Connect with us

Berita

Tantangan Percepatan Menurunkan Stunting di Kepulauan Aru

Published

on

Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku di Kabupaten Kepulauan Aru (Foto : Media Center BKKBN @www.bkkbn.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus menggelar pelatihan bagi Fasilitator dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam upaya mempercepat menurunkan prevalensi stunting.

Dalam pelatihan Fasilitator Tim Pendamping Keluarga yang digelar Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku di Kabupaten Kepulauan Aru terungkap fakta bahwa angka prevalensi stunting yang tinggi di kalangan anak-anak ternyata dibarengi dengan tingginya jumlah penderita obesitas di kalangan ibu-ibu.

Hasil survei yang dilakukan ternyata di Kepulauan Aru banyak Ibu-Ibu yang mengalami obesitas yang disebabkan terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat. Hal ini juga merupakan salah satu perilaku hidup yang menjadi sasaran kita,” kata Bupati Kepulauan Aru dr. Johan Gonga saat membuka pelatihan yang digelar selama dua hari, (23-24/02/2023) di ibukota Kabupaten Kepulauan Aru di Kota Dobo.

Kendati menyebutkan tingginya jumlah obesitas di kalangan ibu-ibu di Kepulauan Aru, namun dr. Johan Gonga tidak menyebutkan jumlah dan persentasenya. Bupati di daerah yang terdiri dari 187 pulau dengan 89 pulau yang dihuni itu lebih menyoroti penyebab dan dampak stunting bagi anak-anak di Kepulauan Aru.

Menurut dr. Johan Gonga, salah satu penyebab stunting adalah gangguan pertumbuhan, kekurangan gizi termasuk gangguan pada intelektual anak. 

Kalau penanganan stunting dilakukan dengan baik, anak-anak di kepulauan Aru ini pasti pintar. Untuk itu mulailah konsumsi protein sejak dini. Oleh karenanya Kepada tim fasilitator pendamping keluarga harus memahami dengan baik ketika memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.  Anak kita dari kecil sudah harus mengkonsumsi ikan,” ujar dr. Johan Gonga.

Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru sendiri sebagian besar merupakan lautan. Luas wilayah lautan 7,6 kali dari luas wilayah daratan. Apalagi dari 187 pulau, yang dihuni hanya sebanyak 89 pulau dengan penduduk 102.920 jiwa pada 2021.

Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 angka prevalensi stunting di Kabupaten Kepulauan Aru berada pada angka 28,1 persen. Prevalensi stunting ini turun dibandingkan pada 2021 yang berada pada angka 35,8 persen. Namun baik dari SSGI 2021 maupun SSGI 2022, prevalensi stunting Kabupaten Kepulauan Aru berada pada peringkat ketiga tertinggi dari 11 kabupaten dan kota se-Provinsi Maluku. Berdasarkan SSGI tahun 2022 angka prevalensi rata-rata Provinsi Maluku adalah 26,1 persen.

Untuk angka Stunting di Kepulauan Aru juga masih tinggi, saya berharap di tahun 2024 angka Stunting sudah harus turun, yang penting kita serius. Saya minta tim fasilitator pendamping keluarga harus serius dalam penanganan stunting  di kepulauan Aru ini,” tegas dr. Johan Gonga.

Menurut dr. Johan Gonga, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kepulauan Aru mengalami penurunan. Karena itu dr. Johan menyampaikan terimakasih kepada kepala-kepala Puskesmas dan petugas KB. “Tetapi itu belum maksimal, saya mengajak kita semua untuk sama-sama memaksimalkan masalah KB ini,” ujar dia.

Dalam pelatihan Faslitator TPK itu hadir Wakil Bupati Kepulauan Aru Muin Sogarley, Kepala Dinas PPKB Kepulauan Aru dr. H. H. Darakay, termasuk peserta pelatihan yang berjumlah 24 orang yang merupakan unsur dari Dinas Kesehatan Kepulauan Aru, IBI Kabupaten Kepulauan Aru, PKK kabupaten Kepulauan Aru, PKB/PLKB, OPD Dalduk dan KB Kepulauan Aru.

Tujuan dari kegiatan pelatihan tersebut adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para fasilitator tim pendamping keluarga tingkat kecamatan guna melakukan pendampingan.

Adapun fasilitator pelatihan antara lain, Susana Hengst. (BKKBN Prov Maluku), Jean Tatipikalawan. SPi. MSi (Dinas kependudukan dan catatan sipil provinsi Maluku), Desta Janu Kuncoro. MPd. (Widyaiswara perwakilan BKKBN Provinsi Maluku). (***)

(Sumber : Media Center BKKBN @www.bkkbn.go.id)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Kasal Hadiri Penutupan Dikreg-LII Sesko TNI TA. 2024 Di Bandung

Published

on

Panglima TNI Jenderal TNI, Agus Subiyanto dan Kasal, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menghadiri penutupan Pendidikan Reguler (Dikreg) ke – LII Sesko TNI TA. 2024 (Foto : @tni.mil.id)

Bandung, goindonesia.co – Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menghadiri penutupan Pendidikan Reguler (Dikreg) ke – LII Sesko TNI TA. 2024 yang ditutup secara langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bertempat di Markas Komando (Mako) Sesko TNI, Jl. R.A.A. Martanegara No.11, Bandung, Jawa Barat. Selasa (26/11).

Sebanyak total 187 orang peserta dengan Pangkat Perwira Menengah (Pamen) Kolonel maupun Kombes dari TNI AD 74 Perwira, TNI AL 50 Perwira, TNI AU 38 Perwira, Polri 19 Perwira, dan Mancanegara 6 Perwira dari Arab Saudi, Australia, Brunai Darussalam, Malaysia, India dan Singapura berhasil lulus dengan baik pada Dikreg-LII Sesko TNI TA. 2024 yang telah dilaksanakan selama 10 bulan mulai pada tanggal 6 Februari 2024 s.d. 26 November 2024.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam kesempatannya menyampaikan bahwa para peserta didik menjalankan Dikreg-LII Sesko TNI TA. 2024 dengan aspek penilaian sesuai dengan Tripola dasar pendidikan TNI yaitu penilaian aspek sikap dan perilaku, aspek pengetahuan keterampilan serta aspek kesegaran jasmani dan kegiatan, kuliah kerja luar negeri, kuliah kerja dalam negeri, kunjungan objek strategis/vital nasional, seminar dan Olah Yudha).

Sementara itu mulai Tahun 2024, Sesko TNI sendiri menerapkan perubahan kurikulum yang sudah diselaraskan dengan sistem pendidikan nasional dan kerangka kualifikasi nasional indonesia atau KKNI, Kurikulum tersebut dikemas dalam suatu program studi strategi perang yang diharapkan juga sebagai jawaban terhadap ancaman perang di era revolusi industri four point zero (4.0).

Lebih lanjut Panglima TNI mengungkapkan bahwa pendidikan ini dilaksanakan oleh Sesko TNI sebagai lembaga pendidikan pengembangan umum tertinggi di lingkungan TNI, yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan pendidikan untuk meningkatkan kualitas perwira menengah (Pamen) TNI dan memegang peranan strategis dalam pembangunan kekuatan pertahanan di Indonesia.

Dalam kegiatan Dikreg-LII Sesko TNI TA. 2024 tersebut Selain Panglima TNI dan Kasal, juga turut hadir Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono. (***)

*PUSPEN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia

Continue Reading

Berita

Gerakan Nasional Santri Bergizi Diharapkan Tingkatkan Mutu Suplemen Para Santri

Published

on

Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (KPRK MUI), Prof Amany Lubis (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (KPRK MUI), Prof Amany Lubis mengungkapkan kepedulian ulama terhadap santri.

Hal tersebut dikemas dalam program Gerakan Nasional Makan Bergizi Untuk santri yang akan diluncurkan pada kegiatan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).

“Alhamdulillah, pada Mukernas 2024 yang insya Allah akan dilaksanakan pada Desember, Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga (KPRK) akan melaksanakan peluncuran Gerakan Nasional Santri Bergizi untuk pemberian makanan gratis bagi santri,” ungkap Prof Amany saat diwawancarai awak media, Selasa (26/11/24).

“Ini merupakan program pemerintah, dan akan kita luncurkan pada saat Mukernas,” imbyhnya.

Prof Amany berharap agar Presiden Prabowo dapat menghadiri kegiatan tersebut secara langsung untuk menggaungkan kepada generasi muda, bahwa generasi muda harus peka terhadap kesehatan, termasuk pada makanan yang dikonsumsi.

“Mudah-mudahan Presiden Prabowo hadir, sehingga bisa memberikan gaung atas perhatian pemerintah terhadap generasi muda Indonesia yang harus bergizi, harus kuat, harus cerdas,” kata Prof Amany.

Menurutnya, dengan jumlah pondok pesantren di Indonesia yang sudah mencapai ribuan, program ini sangat bermanfaat untuk keberlanjutan santri khususnya di bidang kesehatan.

“Melalui program ini, pondok pesantren yang jumlahnya Lebih dari 40 ribu di seluruh Indonesia santrinya akan diperhatikan, dan ini menjadikan titik awal bagi kesehatan santri seluruh Indonesia,” ujarnya.

“Tugas pemerintah berat namun dengan kerja sama dengan masyarakat dan organisasi keagamaan maka generasi muda Indonesia akan menjadi lebih sehat,” kata dia menambahkan.

Pada wawancara tersebut, Prof Amany menyampaikan bahwa Allah SWT dalam firman-Nya memerintahkan kita, pemerintah, dan masyarakat untuk lebih memperhatikan generasi muda. Perintah tersebut terdapat dalam surat An-Nisa ayat 6 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya, “Hendaklah takut orang-orang yang andaikan meninggalkan keturunan yang lemah di belakang (kematian) mereka maka mereka mengkhawatirkannya; maka hendaklah mereka juga takut kepada Allah (dalam urusan anak yatim orang lain), dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang benar (kepada orang lain yang sedang akan meninggal).” (Q S An-Nisa: 9)

“Ayat ini mengimbau agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah, kurang gizi, yang menderita stunting, yang tidak cerdas. Itu merupakan perintah, sehingga kita semua harus tanggap, agar semua memberi makanan bergizi,” ungkapnya menjelaskan.

“Bukan hanya program pemerintah, melainkan kita juga masyarakat melalui dana zakat, melalui dana wakaf, melalui infak kita, untuk peduli terhadap kesehatan generasi muda Indonesia. Semoga Mukernas MUI lancar dan Gerakan Nasional Santri Bergizi juga sukses, “ kata dia memungkasi pembicaraan. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Continue Reading

Berita

Menhan Sjafrie Hadiri Rapat Kerja dengan Komisi I DPR

Published

on

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri rapat kerja Kemhan – TNI dengan Komisi I DPR RI (Foto : @www.kemhan.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri rapat kerja Kemhan – TNI dengan Komisi I DPR RI, di Senin (25/11). Dalam kesempatan ini Menhan Sjafrie memaparkan kebijakan strategis pertahanan negara untuk tahun 2025.

“Terima kasih atas undangan rapat kerja perdana Kemhan – TNI dan sekaligus kami diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok kebijakan strategis pertahanan negara 2025 sesuai dengan agenda rapat yaitu terkait komitmen Kemhan – TNI dalam menjaga netralitas pada pelaksanaan Pilkada Serentak, serta target 100 hari yang berfokus pada program melanjutkan dan mengembangkan pembangunan kekuatan pertahanan negara,” kata Menhan Sjafrie.

“Konsep dari strategi Kementerian Pertahanan yang ada saat ini adalah melanjutkan dan mengembangkan pembangunan kekuatan pertahanan negara yang sudah dirintis oleh Presiden Prabowo Subianto saat menjabat Menhan,” kata Menhan Sjafrie.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, Menhan menyampaikan bahwa dalam implementasinya, pembangunan kekuatan pertahanan negara tidak dapat dipisahkan dari filosofi Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Pembangunan kekuatan pertahanan negara merupakan manifestasi konkret dari amanat konstitusional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

“Oleh karena itu, keberlanjutan dalam pembangunan kekuatan pertahanan negara menjadi suatu keniscayaan agar Indonesia siap menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga dapat berkontribusi secara optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional,” jelas Menhan.

Selain itu, yang menjadi fokus Kemhan pada keberlanjutan dan pengembangan pembangunan kekuatan pertahanan negara melalui beberapa program strategis yang mencakup kelanjutan penguatan kebijakan strategis pertahanan nasional melalui pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN), kebijakan Perisai Trisula Nusantara, peran UNHAN sebagai laboratorium pertahanan nasional, mengembangkan reformasi birokrasi pertahanan negara, peningkatan pemeliharaan dan perawatan personel, mengembangkan kemampuan pertahanan dalam mendukung pembangunan perekonomian nasional, review anggaran oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan kerja sama internasional non pakta pertahanan.

Terkait kebijakan Perisai Trisula Nusantara, salah satu implementasinya Kemhan berencana mengembangkan pembentukan 100 batalyon teritorial di tahun 2025. Pengembangan batalyon ini dirancang untuk mendukung pertahanan wilayah sekaligus memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat, terutama di daerah strategis yang rentan terhadap konflik atau bencana.

Di tingkat global dan regional, Menhan Sjafrie menitikberatkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengedepankan pendekatan diplomatik yang mengutamakan perdamaian dan penyelesaian sengketa secara damai. Sikap ini diimplementasikan dengan tetap menghormati eksistensi kekuatan-kekuatan global dalam menjaga keseimbangan di kawasan secara inklusif dan berkelanjutan. “Selain itu, ancaman terhadap ketahanan nasional dalam bentuk gangguan terhadap upaya swasembada pangan dan energi, menjadi atensi penting untuk segera diselesaikan guna mewujudkan kemandirian dan kedaulatan negara,” tegas Menhan Sjafrie.

Turut hadir dalam rapat kerja yaitu para Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anggota Komisi I DPR RI, Panglima TNI, Wamenhan, Kepala Staf Angkatan, Wakasad, Sekjen Kemhan, dan Irjen Kemhan. (***)

*(Biro Infohan/Humas Setjen Kemhan)

Continue Reading

Trending