media-media daerah bisa memperoleh kompensasi antara Rp. 1 juta hingga Rp. 1,5 juta/artikel konten.
“Ibarat langit dan bumi jika kita bandingkan dengan nilai yang diperoleh media-media lain di Jakarta. Bahkan harga sekantong Bansos (bantuan sosial) untuk fakir miskin pun bernilai lebih besar dari yang diperoleh media-media daerah anggota kami,” sebutnya.
Senada dengan pimpinan perusahaan media siber lainnya, Direktur Saibumi.com Donny Irawan salah satu media di Lampung menolak berkah Jokowi ini dan mempertanyakan penanganan KPCPEN di Kementerian Kominfo ini.
“Saya enggak ngerti, Kementerian Kominfo merupakan etalase komunikasi Republik Indonesia. Jika pola komunikasi yang dibangun Kementerian Kominfo seperti ini, sepertinya ada yang enggak beres” ujar Donny.
“Apa benar kebijakan presiden dalam pelaksanaan KPCPEN dengan media ada diskriminasi bagai bumi dan langit” ungkap Donny.
Menurut dia, Kemkominfo sebagai ujung tombak dari pemerintah saat ini, tidak boleh seenaknya melepas anggaran ke Agency dengan sangat liberal.
Ketua SMSI Jawa Barat Andy menyayangkan terhadap kebijakan Kementerian Kominfo tersebut. “Ini keterlaluan. Saya sayangkan hal ini terjadi, semestinya bijaksanalah. Muncul pertanyaan kami di daerah, jika masyarakat persnya saja dibuat begini, bagaimana masyarakat yang buta huruf dan buta informasi?” Kata Andy.
Pertanyaan lainnya, tambah Andy, muncul masalah seperti di Kominfo ini karena konsep presiden yang tidak komprehensif atau pelaksana KPCPEN oleh Menteri Kominfo yang tidak cakap atau memang orang-orang di kominfo yang bermasalah?
“Bayangkan. Anggaran 1,6 miliar yang sudah sangat kecil diperuntukkan bagi enam puluh anggota SMSI di daerah dan dibagi dengan nilai tiga juta rupiah sampai dengan Rp 12 juta per media. Dan, tiga juta rupiah itu untuk 20 kali tayang artikel dan 5 kali naik banner. Sisanya kemana? Ini Agencynya yang salah hitung, atau cash backnya yang terlalu besar?” tandas Andy.
Gugus Suryaman pengusaha pers siber dari Sultra juga menyampaikan kekecewaannya. “Kami diwajibkan menyerahkan Analytics tools (google analytics) dan CMS. Emangnya kominfo tidak ngerti, bahwa CMS itu jantung media kami. Alih-alih membantu media di masa pandemi, ini justru terkesan ‘menyandra’ media kami,” ujar Gugus.
Penjab Waspada Aceh Aldin berpendapat, Diseminasi KPCPEN di Kemkominfo patut diapresiasi sebagai wujud pelaksanaan pemberian insentif untuk media di tengah ancaman penutupan perusahaan pers dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri media akibat pandemi.
“Hanya saja, pelaksanaan di lapangan serasa mencederai rasa keadilan dan bahkan terkesan menindas media-media daerah,. Ini jelas merusak citra Bapak Jokowi” ujar Ketua SMSI Aceh ini.
Mestinya Punya Strategi dan Terukur
Pengamat Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi, Medrial Alamsyah menilai Indonesia bisa mengalami krisis kemanusiaan, jika pemerintah dalam hal KPCPEN serius mengatasi dua krisis yang sedang berlangsung, yaitu krisis kesehatan dan krisis ekonomi.
“Adanya protes media daerah dalam kegiatan diseminasi bukan saja menunjukkan tidak ada sense of crisis di tingkat pelaksana tim KPCPEN, tetapi juga lebih dari itu, terindikasi masih adanya pelaksana yang melakukan kejahatan rutin birokrasi seperti korupsi dan manipulasi,” ujar Medrial Alamsyah.
Selanjutnya Medrial juga mengatakan seharusnya tim KPCPEN mengerjakan semua aspek dan detail dari pekerjaan dengan serius, punya strategi yang jelas dan terukur.
Menanggapi reaksi para pengusaha pers siber dari berbagai daerah mengenai pelaksanaan KPCPEN di Kementerian Kominfo, Sekretaris Jenderal SMSI Pusat M Nasir mengatakan, pihak Kementerian Kominfo sebaiknya menelusuri di mana letak ketidak-adilan itu terjadi.
“Saya kira semua ini bisa ditelusuri oleh Kemkominfo, sehingga bisa diluruskan kembali. Semua harus jujur dalam mengemban amanah, dan tidak diskriminatif,” kata Nasir.
Menurut Nasir, sampai Senin petang (26/7/2021), surat resmi sudah dikirim ke Kementerian Kominfo mengenai masalah ini, namun hingga Senin petang (26/7/2021) belum ada penjelasan dari Kementerian Kominfo.
“Hingga kini surat yang dilayangkan SMSI belum ada penjelasan dari Kementerian Kominfo. Untuk menelusuri permasalah yang disampaikan SMSI, Ketua Umum SMSI Firdaus sudah minta konfirmasi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, namun hingga kini belum ada jawaban” tutur Nasir. (*)
Riau, Goindonesia.co – Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan laporkan kepadanya siapa oknum PTPN V yang menzhalimi petani Kopsa M Riau.
“Siapa oknumnya? laporkan kepada saya,” tegas Menteri Erick Thohir dalam dialog dengan perwakilan 997 petani sawit yang tergabung dalam Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M) Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada hari Jumat sore di Masjid Raya An-Nur Pekanbaru (26/11).
Tangis haru kebahagiaan terlihat di wajah lebih dari 200 orang petani yang menyaksikan langsung momen bersejarah ini.
“Kami bahagia sekali bisa bertemu langsung dengan Pak Menteri. Mudah-mudahan di hari Jumat penuh barokah ini, di Masjid Raya An-Nur ini, Bapak berkenan mendengar dan memberi solusi atas permasalahan yang kami hadapi dengan PTPN V, yang telah berlangsung selama 18 tahun ini, namun sampai hari ini belum ada titik penyelesaiannya,” demikian disampaikan Ari, perwakilan Kopsa M.
Menteri BUMN Erick Thohir melakukan kunjungan kerja ke Riau sejak Kamis, 25 November 2021 kemarin. Salah satu rangkaian kunjungan tersebut adalah mendengar aspirasi dan pengaduan para petani yang tergabung dalam Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M) yang saat ini sedang memperjuangkan hak-haknya atas tanah dan kemitraan yang tidak sehat.
Selain soal lahan yang diserobot, Kopsa M juga mengadukan perihal dugaan utang fiktif yang digelembungkan oleh oknum PTPN V dalam membangun kebun petani, sehingga sebagian besar kebun gagal dibangun.
Menteri Erick Thohir menyimak dengan serius semua aduan petani. Sedangkan para petani tampak sangat terharu mendengar respons dari Menteri BUMN.
“Kasih tau saya nama-namanya, akan saya tindak langsung”, kata Erick saat merespons adanya oknum PTPN V yang menyengsarakan petani-petani Kopsa M Riau.
Secara sigap, Erick Thohir pun langsung meminta nomor telepon perwakilan petani dan memberikan nomor telepon ajudannya kepada perwakilan petani Kopsa M. Menteri BUMN Erick Thohir berjanji akan menyelesaikan persoalan yang melilit petani-petani Kopsa M.
Sebagaimana diketahui, lebih dari 15 tahun petani Kopsa M tidak pernah menikmati hasil kebun sebagaimana petani sawit umumnya, karena hanya menghasilkan Rp. 50.000 hingga Rp. 100.000/bulan per hektar, padahal sejak 2003 hingga 2016 kebun petani dikelola langsung oleh PTPN V dengan skema single manajemen. Baru sejak kepengurusan Haji Anthony Hamzah dari 2017 pendapatan petani mengalami peningkatan hingga Rp. 700.000/bulan.
Hingga saat ini petani-petani Kopsa M masih terus memperjuangkan hak-haknya antara lain, memperjuangkan dugaan penguasaan lahan oleh pihak lain, persoalan tata kelola pinjaman utang pembangunan kebun yang tidak akuntabel, penghancuran koperasi, adu domba antarpetani oleh pihak tertentu, penahanan uang hasil panen petani hingga 3,4 milyar, hingga kriminalisasi Ketua Koperasi dan dua orang petani lainnya.
Dengan bertemu Erick Thohir, petani Kopsa M berharap keadilan akan datang. Belasan tahun praktik buruk kemitraan PTPN V dengan Kopsa M mulai terbongkar dan berharap PTPN V segera memperbaiki dan memulihkan kemitraan yang setara, sehat dan menguntungkan bagi pihak-pihak yang bermitra.
“Pak Menteri, kami sudah lelah. Kami berharap banyak saran dan arahan solusi dari Pak Menteri. Kami sangat percaya dengan ketegasan dan komitmen Pak Menteri untuk melakukan bersih-bersih di lingkungan PTPN sebagaimana yang pernah Bapak sampaikan di hadapan publik negeri ini. Kami yakin sekali dengan integritas yang dimiliki Pak Menteri, Bapak dapat mengurai mana yang benar dan mana yang salah. Siapa yang jujur dan siapa yang memang korup yang menggrogoti PTPN V dan menzholimi petani,” ucap Ari.
Jakarta, Goindonesia.co – Organisasi Forum Wartawan Hiburan (FORWAN) Indonesia, memiliki karakteristik tersendiri ketimbang organisasi profesi sejenis atau lainnya.
FORWAN menjadi serikat tolong-menolong dan sarana peningkatan kompetensi kreatif bagi anggotanya yang didasari ikatan profesi.
Demikian antara lain pandangan yang mengemuka dalam diskusi bertajuk, ‘Tata Kelola FORWAN Sebagai Organisasi Profesi Berbasis Sosial’ yang berlangsung di acara ‘Jambore FORWAN 2021’ di Camping Ground Lingkung Gunung Pangrango Bogor, Jum’at (12/11/2021).
Diskusi diselenggarakan dalam rangka Orientasi Organisasi dan Leadership Training Anggota dan Pengurus Forum Wartawan Hiburan (FORWAN) Indonesia.
Menghadirkan dua narasumber, Haris Jauhari (Warwatan Senior, Pendiri Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia), dan Eddie Karsito (Sekretaris Umum FORWAN). Tampil sebagai Moderator, Dimas Supriyanto (Wartawan Senior).
“Sebagai alat, FORWAN adalah wadah bagi kepentingan anggota untuk meningkatkan kesejahteraan. Anggota menjadi prioritas utama. Tiap unsur dan anggota memiliki fungsi dan tugas secara partisipasif,” ujar Haris Jauhari.
Keberhasilan organisasi, kata Haris, tidak ditentukan individu, melainkan tim. Wadah yang digunakan sekumpulan orang untuk mencapai tujuan bersama.
“Kolektif kolegial. Memiliki tujuan yang dikerjakan secara sistematis dan terencana,” ujar wartawan yang pernah menjabat Ketua Umum Komite Perlindungan Wartawan Indonesia (KPWI) ini.
Haris juga menilai, FORWAN termasuk organisasi profesi wartawan yang memiliki tata kelola lebih baik ketimbang organisasi serupa lainnya.
“Ada organisasi yang kelihatan selalu sibuk, keren dan mentereng. Tapi ada juga organisasi yang diam-diam membuat sejarahnya sendiri. FORWAN semoga dua-duanya. Paling tidak, diam-diam membuat sejarah yang dikenang sebagai organisasi yang telah meningkatkan kesejahteraan anggotanya,” ujarnya.
Pada saat yang sama, Eddie Karsito menyampaikan, organisasi yang berhasil adalah wadah yang dapat menciptakan rasa kebersamaan (sense of belonging) dari semua orang yang tergabung di dalamnya.
“Melalui acara “Jambore FORWAN 2021” (Orientasi Organisasi dan Leadership Training) ini, diharapkan akan terjalin rasa kebersamaan, hubungan lebih erat; simbiosis mutualisme antar sesama anggota,” ujarnya.
Ke depan, Eddie Karsito berharap, anggota dan pengurus dapat secara bersama-sama menata organisasi ke arah lebih baik. Kredibel, akuntabel, profesional, mandiri, produktif, serta dapat memberi maslahat bagi anggota dan masyarakat.
“Menjadikan FORWAN sebagai sarana pembelajaran, dan peningkatan kemampuan kreatif, dan produktif,” ujar wartawan yang pernah mendapat penghargaan ‘Anak Bangsa Berkepribadian Pembangunan 2013’ dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia ini.
Narasumber lainnya, Harry Koko Santoso (CEO Deteksi Production), dan Seno M. Hardjo (CEO Record Label Target Pro). Keduanya tampil menyoal ‘Adaptasi Karya & Distribusi Musik di Era Digital.’ Dipandu Setiabudi A.C. Nurdin (wartawan senior) sebagai moderator.
Sebagai upaya peningkatan kompetensi dan kemampuan kreatif para anggotanya, FORWAN juga mengetengahkan diskusi pemasaran dengan tema, ‘Jurnalisme Marketing Konvergensi Independensi.’
Menampilkan narasumber tunggal, Aris Muda Irawan (Wartawan & CEO Sinemata Indonesia Pratama – Film Marketing Agency & Production), yang dimoderatori Herman Wijaya (balaikita.com).
Ketua Umum Forum Wartawan Hiburan (FORWAN) Indonesia, Sutrisno Buyil, dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih, kepada para anggota, dan pengurus, serta para narasumber, donatur, dan semua pihak yang turut mendukung acara ‘Jambore FORWAN 2021’ ini.
“Mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak. Baik anggota, pengurus, narasumber, maupun sponsor dan donatur. Suksesnya acara ini menjadi indikator semangat kebersamaan kita menyosong kehidupan lebih baik melalui organisasi,” ujar Ketua Umum FORWAN dua periode ini.
Menurut Sutrisno Buyil, pentingnya melakukan orientasi organisasi dan latihan kepemimpinan bagi anggota dalam rangka menyampaikan latar belakang; maksud, tujuan, visi, misi organisasi.
“Orientasi organisasi dan latihan kepemimpinan ini, adalah bagian dari upaya mempersiapkan seorang kader menjadi pemimpin yang akan membawahi banyak anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi” Ujarnya.
JAKARTA, Goindonesia.co – Direktur Utama PT Biofarma Honesti Basyir membeberkan struktur harga reagen tes polymerase chain reaction (PCR) dengan nilai total Rp 90.000.
Honesti menuturkan, dari struktur harga yang berlaku di laboratorium Biofarma, komponen terbesar dari struktur harga reagen tes PCR adalah biaya produksi dan bahan baku sebesar 55 persen.
“Memang dari struktur cost terbesar itu adalah dari reagen utamanya, di mana kalau kita lihat dari proses biaya produksi dan bahan baku itu sudah 55 persen,” kata Honesti dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (9/11/2021).
Dikutip dari materi paparan Honesti, Biofarma menetapkan struktur harga reagen tes PCR terdiri dari biaya produksi dan bahan baku (55 persen), biaya operasional (16 persen), biaya distribusi termasuk keuntungan distributor (14 persen), royalti (5 persen), dan keuntungan Biofarma (10 persen).
Dalam materi itu disebutkan pula, harga publish tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 90.000 dan harga e-katalog tidak termasuk PPN sebesar Rp 81.000 yang masih dalam proses pengajuan.
Sementara, harga e-katalog yang masih tayang saat ini sebesar Rp 193.000 termasuk PPN.
“Struktur cost ini mungkin akan sedikit berbeda tergantung dari labnya masing-masing, tergantung juga dari business model yang mereka lakukan. Ini adalah struktur cost (yang) kami ambil lab Biofarma sendiri,” ujar Honesti.
Adapun Biofarma telah beberapa kali menurunkan harga tertinggi PCR kit. Pada Agustus 2020, Biofarma mematok harga Rp 325.000 per tes dengan merek Biocov, sebulan berselang harganya turun menjadi Rp 250.000 per tes.
Biofarma mengeklaim, sepanjang Agustus 2020-Januari 2021 harga tersebut mampu mendorong kompetitor menurunkan harga reagen yang berkisar Rp 400.000-Rp 800.000.
Lalu, pada Agustus 2021, harga kembali turun menjadi Rp 113.636 per tes, sedangkan pada Oktober 2021 harga ditetapkan sebesar Rp 90.000 per test.
Harga Rp 90.000 persen per tes itu ditetapkan dengan harapan permintaan meningkat dan Biofarma dapat mengoptimalkan kapasitas produksi sampai dengan 5 juta tes per bulan.
“(Kapasitas produksi) Reagennya sendiri itu sedang kita naikkan dari 2,4 juta tes per bulan menjadi 5 juta tes per bulan,” kata Honesti.
Diketahui, harga tes PCR sempat menimbulkan polemik di tengah masyarakat karena dianggap tidak terjangkau.
Belakangan, pemerintah akhirnya menetapkan harga maksimum tes PCR sebesar Rp 275.000 di wilayah Jawa dan Bali serta Rp 300.000 untuk wilayah lainnya.