Connect with us

Berita

Pimpin PLN Sebagai Pilar Transisi Energi Nasional, Darmawan Prasodjo Dianugerahi Green Leadership Utama dari Pemerintah RI

Published

on

Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin menyerahkan penghargaan sebagai CEO Green Leadership kepada  Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo (Foto : @pln.co.id)

Jakarta, goindonesia.co – Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo dianugerahi penghargaan sebagai CEO Green Leadership Utama pada acara Anugerah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) tahun 2022, di Jakarta, Kamis (29/12). Penghargaan tersebut diberikan atas kepemimpinan Darmawan yang sudah membawa perubahan besar menjadikan PLN sebagai leading sector dalam transisi energi.

Penghargaan tertinggi di bidang lingkungan ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin. Dirinya mengapresiasi kepemimpinan Direktur Utama PLN sebagai CEO Green Leadership Utama karena dinilai sukses mengelola perusahaan energi dengan berwawasan lingkungan berkelanjutan.

“Saya ucapkan selamat kepada CEO yang menerima penghargaan Green Leadership Utama. Saya berharap, makin banyak perusahaan yang akan menjadi ‘Agen Perubahan’, utamanya dengan melibatkan para pemangku kepentingan untuk ikut menjaga lingkungan dan mengurangi dampak lingkungan,” ucap Wapres Ma’ruf Amin.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadikan PLN sebagai role model pengelolaan bisnis berbasis lingkungan di era transisi energi. Kepada Dirut PLN, Menteri LHK, Siti Nurbaya juga mengapresiasi inisiatif PLN mendukung transisi energi di Indonesia.

“Penghargaan khusus dianugerahkan kepada pimpinan perusahaan yang dinilai berhasil dan mampu menginspirasi individu lain dalam melakukan pelestarian lingkungan,” kata Siti.

Darmawan Prasodjo sendiri merupakan ahli energi dan kelistrikan. Menempuh Post Doctoral di Nicholas Institute Duke University, Amerika Serikat pada bidang energi dan lingkungan dengan fokus pada perubahan iklim, energi baru terbarukan, transisi energi, dan international climate agreement. Untuk jenjang Doktoralnya pada Ekonomi Terapan dengan fokus pada energy policy, energy modelling, dan perubahan iklim di Texas A&M University, Amerika Serikat.

Dengan pengalamannya Darmawan, mampu menahkodai PLN sukses menjalankan transformasi di tubuh PLN dengan menata berbagai kondisi dan proses bisnis perusahaan, sehingga mampu menjadi pilar pelaksanaan transisi energi yang menjadi tantangan dunia hari ini.

“Dengan kerja keras kita semua, dengan kolaborasi dengan pemerintah, PLN dapat menyampaikan bahwa tahun 2022 ini sukses mereduksi 32 juta metric ton emisi C02. Ini melampaui target Nationally Determined Contribution (NDC) kita,” ucap Darmawan.

Namun, PLN menyadari ini baru awal, jalan transisi energi masih panjang. PLN bersama Pemerintah telah menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sampai dengan tahun 2030 sebagai RUPTL paling hijau sepanjang sejarah Indonesia. Dalam RUPTL tersebut terdapat 50,6 persen pembangunan pembangkit yang berbasis pada Energi Baru Terbarukan (EBT). Sesuai RUPTL ini, PLN menghinisiasi penghapusan 13 GW PLTU dari perencanaan dan menambah kapasitas EBT hingga 20,9 GW tanpa menambah PLTU baru. Langkah ini berpotensi menurunkan 1,8 miliar ton CO2 dalam 25 tahun ke depan.

Dalam upaya mempercepat pengurangan emisi, PLN menggantikan 1,8 GW PLTU dengan EBT baseload dan menggantikan 800 MW PLTU dengan pembangkit gas. Upaya ini berpotensi menurunkan emisi 2,4 juta ton CO2. Ditambah lagi, PLN melakukan kesepakatan bersama untuk membatalkan 1,3 GW PLTU yang sudah dalam pipeline untuk mengurangi 175 juta ton CO2 dalam 25 tahun ke depan.

Emisi di sektor kelistrikan nasional setiap tahun mencapai 244 juta ton CO2 dan akan terus meningkat melebihi 1 miliar ton sampai 2060. Upaya PLN mengumumkan peta jalan pengurangan emisi hingga nol pada tahun 2060 atau Net Zero Emission (NZE) diapresiasi berbagai pihak.

“PLN yakin emisi di sektor kelistrikan kami nol-kan pada tahun 2060. Kami sudah merancang setiap tahapannya dengan clear melalui berbagai kajian dan kolaborasi berbagai pihak. Tantangannya besar, tapi kami komit melakukan ini karena we do really care,” ucap Darmawan.

Di bawah kepemimpinan Darmawan, PLN gencar menerapkan berbagai program untuk mengimplementasi peta jalan NZE 2060. Langkah ini didukung penuh oleh DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di bulan Mei 2021 dalam rangka inisiatif pensiun dini (early retirement) PLTU batubara secara bertahap dari tahun 2021 hingga 2056. Deklarasi NZE 2060 juga dibawa PLN dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP) 26 pada tahun 2021 di Glasgow, Skotlandia dan COP27 di Sharm el-Sheikh, Mesir.

“PLN memiliki program-program inisiatif transisi energi yang mengkonsolidasi dukungan berbagai pihak. Baik entitas bisnis, lembaga pendanaan, yang didukung pemerintah untuk mencapai NZE 2060,” tutur Darmawan.

Selain menerapkan tahapan early retirement PLTU batubara, PLN sudah mulai mengimplementasikan program co-firing di puluhan pembangkit sejak 2021. Melalui co-firing, PLN menggantikan konsumsi batubara dalam jumlah signifikan dengan bahan baku biomassa, hidrogen dan amonia. Selain pengurangan emisi, implementasi co-firing ini menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat dalam penyediaan bahan bakunya.

“Program co-firing ini sudah berhasil mengurangi emisi lebih dari 800 ribu ton CO2. Dalam prosesnya PLN memberdayakan masyarakat seperti BUMDes, Kelompok Tani, dan berbagai UMKM. Ini adalah komitmen PLN bertransisi energi sekaligus membangun ekosistem energi berbasis ekonomi kerakyatan,” ucap Darmawan.

PLN juga mendorong pemanfaatan teknologi seperti Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) untuk menangkap emisi karbon pembangkit dan dimanfaatkan untuk kebutuhan sektor perindustrian. Selain itu, Darmawan juga memulai tata kelola baru limbah pembangkit dengan pemanfaatan Fly Ash and Bottom Ash (FABA) dari PLTU. Potensi FABA dari seluruh PLTU PLN di Indonesia, sangat besar. Sehingga selain mengurangi emisi, pemanfaatan FABA akan memunculkan berbagai usaha baru dan penyerapan tenaga kerja di masyarakat.

“PLN memiliki potensi FABA sangat besar, puluhan juta ton setiap tahunnya. Untuk itu kami mengajak berbagai pelaku industri besar maupun UMKM untuk memproduksi material konstruksi dengan bahan FABA,” imbuh Darmawan.

Dengan penambahan kapasitas pembangkit EBT skala besar, maka akan ada tantangan fluktuasi dari sisi pasokan listrik. Hal ini disebabkan karena EBT memiliki sifat intermiten yaitu sangat tergantung pada kondisi alam. Sehingga PLN menerapkan Smart Grid dalam sistem kelistrikan yang memungkinkan dampak intermitensi pasokan listrik EBT dapat dikelola dengan stabil.

“PLN sudah merombak tata kelola kelistrikan dengan digitalisasi end to end. Dari pasokan energi, pembangkitan, transmisi, distribusi sampai ke rumah-rumah pelanggan sudah dikelola secara terintegrasi. Fluktuasi di sisi demand dan supply akan langsung direspon secara otomatis. Inilah yang kami namakan Smart Grid,” papar Darmawan.

Transisi energi menjadi agenda yang diterapkan berbagai negara di Dunia. Banyak entitas bisnis yang menjadi potensi pasar untuk produk green energy as a service. Sejak tahun 2021, Darmawan menginisiasi kolaborasi bersama lembaga sertifikasi internasional untuk merilis produk Renewable Energy Certificate (REC). Sehingga untuk pertama kalinya Indonesia memiliki produk energi hijau yang diakui dan akan mengekspansi pasar internasional.

“Dulu REC hanya bisa dibeli di luar negeri, tetapi sekarang PLN menyediakannya dan siap bersaing di pasar internasional. Tidak hanya REC, PLN juga menyediakan layanan khusus dengan mekanisme green tariff bagi pelanggan yang membutuhkan pasokan listrik murni dari EBT sebagai bukti komitmennya pada transisi energi,” ungkap Darmawan.

Dengan transformasi digital yang sudah dilakukan PLN, ekosistem kendaraan listrik nasional juga dapat diakselerasi. Sektor transportasi menyumbang emisi karbon 280 juta ton CO2 setiap tahunnya. Dan akan terus meningkat hingga 860 Juta ton CO2 per tahun pada 2060. Untuk mengurangi emisi di sektor transportasi, PLN berinisiatif membangun kolaborasi dengan berbagai pabrikan, distributor, perbankan, jasa transportasi dengan dukungan dari pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019.

“Untuk pertama kalinya di Indonesia, terbangun kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak dalam mendorong perkembangan kendaraan listrik nasional. Kami memfasilitasi skema bisnis franchise sehingga semua pihak bisa bersama-sama membangun charging station di setiap lokasi. PLN juga secara khusus memberikan harga listrik murah untuk seluruh pengguna mobil dan motor listrik di Indonesia,” ucap Darmawan.

Dengan berbagai implementasi program transisi energi di Indonesia, berbagai dukungan datang dari dunia internasional. Pada momentum G20 di Bali tahun 2022, para pimpinan dunia mengumumkan dukungannya kepada Indonesia, salah satunya melalui program Just Energy Transition Partnership (JETP). Bantuan internasional senilai 20 milyar USD digelontorkan sebagai komitmen awal mendorong transisi energi di Indonesia.

“Alhamdulillah, perjuangan pemerintah dan PLN membuahkan hasil. Ini adalah bentuk dukungan dunia kepada Indonesia. PLN siap menjalankan amanah memimpin transisi energi untuk kehidupan generasi yang lebih baik di masa depan,” tambah Darmawan.

Selain penghargaan CEO Green Leadership Utama, PLN juga mendapat 15 PROPER Emas sebagai apresiasi pada komitmen pengelolaan lingkungan. Jumlah PROPER Emas PLN tahun ini adalah capaian terbaik sepanjang sejarah.

“Ini adalah bentuk pengakuan dan apresiasi untuk seluruh insan PLN yang sudah bekerja all out dan sangat kompak. Seluruh Direksi PLN Grup, para Senior Leader dan seluruh kekuatan PLN dalam satu semangat yang sama. Membawa PLN menjadi perusahaan energi masa depan yang ramah lingkungan. Terima kasih kepada Pak Wapres, Bu Menteri LHK dan seluruh jajarannya. Ini menjadi dorongan kami selalu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat di Indonesia,” pungkas Darmawan. (***)

(@pln.co.id)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Panglima TNI Hadiri Rakor Tingkat Menteri Dipimpin Menko PMK

Published

on

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rakor Tingkat Menteri di Jakarta (Foto : @tni.mil.id)

Jakarta, goindonesia.co – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rapat Kordinasi (Rakor) Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK RI) Pratikno, bertempat di ruang Rapat Kemenko PMK RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

Pada rapat tersebut membahas tentang kesiapan menghadapi libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru 2024-2025) serta puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada tanggal 24 Desember 2024 dan puncak arus balik 2 Januari 2025. Selain itu dalam rapat juga dibahas bagaimana mengelola dan mengantisipasi terkait adanya beberapa hari yang kejepit pada libur Nataru.

Turut hadir pada rapat tersebut diantaranya Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Dudy Pirwagandhi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo serta perwakilan Menteri dan Lembaga lainnya.(***)

*PUSPEN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia

Continue Reading

Berita

Jelang Pilkada 2024, MUI Ingatkan Umat Islam Memilih Pemimpin Hukumnya Wajib

Published

on

Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di Indonesia pada 27 November 2024. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan umat Islam bahwa memilih pemimpin hukumnya wajib. 

“Memilih pemimpin (nashu al-imam) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan (imamah) dan pemerintahan (imarah) dalam rangka menjaga keberlangsungan agama dan kehidupan bersama,” kata MUI dalam Tausiyah Kebangsaan yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan pada Kamis, 21/11/2024). 

Oleh karena itu, MUI menekankan, keterlibatan umat Islam dalam pemilihan kepala daerah hukumnya wajib. Selain itu, MUI juga memberikan himbauan kepada umat Islam dalam keterlibatan tersebut untuk senantiasa berpegang teguh terhadap ketentuan, sebagaimana berikut. 

Pertama, pilihan didasarkan atas keimanan, ketaqwaan kepada Allah Subhanu wa Ta’ala, kejujuran, amanah, kompetensi, dan integritas. 

Kedua, bebas dari suap (risywah), politik uang (money politik), kecurangan (khida’), korupsi (ghulul), oligarki, dinasti politik, dan hal-hal yang terlarang secara syar’i. 

Dalam menggunakan hak pilihnya, MUI menyampaikan, umat Islam wajib menentukan calon pemimpin yang mampu mengemban tugas amar ma’ruf nahi mungkar.

 Dengan memilih calon pemimpin yang beriman, bertakwa, jujur, terpercaya, aktif, dan aspiratif, mempunyai kemampuan dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, serta kemaslahatan bangsa.

“Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas, atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat atau ada yang mendekati syarat ideal, adalah haram,” tegasnya. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Continue Reading

Berita

Sejalan Visi Presiden, Balai Kemenperin Ciptakan Inovasi Pendukung Industri Hijau

Published

on

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Perindustrian berkomitmen mengakselerasi penerapan industri hijau untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, industri perlu  memanfaatkan inovasi teknologi dan sumber daya nasional secara optimal, sehingga dapat berkontribusi terhadap tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan.

“Dengan fokus pada sasaran tersebut, diharapkan terciptanya pengembangan ekosistem yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan visi Bapak Presiden, yakni pentingnya mewujudkan swasembada energi sebagai langkah strategis untuk memastikan kedaulatan bangsa dan keberlanjutan pembangunan ekonomi,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/11).

Sejalan upaya itu, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin menandatangani nota kesepahaman dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Tujuan MoU ini guna menjaga sinergi dan objektivitas pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan di sektor industri sehingga mendorong daya saing industri nasional.

“Unit pelayanan teknis (UPT) di lingkungan BSKJI harus senantiasa memberikan kontribusi nyata dalam menguatkan industri hijau dan mengoptimalkan jasa layanan industri serta sumber daya yang telah dimiliki,” ungkap Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi pada kegiatan Knowledge Hub Electricity Connect 2024 di Jakarta.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Industri Hijau BSKJI Kemenperin, Apit Pria Nugraha menyampaikan, pentingnya sektor manufaktur memegang prinsip industri hijau yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas sumber daya, fungsi lingkungan, dan bermanfaat bagi masyarakat. “Implementasi prinsip industri hijau oleh industri mengacu pada Standar Industri Hijau (SIH) yang berlaku dengan perolehan sertifikasi dapat diproses di UPT BSKJI,” tutur Apit.

Menanggapi peluang tersebut, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) Semarang sebagai salah satu UPT BSKJI berkomitmen memperluas akses pasar jasa layanan yang dimiliki sehingga semakin dikenal dan berkontribusi dalam memajukan industri berkelanjutan.

“BBSPJPPI terus mengembangkan inovasi layanan, menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, memastikan standar kualitas layanan tetap terjaga, dan memasuki potensi pasar luas dengan mengikuti beragam aktivitas promosi efektif,” papar Kepala BBSPJPPI, Sidik Herman.

Dalam rangkaian ajang Electricity Connect 2024 yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) pada tanggal 20-22 November 2024, BBSPJPPI turut serta sebagai exhibitor pada booth B-34. BBSPJPPI berkesempatan membuka diri kepada pengunjung dan exhibitor lainnya dengan konsep booth yang berfokus pada layanan utama dan menjadi kebutuhan sektor industri yang bergerak di bidang energi.

Adapun beragam layanan jasa yang ditawarkan BBSPJPPI, antara lain adalah audit Continuous Emission Monitoring System (CEMS), Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Sertifikasi Industri Hijau, Pengujian, Kalibrasi, Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri, Konsultansi, serta penjualan produk Adaptive Monitoring Systems (AiMS).

“Menjadi exhibitor pada berbagai ajang pameran bergengsi seperti Electricity Connect 2024 ini adalah langkah strategis dalam membuka akses potensi pasar jasa layanan yang lebih besar dan diharapkan dapat menjadi platform yang efektif untuk menampilkan keunggulan dan melejitkan kontribusi BBSPJPPI kepada industri,” pungkas Sidik. (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin

Continue Reading

Trending