Connect with us

Internasional

Indonesia Serukan Penguatan Kemitraan Global untuk Dukung LDCs

Published

on

Dubes RI untuk Qatar Ridwan Hassan selaku Ketua Delegasi RI (Dokumentasi: KBRI Doha, @kemlu.go.id)

Doha, Qatar, goindonesia.co – Indonesia menyerukan penguatan kemitraan global untuk mendukung pembangunan ekonomi negara-negara yang kurang berkembang atau least-developed countries (LDCs) pada pertemuan Fifth UN Conference on the Least Developed Countries (LDC5) di Doha, Qatar, 5-9 Maret 2023.

Dalam pernyataan nasional Indonesia, Dubes RI untuk Qatar Ridwan Hassan selaku Ketua Delegasi RI mengatakan bahwa LDCs masih menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya kapasitas produksi, kemampuan fiskal yang kurang memadai, tekanan utang, dan kurangnya akses terhadap teknologi.

Kondisi negara LDCs ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 serta berbagai tantangan multi-dimensional lainnya, termasuk perubahan iklim serta kerentanan pangan dan energi. Saat ini terdapat 46 negara yang termasuk dalam kategori LDCs, dimana 33 di antaranya negara Afrika, 9 di Asia, 3 di Pasifik dan 1 di Karibia.

“Adopsi Doha Programme of Action 2022 merupakan bukti komitmen kolektif kita untuk mendukung LDCs. Namun kita perlu bekerja keras untuk memastikan implementasi efektifnya,” kata Ridwan.

Untuk itu, terdapat tiga hal yang perlu didorong.

Pertama, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pendanaan pembangunan di LDCs. Saat ini LDCs menghadapi keterbatasan pendanaan, baik dalam bentuk investasi asing langsung (FDI) maupun bantuan pembangunan.

Dunia internasional perlu mendukung LDCs melalui pemberian bantuan pembangunan, investasi, dukungan teknis, inovasi model pendanaan, dan pembebasan tekanan utang.

“Di bawah Presidensi Indonesia, G20 sepakat untuk meningkatkan pendanaan campuran (blended finance) kepada negara berkembang, termasuk LDCs,” kata Ridwan.

Kedua, memajukan pembangunan SDM di LDCs.

Besarnya populasi usia muda di LDCs menjadi aset berharga yang harus dikembangkan, antara lain melalui pelatihan dan pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Selama ini Indonesia aktif memberikan bantuan kapasitas kepada LDCs.

Ketiga, memperkuat kemitraan Utara-Selatan, Selatan-Selatan, dan Kerja Sama Triangular.

Kerja sama tersebut harus berdasarkan permintaan dari LDCs dan mengusung prinsip solidaritas, inklusivitas, keseteraan, dan leave no one behind.

“Pandemi mengajarkan kita bahwa tidak ada satupun negara yang sanggup menghadapi tantangan global sendirian. Solidaritas, inklusivitas, kerja sama, dan kemitraan adalah kunci untuk mengatasi tantangan global. Mari gunakan kesempatan ini untuk memperkuat kemitraan global untuk dukung LDCs,” kata Ridwan.

UN Conference of the Least Developed Countries diselenggarakan setiap 10 tahun sekali sejak 1981 untuk memobilisasi dukungan internasional terhadap pembangunan ekonomi LDCs. Konferensi kelima (LDC 5) antara lain dihadiri oleh perwakilan 131 negara, dimana 25 negara diwakilkan pada tingkat Kepala Negara/Pemerintah, serta 21 Organisasi Internasional.​

Delegasi RI pada konferensi LDC5 dipimpin oleh Dubes RI untuk Qatar serta terdiri dari unsur Kementerian Luar Negeri, Kementerian PPN/Bappenas dan KBRI Doha.​​​ (***)

*Sumber: KBRI Doha

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita Kota

Pemeriksaan Kepatuhan Pendapatan Daerah Tingkatkan Akuntabilitas Keuangan

Published

on

Penanggung Jawab Tim Pemeriksa BPK RI, Agustin Sugihartatik didampingi Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya, di Ruang Yudhistira Balaikota Yogyakarta.(Foto : @warta.jogjakota.go.id)

Umbulharjo, goindonesia.co – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) melakukan pemeriksaan kepatuhan pendapatan daerah Tahun 2023-2024  di Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. 

Pemeriksaan ini dikoordinasi langsung oleh Penanggung Jawab Tim Pemeriksa BPK RI dalam kepatuhan pendapatan daerah Tahun 2023-2024, Agustin Sugihartatik dan diterima secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya, Kamis (19/9) di Ruang Yudhistira Balaikota Yogyakarta.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan untuk memastikan sejauh mana sumber pendapatan daerah, termasuk pajak dan retribusi, pengelolaan persampahan dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

“Kami akan lakukan pemeriksaan secara menyeluruh, terutama dalam melaksanakan pemeriksaan kinerja persampahan yang sampai saat ini memasuki minggu ke-3. Kita juga melakukan pemeriksaan di Kabupaten Sleman,”jelas Penanggung Jawab Tim Pemeriksa BPK RI, Agustin Sugihartatik saat memberikan sambutan, pada kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan  Pendahuluan Kepatuhan atas Pendapatan Daerah Tahun 2023-2024.

Lanjutnya, dalam pemeriksaan nantinya Tim Pemeriksa BPK RI yang terdiri dari sembilan personil akan secara intens melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar dalam Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Dimana pemeriksaan ini dimulai pada tanggal 19 September hingga 23 Oktober 2024 yang dijadwalkan berlangsung selama satu bulan lamanya.

“Kami akan memfokuskan pada SKPD yang mengelola pendapatan daerah dan transfer dan kami terus menekankan, setiap pelaksanaan tim akan memegang teguh kode etik pemeriksaan dengan independensi, integritas dan profesionalisme,”ungkapnya.

Ia berharap, kepatuhan pendapatan daerah Tahun 2023-2024 di Pemerintah Kota Yogyakarta berjalan lancar dan rekomendasi yang diberikan sungguh dapat meningkatkan kinerja pemerintah secara spesifik dalam memberikan pelayanan kemasyarakatan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya mengajak jajaran Perangkat Daerah Pemkot Yogyakarta agar mempersiapkan urusan administratif yang diperlukan. Sehingga, pemeriksaan ini penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, Aman berharap dalam pelaksanaan pemeriksaan seluruh Perangkat Daerah dapat bersikap kooperatif dan proaktif dengan memberikan data dan informasi yang akurat. Sehingga pemeriksaan dapat berjalan lancar.

“Kami berharap hasil pemeriksaan ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah,” ujarnya.

Aman menambahkan, pemeriksaan akan dimulai dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Inspektorat. “Tim pemeriksa BPK RI nanti akan mengevaluasi proses pengumpulan dan pelaporan pendapatan daerah, serta memeriksa apakah target pendapatan yang ditetapkan dalam anggaran telah tercapai,”imbuhnya.

Ia berharap, hasil dari pemeriksaan ini dapat menjadi dasar bagi Pemkot Yogyakarta dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. (***)

*Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta

Continue Reading

Kabupaten

Pemkab Blora Luncurkan Tim Tanggap Insiden Siber

Published

on

Acara Launching Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Blora (Computer Security Incident Response Team/BLORAKAB-CSIRT) bertempat di pendopo rumah dinas Bupati Blora (Foto : @www.blorakab.go.id)

Blora, goindonesia.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) meluncurkan (launching) Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Blora (Computer Security Incident Response Team/BLORAKAB-CSIRT) bertempat di pendopo rumah dinas Bupati Blora, Kamis (19/9/2024).

“Serangan siber, baik berupa pencurian data, peretasan, maupun ancaman lainnya merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan serius. Hal ini semakin penting di tengah upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pelayanan publik berbasis digital, yang tentunya sangat bergantung kepada keamanan dan integritas sistem informasi yang digunakan,” kata Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora Bawa Dwi Raharja, S.STP, M.Si., saat membacakan sambutan Bupati Blora Dr. Arief Rohman, SIP., M.Si pada peluncuran Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Blora.

Dikatakannya, peluncuran Tim Tanggap Insiden Siber merupakan langkah strategis yang sangat penting.

“Tim ini akan menjadi garda terdepan dalam menghadapi dan menanggulangi insiden-insiden yang berkaitan dengan keamanan siber,” ucapnya.

Diharapkan oleh Bupati Blora Arief Rohman, dengan adanya tim ini, dapat lebih siap menghadapi ancaman dan potensi risiko yang dapat merugikan masyarakat dan institusi pemerintahan.

“Saya mengajak seluruh stageholder secara bersama-sama kita tingkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam menghadapi ancaman siber. Semoga peluncuran Tim Tanggap Insiden Siber menjadi langkah awal yang baik dalam menjaga keamanan dan integritas serta sistem informasi di Kabupaten Blora,” ajak Bupati Blora Arief Rohman dalam sambutan yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora Bawa Dwi Raharja.

Kepada Tim Tanggap Insiden Siber yang baru diluncurkan, diingatkan bahwa tanggung jawab yang diemban adalah tanggung jawab besar. Keberhasilan tim ini sangat bergantung pada kemampuan, dedikasi, dan kerja sama yang solid dari setiap anggota Tim Tanggap Insiden Siber.

“Saya yakin dan percaya, dengan komitmen dan profesionalisme yang tinggi, tim ini akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Semoga dengan dibentuknya tim ini dapat membawa kemanfaatan bagi Pemerintah Kabupaten Blora dalam meningkatkan pelayanan masyarakat,” pungkasnya.

Peluncuran Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Blora ditandai dengan menekan tombol pada layar oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora Bawa Dwi Raharja bersama Dr. Sulistyo,S.Si., ST., M.Si., Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sebelumnya, dibacakan susunan pengurus Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Blora berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blora.

Dalam kesempatan itu Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Eny Soelastri,SH, mewakili Kepala Diskominfo Jateng, Riena Retnaningrum, S.H., mengungkapkan dengan bangga menyambut launching BLORAKAB-CSIRT sebagai CSIRT ke 25 di Provinsi Jawa Tengah.

Pembentukan CSIRT sejalan dengan penerapan SPBE, dalam Peraturan Pemerintah No 95 tahun 2018 tentang SPBE, disebutkan bahwa bagian unsur keamanan SPBE yaitu Penjaminan keutuhan kerahasiaan, ketersediaan data dan informasi.

“Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal keamanan siber. Ancaman siber yang semakin kompleks dan beragam menuntut kita untuk selalu waspada dan siap menghadapi potensi risiko yang mungkin timbul,” ucapnya.

Sebagai bagian penting dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat keamanan siber, CSIRT memiliki tugas dan fungsi yang strategis. Tim ini ditugaskan untuk melakukan pemantauan, analisis, serta respons terhadap insiden keamanan siber yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Fungsi utama CSIRT mencakup, Deteksi dan Respons Terhadap Insiden : CSIRT bertugas untuk mendeteksi adanya insiden keamanan siber yang mungkin terjadi dan memberikan respons yang cepat dan tepat guna meminimalisir dampak serta memulihkan sistem yang terdampak.

Selanjutnya, Penanganan dan Koordinasi : Tim ini bertanggung jawab untuk menangani insiden, melakukan analisis mendalam, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam menyelesaikan insiden keamanan siber.

Berikutnya, Peningkatan Kesadaran Keamanan : Selain itu, CSIRT juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran akan keamanan siber di lingkungan pemerintahan daerah serta memberikan edukasi kepada stakeholder terkait.
Disampaikan lebih lenjut, keamanan siber Indonesia tengah menjadi sorotan. Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengalami serangan siber ransomware pada 20 Juni 2024 lalu.

Alhasil sejumlah layanan publik di sektor pendidikan, keamanan, keimigrasian, hingga kepegawaian mengalami gangguan karena data-data penting yang tersimpan dalam server tersebut tidak dapat di akses.

Tidak hanya itu, data milik beberapa Lembaga dan Kementerian juga diduga bocor dan diperjualbelikan di situs gelap atau dark web.

Hingga saat ini Indonesia menempati peringkat 48 dari 176 negara dengan indeks keamanan siber sebesar 63,64, dan peringkat 5 di Asia Tenggara.

Selain itu serangan judi online pada situs milik pemerintah di Indonesia juga masih tinggi sampai dengan saat ini. Serangan ini dilakukan oleh para peretas untuk mempromosikan situs judi online mereka. Kasus serangan judi online pada situs milik pemerintah di Indonesia memiliki dampak yang signifikan. Selain merugikan pemerintah, serangan ini juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Insiden kebocoran data di PDN dan insiden lainnya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Kejadian ini menunjukkan bahwa ancaman siber semakin kompleks dan serius. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih serius lagi untuk meningkatkan keamanan siber di Indonesia.

“Melalui kehadiran CSIRT BLORAKAB-CSIRT, kita memiliki harapan besar untuk dapat menghadapi tantangan ini dengan lebih baik. CSIRT tidak hanya bertugas untuk menangani insiden teknis, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mengamankan ruang digital agar tetap aman dan nyaman bagi setiap individu yang beraktivitas di dalamnya,” ungkapnya.

Pihaknya menyatakan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras seluruh anggota CSIRT yang telah berkomitmen untuk menjalankan tugas ini.

“Mari kita bekerja sama, berkolaborasi, dan terus meningkatkan kemampuan untuk menjawab setiap insiden keamanan siber yang mungkin terjadi. Semoga Launching BLORAKAB-CSIRT menjadi langkah awal yang membawa manfaat besar dalam menjaga keamanan siber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora pada khususnya,” kata Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Eny Soelastri,SH, mengakhiri sambutan Kepala Diskominfo Jateng, Riena Retnaningrum, SH.

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Dr. Sulistyo,S.Si., ST., M.Si., mengatakan sangat mendukung dan mengapresiasi terbentuknya tim tanggap Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Blora.

“Tim insiden tidak hanya bekerja saat insiden terjadi atau pasca insiden, tetapi juga sebelumnya,” tegasnya.

Ia membeberkan, pada 20 Juni 2024 Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) kena serangan ransomware, yang mengakibatkan 282 Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (IPPD) sistem elektroniknya terganggu.

“Dampaknya, bisa kita lihat layanan-layanan umum, layanan-layanan khusus baik yang digunakan internal pemerintahan maupun layanan publik terganggu, dampaknya meluas,” ungkapnya.

Sulistyo menyebut, serangan itu setelah dilakukan investigasi dan melakukan digital forensik ditemukenali bahwa tata kelolanya memang harus diperbaiki.

Dikatakannya, Pusat Data Nasional Sementara adalah bagian dari infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), maka standar keamanan, kemudian pemenuhan kriteria keamanan haru bisa dipenuhi sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sementara itu Kepala Dinkominfo Kabupaten Blora Pratikto Nugroho, S.Sos., MM., berharap kepada BSSN untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam menjaga Ruang Siber di Pemerintah Kabupaten Blora dari ancaman serangan siber.

Disebutkan, kerja sama yang telah berjalan antara Pemerintah Kabupaten Blora dan Badan Siber Sandi Negara, sebagai berikut. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik sejak tahun 2019. Bantuan notifikasi peringatan insiden siber. Pelaksanaan pentest Sistem Elektronik di Kabupaten Blora. Pengembangan SDM melalui Bimtek dan pelatihan yang dilaksanakan oleh PUSBANG SDM BSSN.

“Kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Blora serta Kepala Kelurahan dan Kepala Desa se-Kabupaten Blora untuk dapat berkoordinasi dengan Tim Tanggap Insiden Siber apabila mendeteksi adanya serangan siber pada sistem elektronik yang di kelola,” tegasnya. (***)

*Pemerintah Kabupaten Blora.

Continue Reading

Berita Provinsi

Mahakam Investment Forum 2024, Instrumen Percepatan Transformasi Ekonomi Kalimantan Timur 

Published

on

Acara The Journey of Mahakam Investment Forum 2024 di The Stones Hotel Bali(Foto : @www.kaltimprov.go.id)

Bali, goindonesia.co – Sejalan dengan peran strategis Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai penunjang utama Ibu Kota Nusantara (IKN), penguatan investasi menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan pembangunan berkelanjutan. 

Menyadari pentingnya peran investasi dalam kemajuan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terus melakukan berbagai inisiatif, kesepakatan, dan peluang baru untuk penguatan investasi di Benua Etam. 

Salah satunya adalah dengan mengadakan Mahakam Investment Forum (MIF) 2024. Forum ini diharapkan dapat mendorong peningkatan minat dan realisasi investasi di Kaltim yang nantinya akan menampilkan pengelola kawasan dan proyek Green Investment and Blue Economy di Kaltim. 

Kegiatan ini juga menyampaikan highlight project investasi Kaltim kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat menghadirkan investor potensial di Kalimantan Timur. 

Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim, Ujang Rachmad mengungkapkan perlunya akselerasi dan percepatan dalam menggalang investasi di Kaltim. Investasi bukan hanya sekadar pendorong ekonomi, tetapi juga tonggak bagi pembangunan berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Melalui forum ini, kami berkomitmen untuk menampilkan potensi terbaik Kalimantan Timur. Kami ingin menunjukkan kepada para investor bahwa daerah ini memiliki kekayaan sumber daya alam, potensi energi terbarukan, serta komitmen kuat terhadap pengembangan ekonomi berbasis lingkungan,” kata Ujang Rachmad saat mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim di acara The Journey of Mahakam Investment Forum 2024 di The Stones Hotel Bali, Kamis (19/9/2024). 

Ia juga menekankan posisi Kalimantan Timur sebagai superhub bagi IKN, memberikan peluang besar bagi semua pihak untuk ikut serta dalam transformasi ekonomi dan pembangunan jangka panjang.

Mahakam Investment Forum 2024 juga dirangkai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) dengan Anhui Guanxin Agrochemical dari Tiongkok serta antara Fajar Bumi Bhakti dengan Zhejiang Ruizhi Fuel Co.Ltd.

Kerja sama strategis ini diharapkan dapat memperkuat posisi Kalimantan Timur sebagai wilayah yang menarik bagi investor internasional. Sekaligus memperluas sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan secara bersama-sama. (***)

*Diskominfo Kaltim

Continue Reading

Trending