Connect with us

Berita

Sinergi Kemenkeu dan KPK dalam Pengawasan Pegawai Kemenkeu

Published

on

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dalam konferensi pers bersama Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan (Dokumentasi : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, @www.kemenkeu.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah bekerja secara internal serta bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait pengawasan pegawai Kemenkeu dengan status harta tidak sesuai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dalam konferensi pers bersama Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, yang juga dihadiri Sekretaris Jenderal,  Heru Pambudi, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani, Inspektorat Jenderal Awan Nurmawan Nuh, dan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo.

“Kemenkeu tetap berkomitmen menjaga keuangan negara, mengelola APBN sebagai UangKita, dan keuangan negara tersebut dikelola oleh pegawai dengan perilaku yang baik,” tegas Wamenkeu. Untuk itu, Kemenkeu juga menyampaikan apresiasi kepada media dan masyarakat yang terus ikut menjaga Kemenkeu, dengan memberikan masukan dan kritik konstruktif bagi perbaikan ke depan.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK juga menyebutkan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, Kemenkeu dan KPK telah bekerja sama secara intens. “Ini merupakan model kerja sama pertama antara KPK dengan Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Jadi kita saling berbagi pekerjaan untuk menyelesaikan yang viral belakang ini. Kerja LHKPN di KPK. Jadi, orang sampaikan di elektronik, lantas kita ada aplikasi sederhana mendeteksi kalau ada outlier misal kenaikan harta melonjak, utang melonjak, atau tidak sesuai dengan profil rata-rata. Itu biasanya tidak kita kirimkan bukti pengirimannya segera, Jadi kita verifikasi kita lihat dulu secara manual,” jelasnya.

Proses Pemeriksaan Pegawai Kemenkeu Atas Laporan Masyakarat

Wamenkeu menyampaikan kelanjutan pemeriksaan pegawai Kemenkeu (a.n. Sdr. RAT), di mana pegawai tersebut telah dicopot dari jabatannya. Surat pengunduran diri yang diajukan oleh pegawai tersebut telah ditolak karena sedang dalam proses pemeriksaan. “Terkait ini, kami sampaikan bahwa berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 sttd PP Nomor 17 Tahun 2000 jo. Peraturan BKN 3 Tahun 2000, maka pengunduran diri Sdr RAT ditolak karena sedang dalam proses pemeriksaan,” tambah Wamenkeu.

Terkait harta kekayaan Tim Inspektorat Jenderal telah meminta pegawai tersebut untuk menunjukkan bukti kepemilikan, agar dapat dipastikan pemilik dan status kendaraan bermotor yang muncul dan tampak di media sosial. “Tim Inspektorat Jenderal bersama KPK sedang melakukan pendalaman lebih lanjut harta yang dilaporkan di LHKPN, dugaan kepemilikan harta yang belum dilaporkan, kecocokan profil dengan SPT Pajak yang bersangkutan, juga dengan pengakuan atas harta lain berupa properti, kendaraan, dan tas mewah,” tambah Wamenkeu.

Selain itu, terdapat juga berita di media sosial terkait unggahan foto-foto dari pegawai Kemenkeu (a.n. Sdr. ED) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Daerah Istimewa Yogyakarta. Pegawai tersebut yang dinilai menunjukkan perilaku pamer yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kepantasan sebagai ASN Kemenkeu. Terkait dengan hal ini, Wamenkeu menyampaikan bahwa DJBC melalui Direktorat Kepatuhan Internal dan Sekretaris Ditjen DJBC, telah memanggil pegawai tersebut.

“Dari hasil pemeriksaan saat ini bahwa foto yang bersangkut di depan pesawat terbang merupakan foto yang diambil dalam rangka latihan terbang. Penelusuran tim DJBC sendiri mengkonfirmasi bahwa pesawat tersebut adalah milik Federasi Aero Sport Indonesia (FASI)” jelas Wamenkeu. Pegawai tersebut telah mengakui kesalahannya dan akan memperbaiki sikapnya. Saat ini, Itjen Kemenkeu tengah menindaklanjuti dengan investigasi dan penelitian lebih lanjut atas perilaku, kecocokan harta dan utang dalam LHKPN dengan laporan SPT, serta mendalami pelanggaran etika dan disiplin pegawai tersebut. “Dalam rangka memudahkan pemeriksaan, saya instruksikan agar yang bersangkutan dibebastugaskan,” tambah Wamenkeu.

Progres Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai  Kemenkeu

Wamenkeu menyampaikan bahwa tingkat kepatuhan LHKPN dan Laporan Harta Kekayaan (LHK) di Kementerian Keuangan terus dijaga dan dipastikan disiplin. Untuk tahun pelaporan 2020 (daftar harta tahun 2019), pegawai melapor sebanyak 99,86%, tahun pelaporan 2021 sebanyak 99,87%, tahun pelaporan 2022 sebanyak 99,98%, dan tahun pelaporan 2023 sebanyak 99,99%. Sanksi bagi pegawai yang tidak melaporkan LHKPN dan LHK telah dilakukan tindakan disiplin sesuai ketentuan.

Dengan kerjasama yang baik dengan KPK, maka Kemenkeu memiliki koneksi dengan data yang dimiliki oleh KPK, sehingga dapat masuk ke dalam sistem internal Kemenkeu. Data ini digunakan untuk melakukan analisis pada internal Kemenkeu yang dilakukan untuk melakukan verifikasi yang meliputi aspek formal dan aspek material. Aspek formal mengecek kepatuhan dan kelengkapan berkas dalam pelaporan, sedangkan aspek material adalah untuk menilai kewajaran kepemilikan harta yang dikaitkan dengan profil pegawai.

Upaya Pengawasan Integritas dan Pencegahan di Kemenkeu

Kemenkeu akan tetap membutuhkan masukan dari masyarkat. Kemenkeu membuka saluran pengaduan Whistleblowing System (WISE). Pengaduan yang masuk ditindaklanjuti, dengan rangkaian kegiatan mulai dari verifikasi sampai dengan investigasi yang dapat berujung kepada penjatuhan hukuman disiplin. Pelaporan kepada WISE dapat disampaikan melalui website www.wise.kemenkeu.go.id atau melalui saluran hotline 134.

Upaya pengawasan integritas dan pencegahan di Kemenkeu dilaksanakan dengan Kerangka Kerja Integritas, menggunakan 3-line of defence. Di lini pertama adalah manajemen di unit kerja dan kantor masing-masing. Lini kedua adalah di tingkat unit eselon 1. “Dalam kasus Sdr ED, Direktorat Kepatuhan Internal DJBC telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Selanjutnya, lini ketiga adalah di tingkat Kementerian, yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Ini yang tadi saya instruksikan untuk melakukan investigasi lanjutan terhadap Sdr ED, menindaklanjuti temuan KI-DJBC di atas,” jelas Wamenkeu.

Sebagai penutup, Wamenkeu juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai Kemenkeu yang bekerja secara tekun, jujur, amanah dengan menjaga setiap aspek pengelolaan keuangan negara kita tercinta. “Teruskan semangat bekerja dengan amanah, jaga profesionalisme, jaga Integritas anda semua. Ketika anda menjaga reputasi anda, maka anda juga menjaga reputasi Kementerian Keuangan dan Indonesia,” ungkap Wamenkeu. (***)

(Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, @www.kemenkeu.go.id)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Kasal Hadiri Penutupan Dikreg-LII Sesko TNI TA. 2024 Di Bandung

Published

on

Panglima TNI Jenderal TNI, Agus Subiyanto dan Kasal, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menghadiri penutupan Pendidikan Reguler (Dikreg) ke – LII Sesko TNI TA. 2024 (Foto : @tni.mil.id)

Bandung, goindonesia.co – Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menghadiri penutupan Pendidikan Reguler (Dikreg) ke – LII Sesko TNI TA. 2024 yang ditutup secara langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bertempat di Markas Komando (Mako) Sesko TNI, Jl. R.A.A. Martanegara No.11, Bandung, Jawa Barat. Selasa (26/11).

Sebanyak total 187 orang peserta dengan Pangkat Perwira Menengah (Pamen) Kolonel maupun Kombes dari TNI AD 74 Perwira, TNI AL 50 Perwira, TNI AU 38 Perwira, Polri 19 Perwira, dan Mancanegara 6 Perwira dari Arab Saudi, Australia, Brunai Darussalam, Malaysia, India dan Singapura berhasil lulus dengan baik pada Dikreg-LII Sesko TNI TA. 2024 yang telah dilaksanakan selama 10 bulan mulai pada tanggal 6 Februari 2024 s.d. 26 November 2024.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam kesempatannya menyampaikan bahwa para peserta didik menjalankan Dikreg-LII Sesko TNI TA. 2024 dengan aspek penilaian sesuai dengan Tripola dasar pendidikan TNI yaitu penilaian aspek sikap dan perilaku, aspek pengetahuan keterampilan serta aspek kesegaran jasmani dan kegiatan, kuliah kerja luar negeri, kuliah kerja dalam negeri, kunjungan objek strategis/vital nasional, seminar dan Olah Yudha).

Sementara itu mulai Tahun 2024, Sesko TNI sendiri menerapkan perubahan kurikulum yang sudah diselaraskan dengan sistem pendidikan nasional dan kerangka kualifikasi nasional indonesia atau KKNI, Kurikulum tersebut dikemas dalam suatu program studi strategi perang yang diharapkan juga sebagai jawaban terhadap ancaman perang di era revolusi industri four point zero (4.0).

Lebih lanjut Panglima TNI mengungkapkan bahwa pendidikan ini dilaksanakan oleh Sesko TNI sebagai lembaga pendidikan pengembangan umum tertinggi di lingkungan TNI, yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan pendidikan untuk meningkatkan kualitas perwira menengah (Pamen) TNI dan memegang peranan strategis dalam pembangunan kekuatan pertahanan di Indonesia.

Dalam kegiatan Dikreg-LII Sesko TNI TA. 2024 tersebut Selain Panglima TNI dan Kasal, juga turut hadir Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono. (***)

*PUSPEN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia

Continue Reading

Berita

Presiden Prabowo Gunakan Hak Pilih di TPS 008 Desa Bojongkoneng

Published

on

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Kepala Negara mencoblos di TPS 008, Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 27 November 2024. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

Kabupaten Bogor, goindonesia.co – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Kepala Negara mencoblos di TPS 008, Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 27 November 2024.

Tiba sekitar pukul 08.30 WIB dengan mengenakan baju berwarna krem, Presiden Prabowo langsung menuju meja pendaftaran untuk mencocokkan data pemilih di TPS. Setelah itu, Presiden menerima kertas suara yang akan dicoblos.

Pada Pilkada kali ini, Presiden Prabowo diberikan dua kertas suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor. Setelah menerima kertas suara, Presiden pun langsung memasuki bilik pencoblosan untuk menggunakan hak suaranya.

Setelah mencoblos, Kepala Negara memasukkan masing-masing kertas suara ke kotak suara yang disediakan. Presiden juga tidak lupa menyelupkan jari ke tinta sebagai tanda telah selesai menggunakan hak pilihnya.

Dalam keterangannya usai menggunakan hak pilih, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pada Pilkada ini rakyat dipersilakan memilih pilihannya masing-masing. Namun, Kepala Negara menegaskan bahwa setiap pasangan calon baik yang menang ataupun kalah nantinya harus tetap bekerja sama untuk melayani rakyat.

“Setiap pemilihan pasti ada yang menang, ada yang kalah ya harus kerja sama. Yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua, yang kalah harus bekerja sama. Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat,” ucapnya.

Terkait pelaksanaan Pilkada tahun ini, Presiden meyakini bahwa sistem pemilihan telah dipersiapkan secara matang. “Kita sudah melaksanakan berkali-kali. Jadi bukan yang pertama kali, sudah pemilihan berkali-kali. Saya kira kita sudah matang, pasti ada yang baik, ada yang kurang ya kita perbaiki semua,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, kehangatan Presiden Prabowo tampak saat menyapa sejumlah warga yang juga menggunakan hak pilihnya di TPS 008. Beberapa warga termasuk anak-anak juga sempat bersalaman dan foto bersama Presiden.

Kehadiran Presiden di TPS 008 menunjukkan komitmen beliau dalam mendukung proses demokrasi di Indonesia. Pilkada 2024 menjadi momen penting bagi rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin daerah yang akan membawa perubahan dan kemajuan di wilayah masing-masing. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Gerakan Nasional Santri Bergizi Diharapkan Tingkatkan Mutu Suplemen Para Santri

Published

on

Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (KPRK MUI), Prof Amany Lubis (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (KPRK MUI), Prof Amany Lubis mengungkapkan kepedulian ulama terhadap santri.

Hal tersebut dikemas dalam program Gerakan Nasional Makan Bergizi Untuk santri yang akan diluncurkan pada kegiatan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).

“Alhamdulillah, pada Mukernas 2024 yang insya Allah akan dilaksanakan pada Desember, Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga (KPRK) akan melaksanakan peluncuran Gerakan Nasional Santri Bergizi untuk pemberian makanan gratis bagi santri,” ungkap Prof Amany saat diwawancarai awak media, Selasa (26/11/24).

“Ini merupakan program pemerintah, dan akan kita luncurkan pada saat Mukernas,” imbyhnya.

Prof Amany berharap agar Presiden Prabowo dapat menghadiri kegiatan tersebut secara langsung untuk menggaungkan kepada generasi muda, bahwa generasi muda harus peka terhadap kesehatan, termasuk pada makanan yang dikonsumsi.

“Mudah-mudahan Presiden Prabowo hadir, sehingga bisa memberikan gaung atas perhatian pemerintah terhadap generasi muda Indonesia yang harus bergizi, harus kuat, harus cerdas,” kata Prof Amany.

Menurutnya, dengan jumlah pondok pesantren di Indonesia yang sudah mencapai ribuan, program ini sangat bermanfaat untuk keberlanjutan santri khususnya di bidang kesehatan.

“Melalui program ini, pondok pesantren yang jumlahnya Lebih dari 40 ribu di seluruh Indonesia santrinya akan diperhatikan, dan ini menjadikan titik awal bagi kesehatan santri seluruh Indonesia,” ujarnya.

“Tugas pemerintah berat namun dengan kerja sama dengan masyarakat dan organisasi keagamaan maka generasi muda Indonesia akan menjadi lebih sehat,” kata dia menambahkan.

Pada wawancara tersebut, Prof Amany menyampaikan bahwa Allah SWT dalam firman-Nya memerintahkan kita, pemerintah, dan masyarakat untuk lebih memperhatikan generasi muda. Perintah tersebut terdapat dalam surat An-Nisa ayat 6 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya, “Hendaklah takut orang-orang yang andaikan meninggalkan keturunan yang lemah di belakang (kematian) mereka maka mereka mengkhawatirkannya; maka hendaklah mereka juga takut kepada Allah (dalam urusan anak yatim orang lain), dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang benar (kepada orang lain yang sedang akan meninggal).” (Q S An-Nisa: 9)

“Ayat ini mengimbau agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah, kurang gizi, yang menderita stunting, yang tidak cerdas. Itu merupakan perintah, sehingga kita semua harus tanggap, agar semua memberi makanan bergizi,” ungkapnya menjelaskan.

“Bukan hanya program pemerintah, melainkan kita juga masyarakat melalui dana zakat, melalui dana wakaf, melalui infak kita, untuk peduli terhadap kesehatan generasi muda Indonesia. Semoga Mukernas MUI lancar dan Gerakan Nasional Santri Bergizi juga sukses, “ kata dia memungkasi pembicaraan. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Continue Reading

Trending